Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat Politik
Kekuasaan tidak pernah ada dalam ruang hampa. Di sekitar seorang presiden, selalu ada lingkaran pengaruh yang saling bersaing, saling terkait, dan terkadang saling menjatuhkan. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika ini semakin akut. Bukan hanya antar partai politik, tapi antara dua kutub lama dalam sejarah kekuasaan Indonesia: kubu sipil dan kubu militer.
Leak Alus Tempo pernah membeberkan kasus ini. Di dalam tubuh Gerindra dan lingkaran inti kekuasaan Prabowo, terdapat dua poros besar yang belum sepenuhnya selaras sejak awal. Keduanya mengaku setia, sama-sama merasa paling memahami keinginan presiden, dan sama-sama ingin menjadi “orang kepercayaan utama”.
Kerusuhan nasional pada Agustus 2025 menjadi momen krusial yang mempertegas garis pemisah kedua kubu. Di tengah situasi kritis, kubu militer mendorong Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan darurat militer. Bagi mereka, stabilitas negara adalah prioritas utama, dan pendekatan keamanan dianggap sebagai cara yang paling cepat dan tegas.
Namun usulan tersebut ditolak keras oleh kubu sipil. Penolakan ini bukannya tanpa kekuatan. Di sinilah tepatnya kekuatan kubu sipil terlihat. Mereka tidak hanya hadir sebagai penasehat, namun memiliki jaringan politik yang luas dan terstruktur: pengaruh di DPR, hubungan dengan aktivis mahasiswa, dan hubungan dengan kelompok masyarakat sipil yang mampu menggerakkan opini publik.
Kamp sipil ini bukan sekadar pelengkap kekuasaan. Mereka adalah operator politik yang terampil. Presiden Prabowo sendiri disebut-sebut menilai tokoh sentral kubu ini adalah sosok yang sangat cerdas dan penuh perhitungan, hingga dijuluki “kancil” – simbol kecerdikan dalam budaya politik Indonesia.
Keunggulan kubu sipil terletak pada kemampuannya membaca momentum dan mengelola legitimasi. Mereka memahami bahwa di era demokrasi pasca Reformasi, legitimasi politik tidak lagi hanya bertumpu pada kekuasaan yang bersifat koersif. Dukungan parlemen, stabilitas politik kampus, dan persepsi masyarakat merupakan faktor penentu keberlangsungan kekuasaan.
Dengan menguasai ruang-ruang tersebut, kubu sipil mampu menjadi penopang utama Prabowo di tengah tekanan krisis. Penolakan darurat militer bukan sekedar keputusan teknokratis, melainkan pesan politik: bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan kembali ke wajah lama otoritarianisme.
Namun dominasi inilah yang justru memicu keresahan di kalangan kubu militer.
Merasa terpinggirkan, pihak kubu militer pun tak tinggal diam. Mereka mulai menghimpun kekuatan dari kelompok-kelompok yang selama ini berseteru dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada titik ini, konflik tidak lagi sekedar persoalan keamanan versus pendekatan sipil, namun juga menyentuh warisan kekuasaan masa lalu dan dendam politik.
Benang merah konflik ini terlihat dari pernyataan tegas mantan Panglima TNI yang menuding tokoh sipil kepercayaan Prabowo mempunyai kedudukan seperti politbiro PKI – sebuah tuduhan serius yang sarat makna ideologis dan historis. Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik pribadi, melainkan sinyal perlawanan terbuka terhadap dominasi sipil di sekitar presiden.
Mantan Panglima TNI itu diketahui termasuk dalam kelompok yang terang-terangan mengusung agenda pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Grup ini bukanlah aktor pinggiran. Mereka punya akses langsung ke kalangan militer Prabowo bahkan disebut pernah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk membahas berbagai isu strategis nasional.
Isu pemakzulan Gibran sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ini adalah titik konflik yang lebih besar: perebutan pengaruh antara dua kubu di sekitar Prabowo. Bagi kubu militer, Gibran dipandang sebagai simbol keberlangsungan Jokowi – sosok yang bagi sebagian kalangan dinilai menggerogoti peran politik militer dan memperkuat oligarki sipil.
Sebaliknya, bagi kubu sipil, keberadaan Gibran merupakan bagian dari stabilitas politik dan kelangsungan pemerintahan. Mengguncangnya berarti membuka kotak pandora konflik elite yang bisa mengancam legitimasi Prabowo sendiri.
Presiden Prabowo berada pada posisi yang tidak sederhana. Sebagai mantan jenderal, ia memiliki ikatan emosional dan historis dengan militer. Namun, sebagai presiden terpilih dalam sistem demokrasi modern, ia juga sadar bahwa kekuasaannya bertumpu pada dukungan sipil dan legitimasi konstitusi.
Tampaknya kedua kubu ini akan terus bersaing untuk merebut perhatian dan kepercayaan Prabowo. Kubu sipil dengan kecerdikan politik dan penguasaan institusi demokrasi. Benteng militer dengan jaringan loyalitas lama, sentimen anti-Jokowi, dan narasi penyelamatan negara.
Perjuangan antara kubu sipil dan militer di sekitar Presiden Prabowo bukanlah konflik terbuka, melainkan pertarungan diam-diam yang terjadi di ruang tertutup, dalam bahasa simbol, persoalan ideologi, dan manuver elit. Hasilnya akan sangat menentukan arah pemerintahan Prabowo: apakah pemerintahan tersebut akan menguat sebagai kekuatan sipil yang demokratis, atau tergelincir ke dalam politik keamanan yang represif.
Yang jelas perjuangan untuk mendapatkan pengaruh ini tidak akan berakhir. Dan Prabowo, suka atau tidak suka, harus memilih—atau setidaknya menyeimbangkan—dua kekuatan yang sama-sama mengklaim sebagai penjaga Republik.
Tidak ada komentar