Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Inggris kita linggis. Amerika kita seterika. (Bung Karno)
Kini, kondisi kontras justru diperlihatkan Prabowo Subianto yang pidato-pidatonya kerap menggelegar. Bahkan ada yang menjuluki Presiden RI itu sebagai “the litle Soekarno” (Soekarno kecil). Ironisnya, Prabowo justru menyerah kepada Amerika dan ibarat menyerahkan lehernya kepada Donald Trump.
Ya, sejak Senin (16/2/2026) lalu, Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat (AS). Kamis (19/2/2026) esok, Presiden RI itu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump.
Ada dua agenda resmi Prabowo di negeri Paman Sam itu. Pertama, menandatangani Agreement on Reciprocal Trade. Kedua, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Board of Peace adalah lembaga bentukan pribadi Donald Trump untuk pembangunan kembali Kota Gaza, Palestina, akibat gempuran tentara Israel.
Adapun Agreement on Resiprocal Trade atau lebih dikenal dengan istilah tarif Trump adalah persetujuan perdagangan timbal-balik yang diterapkan Trump kepada negara-negara lain, terutama yang tidak kooperatif terhadap AS.
Indonesia semula dikenakan tarif 32 persen atas barang-barang yang diekspor ke AS. Setelah dilakukan negosiasi alot, akhirnya diturunkan menjadi 19 persen. Sebaliknya, barang-barang AS yang diimpor Indonesia dikenakan tarif 0 persen.
Kesepakatan yang tidak adil inilah yang akan ditandatangani Prabowo di hadapan Trump. Dengan kata lain, terhadap dua agenda resmi tersebut, sesungguhnya Prabowo sedang menyerahkan “leher”-nya kepada Trump untuk ditebas.
Prabowo adalah Presiden RI. Artinya, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Ketika “leher” Prabowo sudah diserahkan ke Trump untuk ditebas, maka hilanglah kedaulatan negara bernama Indonesia. Indonesia kini berada di impitan ketiak Trump.
Indonesia adalah negara cinta damai. Tapi lebih cinta kemerdekaan. Sebab itu, Indonesia sejak dulu hingga kini selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina merdeka dari penjajahan zionis Israel.
Ikut meciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial juga merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya alinea ke-4. Dalam kerangka itulah Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas tidak bergabung dengan blok tertentu, aktif memperjuangkan kemerdekaan negara lain dan perdamaian dunia.
Apakah masuknya Indonesia ke Board of Peace sebagai upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari pendudukan zionis Israel sesuai amanat konstitusi?
Mungkin benar. Tapi bisa jadi itu sekadar kamuflase belaka. Yang terjadi sesungguhnya adalah Prabowo takut menghadapi ancaman Trump.
“If you can’t beat them, join them”. Mungkin inilah prinsip yang dianut Prabowo. Ketika tidak mampu memukul, Prabowo pun berusaha merangkul Trump. Tujuannya: agar tidak dijatuhi tarif yang lebih besar lagi.
Jadi, sesungguhnya Prabowo mengalami ketakutan sehingga mau masuk menjadi anggota Board of Peace yang di dalamnya ada Israel, tapi tanpa Palestina. Prabowo bahkan rela merogoh kocek negara hingga Rp17 triliun hanya untuk membayar iuran masuk Board of Peace.
Apakah yang dilakukan Prabowo tidak melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif?
Masih debatable (jadi perdebatan). Di satu sisi, Board of Peace adalah inisiatif pribadi Donald Trump. Akan tetapi di sisi lain faktanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak melarang, bahkan terindikasi merestui.
Tapi siapa yang masih percaya dengan Trump dan Israel dalam urusan Palestina? Sudah berkali-kali AS dan Israel ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati dengan Palestina. Misalnya tentara Israel tetap melakukan serangan militer di tengah gencatan senjata. Hal ini sudah berulang kali terjadi.
Ada pepatah Tiongkok: jenis mencari jenis. Emas mencari emas. Perak mencari perak.
AS berteman dengan Israel yang merupakan negara penjajah. Dengan bergabung bersama Israel di Board of Peace bentukan pribadi Trump, apakah berarti Indonesia hendak berteman dengan Israel?
Bagaimana bisa membicarakan nasib rakyat Palestina tanpa menyertakan pemimpin Palestina, malah menyertakan pemimpin Israel dan AS?
Ada yang berasumsi, Indonesia akan lebih efektif memperjuangkan nasib rakyat Palestina jika dilakukan dengan cara berteman dengan Israel. Kalau memang demikian, mengapa tidak sekalian saja Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel?
Sejak dulu Indonesia menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan ini justru Indonesia secara moral dan politik hendak membuat garis demarkasi dengan Israel bahwa Indonesia berbeda dengan Israel yang merupakan negara penjajah.
Secara moral dan politik, langkah Indonesia yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel telah memberikan kekuatan tesendiri terhadap moral perjuangan rakyat Palestina.
Kini, ketika Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang tanpa Palestina, sedikit-banyak moral perjuangan rakyat Palestina menurun, bahkan ada persepsi lain rakyat Palestina terhadap Indonesia.
Dan ironisnya, semua itu terjadi hanya karena Prabowo takut menghadapi Donald Trump. If you can’t them, join them!
Tidak ada komentar