Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyoroti anggaran jasa laundry Kepala Daerah Provinsi Banten yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang melawan kemiskinan.
Menurut Jajang, di tengah angka kemiskinan di Provinsi Banten yang per September 2025 tercatat 5,51 persen atau sekitar 760.850 jiwa, sebaiknya pemerintah daerah lebih fokus pada program yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, dibandingkan mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pribadi pejabat.
“Data kemiskinan ini menunjukkan masih banyak warga Banten yang hidup dalam keterbatasan. Penyebab utamanya adalah kurangnya keterampilan kerja dan ketimpangan pembangunan. Namun ironisnya APBD justru terkesan lebih berpihak pada kenyamanan pejabat dibandingkan kepentingan masyarakat miskin,” kata Jajang dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Ia mencontohkan pos anggaran jasa laundry Gubernur Banten Andra Soni yang menurutnya cukup mencengangkan.
Berdasarkan data yang dihimpun CBA, pada Tahun Anggaran 2025 anggaran jasa laundry Kepala Daerah mencapai Rp110.068.000. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 anggaran kembali dialokasikan sebesar Rp109.640.000.
“Totalnya hampir Rp 220 juta hanya untuk jasa laundry. Ini bukan angka triliunan, tapi untuk masyarakat kecil, angka itu sangat besar. Ini soal sensitivitas anggaran,” tegasnya.
Jajang mempertanyakan urgensi anggaran tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan, sulit makan, dan menghadapi tekanan ekonomi. Namun di sisi lain, uang daerah digunakan untuk mencuci pakaian pejabat dengan anggaran ratusan juta rupiah. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai, posko laundry mungkin hanya sebagian kecil dari berbagai fasilitas yang dinikmati pejabat daerah.
“Ini baru satu pos kecil. Kita belum bicara anggaran lain yang mungkin jauh lebih besar. Kalau pola ini terus berlanjut maka APBD akan terasa semakin jauh dari kepentingan rakyat,” sambungnya.
CBA meminta Pemprov Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja-belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas, terutama terkait fasilitas pribadi pejabat.
Menurut Jajang, anggaran publik harus diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, pendidikan keterampilan, dan pembangunan yang lebih adil.
“Masyarakat selalu diminta berhemat, diminta meningkatkan keterampilan, diminta bersabar menghadapi kondisi perekonomian. Maka pemerintah juga harus menunjukkan empati yang sama melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat, bukan kemewahan birokrasi,” tutupnya.
Tidak ada komentar