Sorotan terhadap jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyusul insiden tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur terus bergulir. Seruan agar Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mundur dari jabatannya mulai bermunculan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan legislatif.
Meski demikian, pengamat hukum dan politik Muslim Arbi berpendapat, tekanan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa dasar yang obyektif dan terukur. Ia menyoroti pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto yang meminta Bobby Rasyidin mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi maut tersebut.
Menurut Muslim, penilaian terhadap seorang direktur utama BUMN tidak bisa hanya didasarkan pada satu kecelakaan saja, apalagi sebelum penyelidikan resmi selesai dan penyebab utama kejadian tersebut diketahui sepenuhnya.
Permintaan pengunduran diri Dirut KAI harus berdasarkan hasil evaluasi yang obyektif, bukan asumsi politik atau tekanan sesaat. Jangan sampai masyarakat melihat ada kepentingan lain di balik permintaan tersebut, kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Dikatakannya, dalam tata kelola perusahaan negara, tanggung jawab terhadap kecelakaan transportasi harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek operasional, teknis, keselamatan perjalanan, hingga sistem pengawasan internal. Belum tentu semua beban langsung dibebankan kepada manajemen puncak perusahaan.
“Jika setiap kecelakaan langsung meminta Dirut mundur tanpa melihat akar permasalahannya, itu bukan solusi, melainkan politisasi bencana,” ujarnya.
Muslim bahkan mengaku merasakan kemungkinan ada kepentingan tertentu yang melatarbelakangi kuatnya dorongan Bobby Rasyidin untuk mundur dari jabatan Dirut KAI. Namun, dia menegaskan hal tersebut masih sebatas asumsi yang perlu dibuktikan secara transparan.
“Saya menduga ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan saya mendengar dan mendapat sinyal bahwa ada dugaan permintaan proyek di lingkungan PT KAI. Hal ini tentunya harus diungkapkan secara terbuka, karena masyarakat cukup mengetahui betapa terkadang ada oknum yang berperan di balik tekanan politik terhadap BUMN,” ujarnya.
Ia menambahkan, tudingan tersebut jangan dianggap sebagai sebuah putusan, melainkan sebagai peringatan bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap dinamika politik di sekitar perusahaan pelat merah.
“Ini bukan tuduhan final, tapi sinyal yang perlu diwaspadai. Jangan sampai desakan mundur bukan demi keselamatan masyarakat, tapi karena kepentingan akses proyek dan kekuasaan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Muslim menilai kinerja Bobby Rasyidin selama memimpin PT KAI justru menunjukkan tren positif. Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir KAI telah mengalami perbaikan signifikan dalam pelayanan publik, antara lain transformasi digital, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, dan peningkatan pendapatan perusahaan.
Dari segi kinerja, masyarakat bisa melihat sendiri. Pendapatan KAI mencapai Rp16,83 triliun.
Menurutnya, jika memang ada unsur kelalaian dalam tragedi ini, maka yang harus dilakukan adalah penyelidikan menyeluruh dan transparan oleh pihak berwenang, bukan langsung menghakimi sebelum prosesnya berlangsung.
Ia menegaskan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama dan evaluasi internal di lingkungan KAI harus dilakukan. Namun penilaiannya, kata dia, harus proporsional dan tidak dijadikan alat untuk menyerang oknum tertentu.
“Kita semua tentu sedih dengan kejadian ini. Korban harus mendapat perlindungan dan hak penuh. Tapi dalam negara hukum, penyelesaian harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini yang dipimpinnya,” kata Muslim.
Muslim juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, mengawal proses penyelidikan secara independen sehingga masyarakat mendapat kejelasan penyebab kecelakaan tersebut.
“Kalau ada kesalahan yang sistemik, perbaiki sistemnya. Kalau ada kelalaian pribadi, jalani sesuai aturan. Tapi jangan jadikan tragedi ini sebagai panggung kepentingan politik sesaat,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto belum memberikan penjelasan maupun tanggapan atas pernyataan dan tudingan Muslim Arbi.
Tidak ada komentar