Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan ekologi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam pidato serah terimanya, Jumhur menekankan pentingnya etika lingkungan hidup sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Di hadapan Wakil Menteri Koordinator Pangan, para pejabat eselon I, II, III, serta tokoh masyarakat sipil, Jumhur membuka sambutannya dengan menegaskan bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak lagi bisa dipandang sebagai isu periferal, melainkan merupakan inti masa depan bangsa.
Saya hormat kepada Wakil Menteri Pangan, pejabat eselon I, II, III, tokoh masyarakat sipil. Selamat siang dan salam sejahtera. Ekologi harus menjadi prioritas. Etika lingkungan hidup sangat penting, kata Jumhur dalam sambutannya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, sejak tahun 1980-an dunia menghadapi tekanan yang sangat besar dari dua kutub pembangunan global. Dari negara-negara Utara terdapat dorongan untuk melakukan industrialisasi secara besar-besaran, sedangkan dari negara-negara Selatan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap kawasan hutan dan sumber daya alam.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat bumi semakin mendapat tekanan kerusakan lingkungan yang serius, baik di wilayah maju maupun berkembang.
“Tahun 1980 dunia diserang oleh dua kutub. Dari Utara terjadi industrialisasi besar-besaran, dari Selatan terjadi penggundulan hutan. Dunia dikelilingi oleh data kerusakan dari Utara dan Selatan. Makanya diperlukan gerakan besar untuk menyelamatkan bumi,” tuturnya.
Meski demikian, Jumhur menegaskan dirinya tidak anti pembangunan. Ia menyatakan, pembangunan, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam harus terus dilakukan, namun harus memiliki batasan yang jelas dan tidak dilakukan secara rakus.
“Pembangunan harus terus berjalan. Industri harus terus berjalan. Eksploitasi sumber daya alam harus dibatasi. Keserakahan ekonomi harus kita hentikan,” tegasnya.
Istilah “greedynomic” yang digunakan Jumhur mengacu pada praktik pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan permasalahan sampah nasional yang menjadi permasalahan serius di banyak daerah.
Menurut Jumhur, pengelolaan sampah tidak hanya sekedar kebersihan, tapi juga bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat jika dikelola dengan baik.
“Prabowo punya komitmen dalam penyelesaian sampah. Sampah harus dikelola dengan baik untuk rakyat. Banyak orang yang bisa mengelola sampah, menciptakan lapangan kerja melalui RDF, bisa genteng, paving block. Pemerintah akan datang ke pengelola sampah. Targetnya tahun 2028 bisa menyelesaikan masalah sampah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ancaman mikroplastik yang kini mencemari ekosistem laut Indonesia. Bahkan, menurut dia, mikroplastik banyak ditemukan pada ikan yang dikonsumsi masyarakat.
“Di Indonesia ada teluk, ada mikroplastik pada ikan. Ini ancaman serius. Kita harus pastikan investasi tumbuh, tapi dibarengi dengan rasa hormat terhadap bumi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat. Ia mengatakan kementeriannya harus mendapat dukungan penuh dari Presiden dan DPR agar supremasi hukum berjalan efektif.
Ia bahkan membeberkan pengalaman pribadinya saat menjadi aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), di mana ia dipenjara selama tiga tahun karena melawan penggusuran warga.
“Saya dipenjara selama tiga tahun saat melawan penggusuran saat masih di ITB. Karena itu, saya paham bahwa negara harus hadir bersama masyarakat,” ujarnya.
Jumhur juga mengkritisi UU Cipta Kerja yang menurutnya terlalu kapitalistik dan perlu dievaluasi agar tidak mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
“UU Cipta Kerja terlalu kapitalistik. Harus dievaluasi. Kalaupun negara maju, negara harus bersama masyarakat. Masyarakat adat harus aman dan sejahtera. Jangan sampai pembangunan menghancurkan kehidupan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat adat harus menjadi bagian dari penikmat hasil pembangunan, bukan menjadi korban perluasan industri dan proyek pembangunan.
Selain itu, Jumhur mendorong kampanye kesadaran lingkungan untuk dimasukkan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, etika lingkungan harus menjadi budaya nasional yang dibentuk sejak dini, mulai dari cara sederhana seperti membuang sampah hingga tanggung jawab perusahaan besar terhadap lingkungan.
“Kampanye peduli lingkungan harus masuk dalam kurikulum dasar hingga perguruan tinggi. Etika lingkungan mulai dari cara membuang sampah, bahkan perusahaan besar pun harus punya etika lingkungan,” ujarnya.
Terkait mitigasi kebakaran hutan dan lahan, Jumhur mengatakan fenomena El Nino merupakan tantangan besar yang harus diantisipasi secara serius. Ia meminta adanya intervensi yang kuat terhadap kawasan hutan yang dikelola masyarakat agar risiko kebakaran bisa dikurangi.
“Mitigasi kebakaran lingkungan harus serius. El Nino bisa sangat menegangkan. Hutan milik masyarakat harus mendapat intervensi serius agar dampaknya bisa kita atasi,” jelasnya.
Menutup pidatonya, Jumhur menekankan bahwa pembangunan nasional ke depan harus bertumpu pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial.
Ia menegaskan, investasi tidak boleh mengorbankan bumi, dan oligarki harus diajak bekerja sama memperbaiki kondisi lingkungan.
“Investasi harus kita pastikan tumbuh, tapi bumi tetap dihormati. Bersama semua pihak, termasuk oligarki, kita harus memperbaiki bumi,” tutupnya.
Tidak ada komentar