By Paman BEDDalam dunia perfilman, ada istilah yang disebut stuntman atau pemeran pengganti.
Tugasnya sederhana.
Menggantikan aktor utama ketika adegan tertentu dianggap terlalu berisiko atau membutuhkan keterampilan khusus.
Penonton sering tidak menyadari kehadirannya.
Namun tanpa pemeran pengganti, banyak adegan tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik.
Dalam dunia bisnis internasional, khususnya perdagangan komoditas seperti batu bara dan CPO, selama bertahun-tahun juga dikenal adanya “pemeran pengganti” dalam rantai transaksi.
Bukan dalam bentuk manusia.
Melainkan dalam bentuk perusahaan.
Sering kali perusahaan tersebut berada di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia dan berfungsi sebagai perantara perdagangan internasional.
Keberadaannya tidak selalu melanggar hukum.
Dalam banyak kasus, perusahaan perdagangan (trading company) memang memiliki fungsi ekonomi yang sah. Namun dalam berbagai praktik, struktur tersebut juga dapat membuka ruang bagi terjadinya under invoicing, transfer pricing, maupun pengalihan laba (profit shifting) yang berpotensi mengurangi keuntungan yang tercatat di Indonesia.
Akibatnya sederhana.
Sebagian keuntungan yang seharusnya tercatat dan dikenai pajak di Indonesia justru mengendap di negara lain.
Dalam konteks kawasan Asia, Singapura selama puluhan tahun berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan (commodity trading hub) terbesar di dunia. Banyak transaksi batu bara, CPO, energi, dan berbagai komoditas lainnya dilakukan melalui entitas perdagangan yang berbasis di negara tersebut. Kombinasi faktor seperti infrastruktur keuangan yang kuat, kepastian hukum, jaringan perdagangan global, kemudahan berusaha, serta rezim perpajakan yang kompetitif menjadikan Singapura pilihan alami bagi banyak perusahaan perdagangan internasional.
Karena itu, setiap upaya memindahkan fungsi perdagangan kembali ke Indonesia sesungguhnya bukan sekadar memindahkan alamat perusahaan atau mengubah struktur transaksi. Yang dipindahkan adalah fungsi bisnis yang selama puluhan tahun telah terbentuk, lengkap dengan jejaring pasar, sistem operasional, sumber daya manusia, dan reputasi yang menyertainya. Di situlah letak tantangan sekaligus peluangnya. Tantangannya tidak kecil. Namun apabila berhasil dilakukan dengan tata kelola yang baik, manfaat ekonominya juga berpotensi tidak kecil bagi Indonesia.
Di sinilah muncul gagasan strategis yang kini sedang dipersiapkan melalui DSI Danantara.
Yakni menjadi pemeran pengganti bagi mata rantai perdagangan yang selama ini dilakukan melalui entitas di luar negeri.
Tujuannya bukan sekadar mengganti pemain lama.
Tetapi memindahkan pusat pencatatan nilai tambah ekonomi kembali ke Indonesia.
Karena pada akhirnya sumber daya alam berada di Indonesia.
Aktivitas produksi berada di Indonesia.
Tenaga kerja berada di Indonesia.
Maka sudah sewajarnya manfaat ekonomi yang tercipta juga memberikan kontribusi optimal kepada Indonesia.
Mengembalikan Profit ke Rumah Sendiri
Bayangkan sebuah keluarga yang memiliki kebun sawit.
Kebun itu menghasilkan panen yang melimpah.
Namun setiap kali hasil panen dijual, sebagian keuntungan justru dititipkan terlebih dahulu kepada tetangga sebelum kembali ke rumah.
Lama-kelamaan, rumah sendiri terlihat menghasilkan keuntungan yang lebih kecil daripada kenyataan sebenarnya.
Padahal sumber penghasilannya tetap berasal dari kebun milik keluarga tersebut.
Kurang lebih itulah gambaran sederhana yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena perpindahan laba antar yurisdiksi.
Karena itu, apabila DSI Danantara mengambil peran sebagai mediator perdagangan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perantara di luar negeri, maka potensi keuntungan yang selama ini mengendap di luar Indonesia dapat kembali tercatat di dalam negeri.
Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan.
Tetapi juga oleh negara melalui peningkatan basis perpajakan, dividen, penerimaan negara, dan cadangan devisa.
Dengan kata lain, nilai ekonomi yang tercipta dari batu bara dan CPO dapat lebih banyak berputar di dalam negeri dibandingkan dengan mengalir keluar.
Dari Pengganti Menjadi Pengendali Tata Kelola
Namun menjadi pemeran pengganti bukan berarti sekadar mengganti kursi yang kosong.
Justru tantangan sesungguhnya dimulai setelah duduk di kursi tersebut.
Ketika DSI Danantara mengambil peran dalam rantai perdagangan komoditas, ia secara otomatis juga memegang fungsi pengawasan dan pengendalian yang sangat besar.
Posisinya bukan hanya sebagai pelaku bisnis.
Tetapi juga sebagai penjaga tata kelola.
Ia berada pada titik yang memungkinkan seluruh transaksi dapat dipantau, diverifikasi, dan dievaluasi.
Karena itu keberhasilan kebijakan ini tidak semata ditentukan oleh perubahan struktur bisnis.
Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas manusia yang mengelolanya.
Dan di sinilah pembahasan tentang integritas, independensi, dan profesionalitas menjadi sangat penting.
Integritas: Fondasi yang Tidak Bisa Diganti
Gedung yang tinggi membutuhkan fondasi yang kuat.
Semakin besar gedungnya, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas fondasinya.
Demikian pula dengan lembaga yang akan mengelola transaksi bernilai ratusan triliun rupiah.
Fondasi terpentingnya adalah integritas.
Integritas berarti kemampuan untuk tetap berada di jalur yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi.
Karena pada praktiknya, penyimpangan besar hampir selalu berawal dari kompromi kecil.
Satu transaksi yang ditoleransi.
Satu pengecualian yang dianggap wajar.
Satu konflik kepentingan yang dibiarkan.
Lalu perlahan berubah menjadi budaya.
Ketika integritas melemah, sistem secanggih apa pun pada akhirnya akan menemukan jalan untuk dibobol.
Sebaliknya, ketika integritas kuat, bahkan sistem yang sederhana sekalipun dapat berjalan dengan baik.
Independensi: Menjaga Jarak dari Kepentingan
Tantangan berikutnya adalah independensi.
Dalam bisnis komoditas, nilai transaksinya sangat besar.
Semakin besar nilai transaksi, semakin besar pula godaan dan tekanan yang muncul.
Tekanan bisa datang dari berbagai arah.
Dari kepentingan bisnis.
Dari kepentingan politik.
Bahkan dari kepentingan kelompok tertentu yang merasa kehilangan keuntungan akibat perubahan model bisnis.
Karena itu para pemegang peran di DSI Danantara harus memiliki kemampuan menjaga jarak yang sehat terhadap berbagai kepentingan tersebut.
Keputusan bisnis harus lahir dari data, analisis, dan kepentingan institusi.
Bukan karena kedekatan pribadi atau tekanan kelompok tertentu.
Independensi bukan berarti anti terhadap semua pihak.
Independensi berarti mampu mendengar semua pihak tanpa menjadi milik salah satu pihak.
Profesionalitas: Menang Karena Kompetensi
Integritas tanpa kompetensi dapat melahirkan niat baik yang tidak efektif.
Sebaliknya, kompetensi tanpa integritas dapat melahirkan kemampuan yang berbahaya.
Karena itu profesionalitas menjadi pasangan yang tidak terpisahkan dari integritas.
Pasar komoditas global bergerak sangat cepat.
Harga berubah setiap saat.
Kondisi geopolitik berubah setiap saat.
Kebijakan perdagangan internasional berubah setiap saat.
Mereka yang mengelola rantai perdagangan harus memahami risiko pasar, manajemen kontrak, perpajakan internasional, manajemen risiko keuangan, tata kelola korporasi modern, dan pengendalian internal.
Tidak cukup hanya menjadi orang baik.
Mereka juga harus menjadi orang yang kompeten.
Karena lawan yang dihadapi bukan sekadar persoalan administrasi.
Melainkan jaringan perdagangan global yang sangat kompleks.
Masa Transisi: Ketika Waktu Menjadi Penentu Segalanya
Ada satu hal yang sering diremehkan dalam setiap perubahan besar.
Namanya masa transisi.
Dalam teori, sebuah desain bisnis baru sering terlihat rapi dan menjanjikan.
Namun dalam praktik, perpindahan dari sistem lama menuju sistem baru hampir selalu memerlukan waktu penyesuaian.
Dan sering kali tantangan terbesar bukan pada tujuan akhirnya.
Melainkan pada perjalanan menuju tujuan tersebut.
Perubahan model bisnis perdagangan batu bara dan CPO melalui DSI Danantara juga tidak akan terlepas dari kenyataan tersebut.
Sistem baru perlu dibangun.
Prosedur baru perlu diuji.
Tim baru perlu beradaptasi.
Hubungan dengan pembeli internasional perlu dibangun kembali.
Seluruh proses itu membutuhkan waktu.
Dalam dunia perdagangan komoditas terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan transaksi.
Yaitu kualitas (quality), kuantitas (quantity), harga (price), dan ketepatan pengiriman (delivery).
Keempatnya saling terkait.
Namun dalam masa transisi seperti sekarang, faktor yang paling rentan terganggu justru adalah time delivery.
Perubahan model bisnis hampir selalu membawa konsekuensi berupa penyesuaian prosedur, rantai koordinasi, kewenangan pengambilan keputusan, dan sistem administrasi yang baru.
Ketika keputusan menjadi lebih lambat.
Ketika persetujuan harus melewati lebih banyak tahapan.
Ketika koordinasi antarunit belum berjalan mulus.
Maka risiko keterlambatan pengiriman akan meningkat.
Padahal dalam perdagangan global, waktu sering kali sama berharganya dengan barang yang diperdagangkan.
Bagi pembeli internasional, keterlambatan pengiriman bukan sekadar masalah jadwal.
Ia dapat mengganggu rantai pasok.
Mengganggu operasi pabrik.
Mengganggu kontrak lanjutan.
Bahkan merusak reputasi bisnis.
Dan ketika time delivery terganggu, dampaknya tidak berhenti pada aspek waktu saja.
Keterlambatan pengiriman dapat memicu sengketa kualitas.
Dapat memunculkan perbedaan perhitungan kuantitas.
Dapat memengaruhi kesepakatan harga yang telah dibuat sebelumnya.
Bahkan dapat menyebabkan pembeli mencari pemasok alternatif.
Dengan kata lain, kegagalan menjaga delivery performance berpotensi melahirkan kegagalan pada tiga faktor lainnya: kualitas, kuantitas, dan harga.
Jika transisi ini gagal menghasilkan mediator yang efisien dan kompetitif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi institusi.
Yang dipertaruhkan adalah keberhasilan ekspor nasional.
Dan ketika ekspor terganggu, dampaknya akan menjalar hingga pada penerimaan devisa negara.
Jangan Sampai Obat Menjadi Penyakit Baru
Namun ada satu kekhawatiran lain yang juga perlu dibicarakan secara jujur.
Kita semua memahami bahwa salah satu penyakit kronis yang sering dikeluhkan dalam birokrasi BUMN adalah panjangnya rantai pengambilan keputusan dan munculnya berbagai hambatan administratif yang tidak selalu menciptakan nilai tambah.
Karena itu muncul pertanyaan yang wajar.
Apakah perubahan model bisnis ini benar-benar akan menyederhanakan rantai transaksi?
Ataukah justru menambah deretan meja baru yang harus dilewati sebelum sebuah transaksi mencapai meja terakhir?
Dalam dunia medis, kondisi seperti ini bukan hal yang asing.
Seseorang mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit jantung.
Penyakit jantungnya membaik.
Namun efek samping obat tersebut justru mengganggu fungsi ginjal.
Penyakit lama memang berkurang.
Tetapi masalah baru muncul di tempat lain.
Penyakitnya tidak hilang.
Ia hanya berpindah lokasi.
Analogi yang sama layak menjadi bahan refleksi dalam transformasi model bisnis ini.
Jangan sampai upaya mengatasi under invoicing dan transfer pricing berhasil dilakukan, tetapi kemudian muncul risiko baru berupa inefisiensi, rente birokrasi, konflik kepentingan, atau bahkan potensi korupsi pada simpul baru yang dibentuk.
Karena itu risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan harus dipetakan sejak hari pertama.
Pengendalian internal harus dibangun sebelum transaksi berjalan.
Sistem pengawasan harus hadir sebelum penyimpangan terjadi.
Budaya integritas harus ditanamkan sebelum godaan datang.
Transformasi ini harus menjadi terapi yang menyembuhkan.
Bukan sekadar memindahkan penyakit dari satu organ ke organ lainnya.
Tata Kelola Adalah Kunci
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan komoditas yang dimiliki.
Keberhasilannya lebih banyak ditentukan oleh kualitas institusi yang mengelolanya.
Negara yang kaya sumber daya alam dapat tetap tertinggal apabila tata kelolanya lemah.
Sebaliknya, negara dengan tata kelola yang kuat sering kali mampu mengoptimalkan manfaat ekonominya secara berkelanjutan.
Karena itu DSI Danantara harus dibangun dengan standar tata kelola yang setara dengan perusahaan perdagangan global terbaik.
Transparansi transaksi.
Jejak audit yang kuat.
Manajemen risiko yang matang.
Whistleblowing system yang efektif.
Pengawasan independen yang kredibel.
Semuanya bukan pelengkap.
Melainkan fondasi.
Kesimpulan
Gagasan menjadikan DSI Danantara sebagai pemeran pengganti mata rantai perdagangan komoditas yang selama ini berada di luar negeri merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Namun keberhasilan kebijakan ini tidak akan ditentukan oleh perubahan struktur organisasi semata.
Keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas tata kelola, integritas sumber daya manusia, profesionalitas pengelolaan, kemampuan menjaga kecepatan layanan, dan keberhasilan mengelola masa transisi.
Karena pada akhirnya pasar global tidak memberikan penghargaan kepada niat baik.
Pasar memberikan penghargaan kepada kemampuan memenuhi komitmen.
Saran
Pertama, proses rekrutmen dan penempatan pejabat pada DSI Danantara harus berbasis meritokrasi, kompetensi internasional, dan rekam jejak integritas yang teruji.
Kedua, selama masa transisi perlu ditetapkan standar layanan dan indikator kinerja yang ketat terkait kecepatan pengambilan keputusan dan ketepatan pengiriman.
Ketiga, seluruh transaksi perdagangan harus didukung oleh sistem digital yang transparan, real-time, dan mudah diaudit.
Keempat, perlu dibangunkan mekanisme pengendalian internal dan manajemen risiko yang mampu mendeteksi konflik kepentingan dan penyimpangan sejak dini.
Kelima, pengawasan independen harus diperkuat melalui audit internal, audit eksternal, dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif.
Keenam, tujuan utama transformasi ini bukan sekadar memindahkan lokasi pencatatan profit dari luar negeri ke Indonesia, tetapi memastikan proses tersebut berlangsung secara efisien, kompetitif, bersih, dan bebas korupsi.
Sebab pada akhirnya, sebuah bangsa tidak hanya menjadi kuat karena kekayaan sumber daya alamnya.
Bangsa menjadi kuat ketika mampu memastikan bahwa setiap nilai yang lahir dari sumber daya tersebut dikelola secara jujur, profesional, efisien, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya sendiri.
Referensi
* OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
* OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project Reports.
* World Bank. Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption.
* OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance.
* COSO. Internal Control – Integrated Framework.
* Institute of Internal Auditors (IIA). International Professional Practices Framework (IPPF).
* Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Standard.
* UNCTAD. World Investment Report.
* World Bank. Worldwide Governance Indicators (WGI).
* International Monetary Fund (IMF). Fiscal Monitor.
* Singapore Economic Development Board (EDB), publikasi mengenai Singapore as a Global Commodity Trading Hub.
* Enterprise Singapore, publikasi perdagangan komoditas internasional.
* Transparency International. Corruption Perceptions Index.
* Berbagai studi akademik mengenai commodity trading hubs, profit shifting, supply chain performance, dan tata kelola BUMN.
Tidak ada komentar