Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor, Yayasan Yugma, dan LANSKIP selenggarakan Sosialisasi Zakat, Infaq, Sedekah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan terhadap Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Wajib dan Harta Hibah dalam Pajak Penghasilan.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026 di Hotel Salak Kota Bogor ini dihadiri oleh pimpinan perusahaan dan perwakilan di Kota Bogor, pemangku kepentingan zakat, serta unsur pemerintah daerah setempat. Acara berlangsung dalam suasana Ramadhan dan diakhiri dengan buka puasa bersama.
Hadir pula mewakili Walikota Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, H. Eko Prabowo, AP, M.Si., yang membacakan sambutan Wali Kota Bogor. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi zakat dan pemahaman masyarakat khususnya dunia usaha terhadap regulasi fiskal terkait zakat dan kewajiban zakat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kota Bogor Subhan Murtadla, S.Ag., ME, Wakil Ketua BAZNAS Kota Bogor Husen As Soleh, S.Ag., ME, serta undangan dari berbagai perusahaan di Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kota Bogor Subhan Murtadla menegaskan, PMK Nomor 114 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis yang dapat memperkuat peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.
“Kami berharap PMK Nomor 114 Tahun 2025 menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan manfaat dan dampak yang lebih luas. Instrumen fiskal ini akan menjadi alat penyeimbang sehingga selain memenuhi kewajiban fiskal sebagai wajib pajak, masyarakat juga dapat menjalankan kewajiban syariah keagamaannya. Untuk itu, BAZNAS siap menjadi yang terdepan dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Bogor,” ujarnya.
Pada sesi pemaparan materi, Ust. H. Hendri Tanjung, Ph.D, Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, menyampaikan materi dengan tema “Optimalisasi Zakat Perusahaan Melalui Instrumen Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Ia menegaskan, integrasi kebijakan fiskal dengan instrumen zakat dapat menjadi strategi penting untuk memperkuat keadilan sosial dan memperluas dampak ekonomi zakat.
Sementara itu, Resti Idawati dari KPP Pratama Bogor (Direktorat Jenderal Pajak) menjelaskan aspek teknis pelaksanaan PMK Nomor 114 Tahun 2025, khususnya mengenai mekanisme pengakuan zakat dan zakat wajib sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Diskusi berlangsung interaktif dan dipandu oleh Wakil Ketua BAZNAS Kota Bogor Ust. Romdoni, S.Ag.
Pada kesempatan yang sama, Suherlan, Ketua Yayasan Yugma, memaparkan hasil survei pelaksanaan PMK No. 114 Tahun 2025 yang dilaksanakan bekerja sama dengan BAZNAS Kota Bogor, Yayasan Yugma, dan LANSKIP kepada sekitar 100 responden pengusaha di Kota Bogor.
Dari 87 responden yang tervalidasi, survei menunjukkan 84 persen perusahaan sudah rutin menunaikan kewajiban zakatnya. Namun, sekitar 61 persen responden belum memanfaatkan instrumen PMK Nomor 114 Tahun 2025 sebagai pengurang pajak.
“Temuan ini menunjukkan kesadaran berzakat di kalangan pengusaha sebenarnya cukup tinggi. Namun pemanfaatan instrumen fiskal yang tersedia masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan kolaboratif antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Bogor,” jelas Suherlan.
Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha semakin memahami sinergi antara kewajiban zakat dan kewajiban perpajakan, sehingga zakat korporasi tidak hanya sekedar kewajiban agama, namun juga merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
—
Tidak ada komentar