Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menyetujui susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PPP Jawa Timur untuk masa jabatan 2026–2031. Keputusan ini menandai dimulainya babak baru konsolidasi politik PPP di salah satu provinsi utama tersebut.
Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor: 0150/SK/DPP/VIII/2026 yang ditandatangani Ketua Umum H. Muhamad Mardiono bersama Wakil Sekjen Jabbar Idris pada 31 Maret 2026 di Jakarta.
Formasi ini merupakan produk akhir dari Musyawarah Daerah (Muswil) PPP Jatim yang dilanjutkan dengan kerja intensif tim formatur dalam menyusun susunan kepengurusan lima tahun ke depan.
Dalam struktur baru ini, H. Arif Winarko, SH dilantik sebagai Ketua DPW PPP Jatim. Beliau akan didampingi oleh M. Zainul Arifin sebagai Sekretaris dan Hj. Umil Sulistyoningsih selaku Bendahara, membentuk trio kepemimpinan inti yang diharapkan mampu menggerakkan mesin partai lebih agresif.
Sekretaris DPW PPP Jatim, M. Zainul Arifin menegaskan, terbitnya SK DPP menjadi titik awal konsolidasi total di seluruh tingkatan struktur partai.
“Ini bukan sekedar legalitas, tapi sinyal bahwa kerja organisasi harus segera dilanjutkan. Kami akan mendorong konsolidasi hingga ke DPC, PAC, bahkan cabang,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, kepengurusan baru tidak hanya fokus pada pembenahan internal saja, namun juga menyiapkan strategi politik yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin mesin partai ini benar-benar hidup, solid, terukur dan responsif. Targetnya jelas, mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing PPP dalam kontestasi politik ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut Zainul menyebut kolaborasi lintas struktur sebagai kunci keberhasilan.
“Kerja kolektif itu wajib. Tidak ada ruang untuk berjalan sendiri-sendiri. Semua kader harus bergerak dalam satu barisan,” imbuhnya.
Struktur baru ini juga menunjukkan penguatan di berbagai lini, mulai dari wakil sekretaris, bendahara, hingga bidang strategis seperti organisasi, pembentukan kader, dakwah, politik, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain kepengurusan sehari-hari, DPP PPP juga menentukan susunan dewan di tingkat daerah yang berfungsi sebagai pendukung arah kebijakan dan ideologi partai. Dewan Syariah yang dipimpin oleh Drs. KH. Abdul Rokhim, SH., MH., Dewan Pembina oleh H. Rofik, SH, MH, dan Dewan Pakar oleh Drs. H.RPA. Mujahid Anshori, M.Sc.
Dalam upaya memperkuat basis pemilih, struktur tersebut juga dilengkapi dengan Wakil Ketua Pemenang Daerah Pemilihan (Dapil) yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur.
DPP PPP menegaskan, dengan berlakunya keputusan ini, maka kepengurusan periode sebelumnya dengan sendirinya dinyatakan berakhir.
Ketua DPW PPP Jatim H. Arif Winarko langsung menegaskan arah gerakan kepemimpinannya yang fokus pada konsolidasi menyeluruh dan penguatan mesin partai.
“Ini momentum kebangkitan. Kami ingin PPP Jatim tidak hanya kokoh secara struktural, tapi juga hadir nyata di masyarakat dengan kerja nyata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi kader, termasuk membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan dan generasi muda dalam struktur kepengurusan.
Sementara itu, Ketua Umum PPP H. Muhamad Mardiono memberikan arahan strategis kepada kepengurusan baru. Ia menekankan tiga hal utama: menumbuhkan PPP di Jatim, memperkuat hubungan dengan ulama dan tokoh masyarakat, serta menjaga soliditas internal dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Tak hanya itu, Mardiono juga menginstruksikan DPW PPP Jatim untuk segera menjalankan amanah AD/ART, termasuk pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh daerah.
Dengan komposisi baru ini, PPP Jatim diharapkan mampu mempercepat program, memperkuat basis suara, dan kembali menjadi kekuatan politik yang signifikan di tingkat daerah dan nasional. Jurnalis Hadi Hoy
Tidak ada komentar