Komitmen anti kebohongan Presiden Prabowo Subianto kembali disorot berbagai kalangan. Ketua Umum Generasi Cinta Tanah Air (Gentari), Habib Umar Alhamid menegaskan, sejak lama Prabowo telah menyampaikan pentingnya kejujuran sebagai landasan kepemimpinan dan pemerintahan negara.
Menurut Habib Umar, Prabowo konsisten mengingatkan jajarannya untuk tidak berbohong dalam menjalankan amanah kekuasaan. Sikap tersebut, kata dia, bukan sekadar retorika politik, melainkan prinsip moral yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Prabowo selalu bilang anti kebohongan. Beliau tidak ingin kebohongan terulang kembali dan mengajarkan seluruh jajarannya untuk tidak berbohong. Karena kebohongan itu bisa merusak segalanya,” kata Habib Umar Alhamid dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, kita sudah mengalami hampir 10 (sepuluh) tahun bangsa ini dikelola dengan begitu banyak kebohongan. Akibatnya itulah yang terjadi pada kondisi bangsa ini.” “Bangsa ini hampir di ambang kehancuran di segala lini,” kata Habib Umar.
Ia menambahkan, segala bentuk kebohongan—apalagi terkait penyalahgunaan kekuasaan—harus diproses secara hukum. Penegakan hukum yang tegas dinilai menjadi syarat utama untuk memutus rantai manipulasi dan ketidakjujuran yang selama ini merusak kepercayaan masyarakat.
“Kebohongan dalam kekuasaan tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pejabat yang berbohong harus dituntut secara hukum,” tegasnya.
Habib Umar berpendapat, keterpurukan suatu bangsa seringkali diawali dari budaya kebohongan yang dibiarkan tumbuh tanpa adanya koreksi. Ketika manipulasi dianggap biasa, maka sistem hukum, perekonomian, dan pelayanan publik pun akan tergerus.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sanksi keras terhadap praktik manipulasi dan ketidakjujuran dalam pemerintahan. Dalam pandangannya, ketegasan terhadap delik berbohong merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.
“Di beberapa negara, kebohongan dan manipulasi dianggap sebagai pelanggaran serius. Ketegasan seperti itu membuat sistem berjalan lebih tertib dan masyarakat mendapat kepastian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gentari mengajak seluruh elemen masyarakat—khususnya generasi muda—untuk menjadikan kejujuran sebagai gerakan moral kolektif. Habib Umar menegaskan, kemajuan Indonesia tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga keutuhan warganya.
“Kehancuran negara ini terjadi ketika kebohongan merajalela. Oleh karena itu, jika kita ingin maju, anak bangsa harus berani mengatakan kebenaran dan menghentikan budaya kebohongan,” ujarnya.
Ia berharap semangat anti kebohongan yang diusung Prabowo bisa menjadi momentum penguatan reformasi moral di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, politik, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Habib Umar menilai narasi anti kebohongan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, isu transparansi, akuntabilitas dan integritas menjadi fokus utama masyarakat.
“Mengapa saya mendukung gerakan anti kebohongan ini karena Tuhan pencipta langit dan bumi sangat membenci dan mengutuk kebohongan tersebut,” ujarnya.
Tidak ada komentar