Intelektual Yumasess, Yanto Ijie, menyatakan sikap tegas terkait maraknya aksi pemalangan yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Maybrat.
Pendiri Perkumpulan Ikatan Ayamaru Sebelah Danau Yumasess itu menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan tidak berpihak kepada kelompok manapun. Ia hanya menekankan pentingnya keberlangsungan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai aksi pemalangan yang terjadi belakangan ini telah menjadi perhatian serius kalangan intelektual di Maybrat, khususnya dari wilayah Ayamaru Sebelah Danau Yumasess.
“Saya mau menegaskan bahwa penyampaian ini tidak berpihak kepada siapa pun. Tetapi kami melihat bahwa pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maybrat harus tetap berjalan,” ujarnya di Sorong pada Kamis, (5/3/2026).
Ia menilai aksi pemalangan yang dilakukan secara masif oleh sekelompok orang justru merugikan masyarakat dan berpotensi menghambat pembangunan di daerah tersebut.
Yanto juga menyayangkan tindakan yang menurutnya dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat, namun pada kenyataannya hanya mewakili kepentingan pribadi.
“Kami sangat menyayangkan sikap-sikap yang cenderung seperti perilaku preman yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dilakukan itu adalah kepentingan pribadi, bukan mewakili masyarakat Maybrat,” tegasnya.
Ia menduga gerakan pemalangan tersebut dilakukan secara terencana untuk menggagalkan kepemimpinan Bupati Maybrat, Karel Murafer, dan Wakil Bupati Fernando Solosa yang telah dipilih secara demokratis oleh masyarakat.
“Pergerakan ini kelihatannya by design untuk menggagalkan kepemimpinan Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Fernando Solosa yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Maybrat,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat di wilayah Aitinyo Raya, Ayamaru Raya, dan Aifat Raya untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, masyarakat perlu menghormati hasil pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung secara demokratis.
“Di Maybrat hanya ada satu Bupati yaitu Karel Murafer dan satu Wakil Bupati yaitu Fernando Solosa. Mereka dipilih oleh masyarakat, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk menjalankan visi dan misi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa selama kepemimpinan Bupati sebelumnya, masyarakat dari wilayah Sebelah danau tidak pernah melakukan aksi pemalangan yang mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kami di Sebelah danau tidak pernah melakukan aksi pemalangan ketika kepemimpinan sebelumnya berjalan. Kami menghormati siapa pun yang menjadi pemimpin,” katanya.
Karena itu, ia menilai aksi-aksi yang terjadi saat ini tidak mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Maybrat.
Yanto juga mengingatkan agar persoalan politik tidak dibawa ke dalam dinamika pemerintahan yang sedang berjalan, terlebih dengan masih jauhnya agenda Pilkada berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 2031.
“Pilkada masih jauh. Siapkan saja diri untuk 2031. Saat ini berikan kesempatan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta aparat keamanan untuk bersikap tegas terhadap tindakan yang menghambat jalannya pemerintahan dan mengganggu keamanan daerah. Menurutnya, kehadiran aparat negara seperti kepolisian dan TNI di Kabupaten Maybrat harus mampu menjamin keamanan serta menjaga wibawa negara.
“Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Penegakan hukum harus berjalan, tentu dengan pendekatan persuasif, tetapi hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kalangan intelektual Ayamaru Sebelah danau Yumasess akan turut mengambil sikap apabila pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terus diganggu oleh aksi-aksi yang menghambat jalannya pemerintahan.
“Kami dari wilayah Ayamaru Sebelah danau Yumasess juga pasti akan bersikap jika pemerintahan Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Fernando Solosa terus diganggu,” pungkasnya.
Tidak ada komentar