Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Josephine Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak penyelenggaraan pasar murah hingga ke tingkat kecamatan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.
Jelang libur, Pemprov DKI perlu lebih banyak menggelar pasar murah untuk memenuhi kebutuhan warga, kata Josephine, Rabu (3/4/2026).
Ia meyakini keberadaan pasar murah menjadi solusi strategis untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau, terutama di tengah dinamika perekonomian yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Josephine mengatakan, potensi inflasi menjelang lebaran bukanlah hal baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar lonjakan harga bahan pokok tidak semakin membebani masyarakat.
“Biasanya menjelang lebaran ada kecenderungan inflasi. Jadi harus ada upaya konkrit agar pangan tetap terjangkau, apalagi kebutuhan masyarakat pasti meningkat menjelang perayaan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Kondisi ini, kata dia, bisa berdampak pada harga distribusi barang di dalam negeri.
Karena itu, Josephine mendorong Pemprov DKI bertindak cepat agar kenaikan harga tidak semakin tajam.
Hal ini juga perlu dilakukan Pemprov DKI (Pemprov) untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang lebih tajam akibat perubahan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah, lanjutnya.
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara bersama BUMD Food telah menggelar pasar murah dan Bazar Ramadhan.
Josephine mengapresiasi langkah tersebut dan berharap program serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Jakarta.
“Kami mengapresiasi terselenggaranya pasar murah dan Bazar Ramadhan di Jakarta Utara. Kami berharap kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan di kota lain,” tandasnya.
Lebih lanjut, dia meminta agar program pasar murah dilaksanakan secara merata di tingkat kecamatan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga Jakarta.
“Pelaksanaannya harus merata hingga tingkat kecamatan, sehingga warga di setiap wilayah bisa terjangkau program ini,” tutupnya.
Tidak ada komentar