Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan telah menunjukkan capaian yang signifikan, tidak hanya di tingkat Provinsi Jawa Timur, namun juga skala nasional. Berdasarkan data per Agustus 2025, awalnya terdapat 34 dapur MBG, hingga Maret 2026 terjadi perkembangan yang signifikan, saat ini terdapat sekitar 145 dapur MBG yang tersebar di Kabupaten Lamongan, sudah berdiri dan beroperasi di wilayah tersebut.
Selain itu, ratusan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan juga aktif menjalankan operasionalnya. Tingginya angka tersebut mencerminkan keberhasilan implementasi MBG yang didukung kolaborasi lintas sektor mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kodim 0812, pelaku UMKM, peternak, nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam menyediakan bahan pangan lokal.
Namun diingatkan, kuantitas yang dicapai harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Seiring percepatan program MBG, evaluasi berkala dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga standar pelaksanaan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, saat menghadiri kegiatan Halalbihalal Mitra MBG se-Kabupaten Lamongan di Gedung Olah Raga (GOR), Sabtu (28/3/2026).
Dalam sambutannya, Dandim menegaskan evaluasi berkala menjadi kunci suksesnya program prioritas nasional ini agar tetap berjalan aman, lancar dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Tujuan utama kami adalah memastikan program Presiden dapat berjalan dengan baik dan aman di Kabupaten Lamongan. Kami dari Forkopimda menyarankan agar SPPG melakukan evaluasi rutin setiap bulannya,” ujarnya.
Ia juga kembali menegaskan, saat ini terdapat sekitar 145 dapur MBG yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Dengan evaluasi yang konsisten diharapkan kinerja program semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Harapannya, program ini terus berjalan maksimal sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, imbuhnya.
Lebih lanjut Dandim mengingatkan, pemerintah pusat tidak segan-segan memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak mematuhi ketentuan. Secara nasional, ratusan unit ditutup karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Secara nasional, ada sekitar 700 SPPG yang ditutup karena tidak mematuhi SOP. Kita berharap di Lamongan tidak ada yang terkena sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kabupaten Kota Lamongan, Agustin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keberhasilan program MBG agar tetap tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi menu dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui pengawasan bersama, kita pastikan program ini berjalan sesuai peruntukannya, baik dari segi kualitas menu maupun kesesuaian anggaran. Mari kita sukseskan program ini sebagaimana mestinya,” tutupnya. Jurnalis Hadi Hoy
Tidak ada komentar