Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026 diwarnai dengan dinamika politik dan menguatnya aspirasi masyarakat. Ribuan buruh dari berbagai aliansi turun ke jalan memenuhi area Gedung DPR RI, Jakarta, menyuarakan tuntutan perbaikan nasib buruh. Di tengah gelombang aksi tersebut, langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima langsung perwakilan buruh mendapat perhatian luas, termasuk dari kalangan aktivis.
Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menilai sikap Dasco merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap kaum proletar – kelompok buruh yang selama ini berada pada posisi paling rentan dalam struktur perekonomian.
Langkah Dasco bertemu langsung dengan perwakilan buruh di DPR menunjukkan bahwa negara masih hadir. Ini bukan sekadar simbolis, tapi bentuk pembelaan kaum proletar yang selama ini memperjuangkan haknya, kata Anto dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Sejak pagi, ribuan pekerja dari berbagai organisasi seperti KASBI dan aliansi GEBRAK sudah mulai berdatangan di kawasan Senayan. Mereka mengusung sejumlah tuntutan strategis, mulai dari pencabutan UU Cipta Kerja, reformasi sistem pengupahan, hingga penghapusan praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Di tengah situasi tersebut, pimpinan DPR mengambil langkah membuka ruang dialog. Dasco dan pimpinan DPR lainnya mendapat audiensi dari perwakilan buruh sebelum aksi berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu krusial, termasuk percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dasco bahkan menegaskan, DPR dan pemerintah menargetkan aturan tersebut bisa selesai dalam waktu dekat, dengan melibatkan langsung unsur buruh dalam penyusunannya.
Bagi PPJNA 98, langkah Dasco bukan sekadar respons prosedural terhadap aksi massa, melainkan sebuah sinyal politik penting. Anto mengatakan, di tengah kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai tidak memihak, kehadiran pimpinan DPR di kalangan buruh menunjukkan adanya ruang koreksi dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, selama ini buruh seringkali hanya menjadi objek kebijakan tanpa dilibatkan secara substansial dalam proses perumusannya. Oleh karena itu, keputusan DPR untuk membuka dialog langsung merupakan momentum penting untuk mengubah pola tersebut.
“Ketika buruh diajak ikut serta dalam legislasi ‘memasak’, berarti ada pengakuan atas perannya sebagai subjek, bukan sekadar objek,” tegas Anto.
Meskipun dialog telah terbuka, tekanan dari jalanan masih tetap kuat. Massa buruh yang berjumlah ribuan terus menyuarakan tuntutannya melalui orasi. Mereka menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari ideal, dengan berbagai permasalahan seperti rendahnya upah, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya perlindungan sosial.
Isu outsourcing menjadi salah satu sorotan utama. Menanggapi hal tersebut, Dasco mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan PHK dan kesejahteraan pekerja, termasuk sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan.
Perhelatan May Day tahun ini tidak hanya menjadi ajang peringatan sejarah perjuangan buruh, namun juga menjadi ajang konsolidasi antara gerakan sosial dan institusi politik. Di satu sisi, buruh menunjukkan kekuatan kolektifnya melalui aksi massa. Di sisi lain, DPR mencoba merespons dengan membuka saluran komunikasi.
Langkah Dasco menemui buruh dipandang sebagai jembatan antara dua dunia – jalanan dan parlemen. Bagi PPJNA 98, hal ini merupakan indikator bahwa perjuangan buruh mulai mendapat gaung yang lebih kuat di ruang-ruang kekuasaan.
Namun, Anto mengingatkan, ujian sebenarnya bukan pada pertemuannya, melainkan pada hasil konkrit kebijakan ke depan.
“Pekerja tidak hanya perlu didengarkan, tapi diperjuangkan. Kita lihat apakah komitmen ini benar-benar diwujudkan dalam regulasi yang adil,” tutupnya.
Tidak ada komentar