Dugaan kejanggalan proses tender proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) kembali muncul. Direktur Eksekutif Kajian Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, secara terbuka mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut dua proyek konstruksi yang total nilainya hampir Rp 121 miliar.
Menurut Hari, kedua proyek tersebut berada di wilayah berbeda, yakni Jakarta dan Jawa Timur, namun memiliki pola yang dinilai tidak lazim, terutama dalam proses evaluasi dan penentuan pemenang tender.
Hari mengungkapkan, kejanggalan bukan hanya pada besaran nilai proyek, namun juga pada waktu penentuan pemenang yang berdekatan. Ia menilai hal tersebut berpotensi menunjukkan adanya pola tertentu yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Besarnya nilai proyek dan waktu penentuan yang hampir bersamaan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah proses evaluasi dilakukan secara obyektif dan transparan, atau ada intervensi?” kata Hari dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, pada proyek pemerintah senilai ratusan miliar rupiah, proses tendernya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan. Setiap tahapan, mulai dari administrasi, teknis, hingga penetapan harga, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam penggeledahan SDR, muncul nama Wildan yang disebut-sebut dekat dengan Kepala Departemen Barang dan Jasa (Barjas), Rida Cameli. Kedekatan tersebut, menurut Hari, menjadi aspek yang perlu dikaji oleh penegak hukum.
“Jika benar ada hubungan atau kedekatan personal tertentu yang mempengaruhi proses pengadaan, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat dalam tender pemerintah,” ujarnya.
Hari menegaskan, pihaknya tak mau berspekulasi lebih jauh, namun meminta agar aparat hukum melakukan klarifikasi dan pengusutan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Selain mendorong pengusutan KPK dan Kejaksaan Agung, SDR juga meminta dilakukannya audit independen terhadap kedua proyek tersebut. Audit ini dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh proses telah sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hari juga mendorong Kementerian Agama membuka seluruh dokumen tender kepada publik sebagai bentuk transparansi.
“Tidak cukup hanya menyatakan prosesnya sesuai prosedur. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana evaluasi dilakukan, siapa peserta tender, dan dasar penetapan pemenang,” tegasnya.
Kasus ini, lanjut Hari, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa secara serius. Ia menilai sektor ini masih menjadi rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan dalam pengelolaan APBN. Jika tidak diawasi secara ketat, potensi kerugian negara sangat besar,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Agama terkait dugaan tersebut. Sementara itu, publik menunggu langkah konkrit KPK dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan dan seruan yang disampaikan SDR.
Tidak ada komentar