Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tanah longsor yang terjadi di kawasan TPST Bantar Gebang pada 8 Maret 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan menewaskan enam orang, enam orang ditemukan selamat, dan satu korban lainnya masih dalam proses pencarian.
Mahfudz menilai kejadian ini tak hanya membawa duka bagi keluarga korban, tapi juga menjadi peringatan keras bahwa sistem pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih memiliki permasalahan serius.
Tragedi ini menjadi alarm kuat bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah perkotaan masih memerlukan perhatian dan perbaikan secara komprehensif, kata Mahfudz dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, sebagai salah satu kawasan pengelolaan sampah terbesar di Indonesia, TPST Bantar Gebang memiliki peran penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah wilayah metropolitan, khususnya untuk wilayah Bekasi dan Jakarta.
Namun di sisi lain, pengelolaan sampah dalam skala besar juga mempunyai berbagai risiko yang tidak kecil, mulai dari aspek keselamatan kerja, stabilitas lingkungan, hingga perlindungan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada kawasan tersebut.
Mahfudz menegaskan, tragedi ini harus menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan TPST Bantar Gebang.
“Pengelolaan TPA akhir tidak bisa dilihat hanya sekedar persoalan teknis penimbunan sampah. Ini bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang memerlukan standar keselamatan tinggi, pengawasan ketat, dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga mendorong sejumlah langkah kebijakan yang perlu segera dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Pertama, Mahfudz menilai perlu dilakukan audit teknis dan audit keselamatan independen terhadap kondisi lereng timbunan sampah dan sistem pengelolaan di kawasan tersebut. Audit ini dinilai penting untuk memastikan standar keselamatan lingkungan benar-benar diterapkan secara konsisten.
Kedua, memperkuat sistem mitigasi risiko bencana di tempat pembuangan akhir. Menurut Mahfudz, kawasan seperti Bantar Gebang memiliki potensi bahaya mulai dari longsor sampah, gas metana, hingga potensi kebakaran.
Oleh karena itu, sistem pemantauan kondisi tanggul, penetapan zona aman, dan mekanisme peringatan dini harus diperkuat agar keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar dapat terjamin, ”ujarnya.
Selain itu, Mahfudz juga mendorong percepatan transformasi model pengelolaan sampah ke arah sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Ia yakin bahwa ketergantungan pada penimbunan sampah skala besar tidak lagi cukup untuk menghadapi tantangan pengelolaan sampah perkotaan di masa depan.
Pendekatan berbasis teknologi pengolahan terpadu, pengurangan sampah dari sumbernya, dan penguatan ekonomi sirkular dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi pengelolaan sampah nasional.
Mahfudz juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, mengingat TPST Bantar Gebang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah ibu kota.
“Diperlukan kolaborasi yang lebih kuat agar pengelolaan kawasan ini dapat dilakukan secara adil, profesional dan berorientasi pada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Mahfudz mengingatkan, pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis perkotaan, tapi juga persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab moral negara terhadap warganya.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali akibat kelalaian tata kelola. Sudah saatnya perbaikan dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tutupnya.
Tidak ada komentar