Oleh: Paman BEDSetiap musim haji, jutaan umat Islam berkumpul di Tanah Suci dengan satu harapan: pulang sebagai haji yang mabrur. Namun di balik kesakralan ritual itu, tersembunyi satu realitas yang jarang direnungkan secara jernih—arus dana raksasa yang keluar dari Indonesia, salah satunya melalui pembayaran dam.
Bagi jamaah Indonesia, dam bukan sekadar transaksi. Ia adalah kewajiban ibadah. Namun pada saat yang sama, dam juga merupakan peristiwa ekonomi: peredaran uang, perpindahan nilai, dan potensi kesejahteraan yang selama ini kita lepaskan tanpa jejak manfaat jangka panjang di tanah air.
Pertanyaannya sederhana, tetapi fundamental: apakah semua itu memang harus selalu berakhir di luar negeri?
Dalam praktik ibadah haji, dam adalah kewajiban penyembelihan hewan—terutama bagi jamaah haji tamattu’ atau mereka yang melakukan pelanggaran manasik. Saat ini, mekanisme pembayaran dam dilakukan melalui lembaga resmi Arab Saudi seperti Islamic Development Bank, Bank Al Rajhi, serta platform digital yang ditunjuk pemerintah Saudi.
Di Indonesia, koordinasi administratif berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Skema ini sah secara hukum, tertib secara administratif, dan sesuai regulasi yang berlaku. Namun, sah dan tertib tidak otomatis berarti optimal bagi kepentingan ekonomi nasional.
Mari berhenti sejenak dan berhitung.
Dengan jumlah jamaah sekitar 220 ribu orang per tahun, dan asumsi sederhana:
Maka dana yang berputar mendekati Rp1 triliun setiap musim haji.
Satu triliun rupiah. Setiap tahun.
Bayangkan jika dana sebesar itu dikelola melalui sistem produksi rakyat yang profesional dan terintegrasi. Berapa desa yang bisa hidup? Berapa peternak yang bisa berdaulat secara ekonomi?
Secara fikih, mayoritas ulama mensyaratkan penyembelihan dam dilakukan di Tanah Haram (Makkah dan sekitarnya). Dengan ketentuan ini, setidaknya terdapat dua opsi rasional yang dapat dieksplorasi:
Pertama, Opsi Ekspor Ternak.
Indonesia tidak menyembelih dam di dalam negeri, tetapi menjadi pemasok utama hewan ternak ke Arab Saudi. Dengan demikian, ritual tetap sah secara fikih karena penyembelihan berlangsung di Makkah, sementara nilai ekonomi kembali ke peternak Indonesia.
Kedua, Opsi Diplomasi Fikih.
Mendorong dialog dan reinterpretasi distribusi manfaat dam, agar sebagian atau seluruh daging dapat dimanfaatkan di negara asal jamaah—sebagaimana praktik kurban lintas negara yang telah diterima secara luas.
Kedua opsi ini bukan wacana liar. Keduanya memerlukan fatwa, diplomasi keagamaan, dan keseriusan negara.
Selama ini, dam dipahami sebagai “biaya ibadah”. Setelah dibayar, urusan dianggap selesai. Padahal dalam sejarah Islam, instrumen ibadah seperti zakat, wakaf, dan kurban selalu memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat.
Ibadah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan kesejahteraan umat.
Jika suatu hari pemerintah Arab Saudi membuka ruang penyembelihan dam di Indonesia—dengan landasan fikih dan regulasi resmi—maka pertanyaan berikutnya adalah: apakah kita siap?
Siap bukan secara wacana, tetapi siap secara sistem.
Tanpa kesiapan, peluang hanya akan menjadi headline sesaat.
Dalam pertanian terintegrasi, edamame dan domba bukan dua komoditas terpisah. Keduanya adalah satu ekosistem.
Dengan sistem rotasi tanam yang disiplin, satu hektar edamame mampu menopang 30–40 ekor domba, dengan produksi hijauan sekitar 800 kilogram per minggu, cukup untuk kebutuhan pakan harian.
Ini bukan teori seminar. Ini desain produksi.
Jika satu desa mengelola 100 hektar lahan, maka ia berpotensi menopang hampir 4.000 ekor domba. Dikelola secara koperasi, ini bukan lagi peternakan kecil—ini adalah industri rakyat.
Kita sering memisahkan agama dan ekonomi seolah keduanya tak boleh bersentuhan. Padahal dalam Islam, justru keduanya saling menguatkan.
Ibadah membangun moral.
Ekonomi membangun martabat.
Ketika keduanya dipertemukan dalam sistem yang jujur, profesional, dan transparan, lahirlah kesejahteraan yang berkeadilan. Inilah makna ibadah produktif.
Agar ekosistem ini berjalan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Di sinilah koperasi digital produktif menjadi kunci.
Bukan koperasi papan nama.
Bukan koperasi proposal.
Melainkan koperasi yang:
Koperasi semacam ini adalah korporasi rakyat—mengakhiri ketergantungan pada tengkulak dan spekulasi harga.
Model ini sejalan dengan pendekatan FAO tentang integrated farming system: efisiensi hara, pengurangan emisi, dan optimalisasi limbah internal.
Ketika dunia berbicara tentang ESG, circular economy, dan keberlanjutan, desa-desa Indonesia sebenarnya telah memiliki jawabannya. Kita hanya belum mengemasnya menjadi sistem nasional.
Jalan ini tentu tidak tanpa risiko:
Tanpa pengawasan, ekosistem bisa berubah menjadi ladang rente. Tanpa integritas, koperasi bisa menjelma menjadi ATM elite. Karena itu, desain kelembagaan sama pentingnya dengan desain teknis.
Selama ini, jemaah haji Indonesia adalah konsumen global. Kita membeli layanan asing, logistik asing, dan komoditas asing. Kita adalah pasar besar—tetapi lemah sebagai produsen.
Padahal kita punya tanah, petani, peternak, dan SDM.
Pertanyaannya bukan “mampu atau tidak”, melainkan “mau atau tidak”.
Ekosistem edamame–domba–koperasi digital bukan sekadar proyek pertanian. Ia adalah strategi kedaulatan ekonomi berbasis ibadah.
Jika dikelola dengan serius, sistem ini mampu:
Haji tidak lagi sekadar mengalirkan uang ke luar negeri, tetapi memutar kesejahteraan di dalam negeri.
Jika semua bergerak bersama, maka suatu hari ketika kita menyebut “dam haji”, yang terbayang bukan lagi uang yang pergi—melainkan kesejahteraan yang tumbuh.
Tidak ada komentar