Pengurus Wilayah KAMMI Provinsi Banten (PW KAMMI Banten) memandang serius langkah Gubernur Banten yang melantik ratusan pejabat baru di lingkungan Pemprov Banten. Pelantikan ini dinilai tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan seremonial semata, namun harus menjadi titik awal perbaikan nyata terhadap berbagai permasalahan strategis di Banten.
PW KAMMI Banten menegaskan, kondisi Banten saat ini menghadapi berbagai tantangan berat. Permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, lemahnya pelayanan publik, dan belum optimalnya tata kelola birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
Ketua Umum PW KAMMI Banten Suryansah menegaskan pelantikan ini harus dimaknai sebagai momentum perubahan, bukan sekedar rotasi jabatan di lingkungan birokrasi.
“Pelantikan ini bukan ajang bagi-bagi jabatan atau sekedar formalitas administratif. Ini amanah besar. Masyarakat Banten menunggu perubahan nyata. Jika pejabat yang dilantik tidak mampu memberikan solusi konkrit, maka pelantikan ini hanya akan menjadi catatan kegagalan baru dalam sejarah birokrasi Banten,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia juga menegaskan komitmen KAMMI untuk terus memantau kinerja pejabat yang baru dilantik.
“KAMMI akan berada di garda depan mengkritisi, mengawasi dan memastikan setiap pejabat bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau elite tertentu,” tegasnya.
Ketua Divisi Kebijakan Publik PW KAMMI Banten Yahya ‘Ayyasy melontarkan kritik tajam terhadap potensi stagnannya kinerja birokrasi pasca pelantikan.
Banten punya permasalahan besar yang tidak bisa ditunda. Kemiskinan struktural, tingginya angka pengangguran, lambatnya pelayanan publik, dan ketimpangan pembangunan adalah kenyataan yang harus segera diatasi,” jelas Yahya.
Ia menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus segera bekerja dengan pendekatan sistematis dan terukur.
“Segera siapkan rencana kerja yang konkrit, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Setelah itu, segera jalankan. Tidak ada alasan untuk menunda, karena sudah terlalu banyak waktu masyarakat yang terbuang akibat lambatnya birokrasi.”
Lebih lanjut, dia mengingatkan kegagalan dalam menyikapi permasalahan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Jika pejabat yang dilantik meremehkan kompleksitas permasalahan di Banten, maka mereka membuka potensi krisis yang lebih besar. Kami tidak segan-segan menyampaikan kritik terbuka jika tidak ada kemajuan nyata dalam waktu dekat.”
PW KAMMI Banten menekankan beberapa poin penting:
1. Pelantikan harus menjadi awal dari reformasi birokrasi yang sesungguhnya
2. Pejabat baru harus bekerja secara cepat, tepat dan terukur
3. Fokus utama harus pada penyelesaian masalah masyarakat
4. KAMMI akan terus memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah
PW KAMMI Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memantau kinerja Pemprov Banten. Momentum pelantikan ini harus menjadi titik balik kemajuan Banten, bukan sekedar perubahan posisi dalam struktur birokrasi.
“Banten tidak membutuhkan pejabat yang hanya duduk di kursi kekuasaan. Banten membutuhkan pemimpin yang bekerja, bergerak dan mampu menyelesaikan permasalahan rakyat.”
Tidak ada komentar