Pendiri Jaringan Nusantara, Aam S, menegaskan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukanlah sosok yang anti kritik. Menurutnya, SBY sebenarnya dikenal sebagai pemimpin yang membuka ruang kritik sebagai bagian dari demokrasi. Namun yang dilawan SBY adalah fitnah, bukan kritik itu sendiri.
Aam S berpendapat, dalam iklim demokrasi yang semakin terbuka – terutama di era media sosial – perbedaan antara kritik dan fitnah seringkali menjadi kabur di mata masyarakat. Padahal keduanya mempunyai arti dan dampak yang sangat berbeda.
“SBY tidak anti kritik. Sejak jadi presiden sudah terbiasa dikritik. Tapi yang ditentangnya adalah fitnah. Karena kalau fitnah dibiarkan saja, bukan diluruskan, maka fitnah itu bisa dianggap benar oleh masyarakat,” kata Aam S dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Aam S, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Kritik, kata dia, lahir dari fakta, data, dan argumentasi yang bisa diuji. Kritik bertujuan untuk memperbaiki kebijakan, memperbaiki kekuasaan, dan meminta pertanggungjawaban pemimpin.
Sebaliknya, fitnah merupakan tuduhan yang tidak berdasar, manipulasi informasi, atau narasi menyesatkan yang sengaja dikonstruksi untuk merusak reputasi seseorang.
“Kritik itu sehat. Tapi fitnah itu berbahaya. Fitnah tidak hanya menyerang individu, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai nalar demokrasi,” tegas Aam.
Ia menambahkan, sikap SBY yang memilih melawan fitnah dengan menempuh jalur hukum sebenarnya menunjukkan tanggung jawab moral seorang negarawan. Dalam pandangan Aam, seorang pemimpin tidak bisa tinggal diam ketika kebohongan publik dibiarkan berkembang dan dianggap fakta.
Aam S mengingatkan, fitnah yang dibiarkan tanpa klarifikasi atau perlawanan akan menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi penilaian historis terhadap seorang pemimpin dan kebijakan yang diambilnya.
“Dalam politik, persepsi seringkali lebih kuat dibandingkan fakta. Kalau fitnah tidak dilawan, masyarakat bisa mengira itu benar. Dan kalau dianggap benar, sulit sekali meluruskannya,” tuturnya.
Ia menilai langkah SBY menempuh jalur hukum untuk menebar fitnah bukanlah bentuk keresahan berlebihan, melainkan upaya menjaga integritas kebenaran di ruang publik.
Sebagai presiden yang memimpin Indonesia dua periode, SBY dikenal dengan pendekatan politiknya yang santun dan komunikatif. Pada masa pemerintahannya, kebebasan pers berkembang pesat dan kritik terhadap pemerintah tidak bisa dibungkam.
Aam S mengatakan, justru karena komitmen itulah SBY merasa perlu membedakan secara jelas antara kritik yang membangun dan fitnah yang merusak.
“SBY sudah terbiasa dikritik sejak pertama menjabat. Namun ia juga berpendapat bahwa demokrasi harus dijaga dengan kejujuran. Fitnah yang disebarkan tanpa tanggung jawab adalah bentuk pembusukan demokrasi,” jelas Aam.
Aam S berharap masyarakat khususnya generasi muda bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar. Ia mengajak masyarakat membiasakan diri memverifikasi informasi, membedakan kritik berdasarkan fakta dengan fitnah berbalut opini.
“Demokrasi tidak akan sehat jika ruang publik dipenuhi kebohongan. Melawan fitnah bukan berarti anti kritik, justru bagian dari menjaga kualitas demokrasi,” tutupnya.
Tidak ada komentar