Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu perdebatan luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini dinilai memiliki dimensi strategis yang kompleks, dengan sejumlah manfaat geopolitik di satu sisi, namun juga risiko politik dan moral di sisi lain.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai keikutsertaan Prabowo di Dewan Perdamaian tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Menurutnya, ada plus minus yang harus dibaca dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia, konstelasi kekuatan global, dan dinamika konflik Palestina-Israel.
Amir Hamzah menilai, dari sisi positif, langkah Prabowo dapat dibaca sebagai upaya Indonesia untuk menunjukkan partisipasi aktif dalam isu perdamaian Palestina yang selama ini menjadi perhatian utama politik luar negeri Indonesia.
“Dengan bergabungnya Indonesia, Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak diam, tapi hadir di forum internasional membahas perdamaian Palestina,” kata Amir kepada wartawan, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian memberikan ruang diplomasi langsung untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, setidaknya dari sisi kemanusiaan, rekonstruksi pasca konflik, dan tekanan moral kepada pihak-pihak yang berkonflik.
Dari sisi intelijen, posisi Indonesia dalam forum ini dapat digunakan untuk membaca arah kebijakan negara-negara besar, serta menjadi saluran komunikasi informal dalam upaya meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Amir juga menilai, dari sisi geopolitik, langkah Prabowo telah mengharumkan nama Indonesia kembali di kancah internasional. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang dihadiri sejumlah negara penting menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai aktor global, bukan sekadar penonton.
“Indonesia mendapatkan eksposur global. Hal ini penting untuk positioning Indonesia sebagai negara besar di dunia Muslim dan negara berkembang yang memiliki suara dalam isu perdamaian global,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam dunia intelijen dan diplomasi, kehadiran di forum internasional seringkali tidak hanya sekedar pengambilan keputusan formal, namun juga mengenai akses, jaringan dan informasi strategis yang tidak selalu terbuka untuk publik.
Lebih lanjut, Amir Hamzah menilai keikutsertaan Prabowo dalam Dewan Perdamaian Trump merupakan bagian dari strategi keseimbangan kekuatan. Dalam situasi global saat ini, di mana Tiongkok semakin kuat secara ekonomi, militer, dan geopolitik, Indonesia dinilai perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara besar lainnya, termasuk Amerika Serikat.
“Ini sinyal bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bias terhadap satu kekuatan. Ada upaya menjaga keseimbangan antara China dan Amerika Serikat,” kata Amir.
Dalam analisis geopolitik, strategi seperti ini biasa dilakukan oleh negara-negara middle power seperti Indonesia agar tidak terjebak dalam rivalitas dua kekuatan besar. Dengan menjaga hubungan dengan AS, Indonesia berupaya menjaga ruang manuver diplomasinya.
Namun, Amir Hamzah mengingatkan langkah tersebut juga membawa risiko serius, terutama karena sosok Donald Trump yang kontroversial dalam politik global.
“Trump dikenal sangat pro-Zionis Israel. Rekam jejaknya jelas, mulai dari kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga dukungan penuh terhadap agresi militer Israel,” kata Amir.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif bahwa Dewan Perdamaian hanyalah instrumen politik Amerika Serikat dan Israel, bukan forum netral bagi perdamaian sejati di Palestina.
Tak hanya itu, Amir juga menyinggung rekam jejak kebijakan luar negeri Trump yang agresif, termasuk intervensi terhadap Venezuela, sanksi ekonomi yang keras, dan upaya penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Dewan Perdamaian ini murni untuk perdamaian, ataukah sepenuhnya memenuhi agenda geopolitik Amerika Serikat?” dia menekankan.
Dari sisi intelijen strategis, Amir menilai Indonesia perlu berhati-hati agar tidak kehilangan kepercayaan dunia Islam. Jika Dewan Perdamaian dianggap sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan pro-Israel, maka posisi Indonesia bisa berada dalam dilema moral dan politik.
“Indonesia konsisten membela Palestina. Jangan sampai partisipasi ini dimaknai sebagai kompromi terhadap prinsip tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan sukses atau tidaknya langkah Prabowo akan sangat bergantung pada sikap Indonesia di dalam Dewan Perdamaian itu sendiri, apakah aktif menyuarakan keadilan bagi Palestina atau pasif mengikuti arus kebijakan AS.
Secara keseluruhan, Amir Hamzah menyebut keikutsertaan Prabowo dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump merupakan ujian besar bagi politik luar negeri Indonesia di era baru pemerintahan Prabowo.
“Ini merupakan langkah yang berani, namun juga penuh risiko. Jika digunakan secara cerdas, Indonesia dapat memperkuat posisi geopolitiknya. Namun jika salah langkah, dapat merugikan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan solidaritas terhadap Palestina,” tutupnya.
Tidak ada komentar