Puluhan tokoh, aktivis, akademisi, dan advokat berkumpul di sebuah restoran di kawasan Angkasa Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/4), meneruskan gagasan Try Sutrisno terkait dorongan kembali ke Pancasila dan UUD 1945.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Dr Zulkifli S Ekomei, Yudhie Haryono, Ichsanudin Noorsy, Wati Imhar, Hardjuno Wiwoho, serta politikus Partai Ummat Gamari Soetrisno. Turut hadir putra kedua almarhum, Taufik Dwicahyono (Cheppy), yang mengatakan kehadirannya merupakan bagian dari upaya meneruskan amanah sang ayah.
“Tentunya niat kami berkumpul disini karena ada niat untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan Pak Try Sutrisno untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang asli,” kata Dr Zulkifli usai acara.
Dijelaskannya, pertemuan ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di berbagai daerah untuk menjelaskan dampak perubahan UUD 1945 dan pentingnya kembali ke teks asli.
Menurutnya, forum tersebut mempertemukan orang-orang yang selama ini bekerja secara sistematis tanpa mencari panggung. “Jika ini ditata dengan baik maka akan menjadi kekuatan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia,” ujarnya.
Usai acara, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menjelaskan, gagasan kembali ke UUD 1945 tidak lepas dari tidak adanya haluan negara sejak dihapuskannya Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia mengatakan, tidak adanya arah pembangunan jangka panjang membuat kebijakan negara cenderung berubah setiap pergantian pemerintahan.
“Ketika tidak ada GBHN, arah pembangunan menjadi tidak konsisten. Tiap lima tahun bisa berubah sesuai kepentingan politik masing-masing kekuatan,” kata Hardjuno.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan fiskal negara yang tidak sepenuhnya fokus pada pembangunan jangka panjang. Menurut dia, APBN seringkali diserap untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek terkait kepentingan kekuasaan dan kepentingan pemilu, sehingga tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ribuan triliun selama 5-10 tahun dihabiskan untuk program kepentingan pemilu, bukan rancangan nasional jangka panjang seperti dulu dengan GBHN,” tegasnya.
Hardjuno juga menyampaikan pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta perlunya memperkuat landasan konstitusi agar kebijakan publik tidak mudah terdistorsi oleh kepentingan sesaat.
Menurutnya, gagasan kembali ke UUD 1945 harus dilihat sebagai upaya mengembalikan arah negara yang jelas melalui pembangunan nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi.
Tujuannya menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan negara memiliki arah yang pasti untuk mensejahterakan rakyat. Negara tidak boleh bergerak tanpa kompas, ujarnya.
Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden RI periode 1993–1998 yang sebelumnya memiliki karir panjang di dunia militer hingga menjabat Panglima ABRI. Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, ia dikenal konsisten menyuarakan pentingnya menjaga landasan ideologi negara, termasuk melalui gagasan kembali ke UUD 1945 sebagai upaya memperkuat arah pembangunan dan integritas nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Try Sutrisno menekankan pentingnya kembali pada UUD 1945 sebagai landasan utama negara, dengan perubahan yang ditempatkan sebagai addendum, bukan menggantikan struktur dasar. Ia juga mendorong dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang agar arah negara tidak berubah setiap pergantian pemerintahan.
Selain itu, Try Sutrisno mengusulkan penguatan kembali komposisi MPR melalui kehadiran delegasi kelompok agar keterwakilan masyarakat tidak hanya didominasi oleh partai politik. Ia juga mengkritisi kecenderungan liberalisasi dalam sistem politik, termasuk dalam praktik pemilu langsung, yang dinilai turut menimbulkan biaya politik yang tinggi dan menjauhkan proses demokrasi dari nilai-nilai dasar Pancasila.
Tidak ada komentar