Dinamika di lingkungan Kementerian Agama RI kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan terkait pernyataan kontroversial Menteri Agama terkait zakat, kini sorotan tertuju pada dua proyek konstruksi senilai total hampir Rp 121 miliar, proses penentuan pemenangnya menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah meminta maaf dan mengklarifikasi ucapannya terkait zakat. Melalui akun resmi Kementerian Agama RI, ia menegaskan bahwa zakat merupakan fardhu ‘ain atau kewajiban utama bagi umat Islam. Namun polemik belum mereda, muncul isu baru terkait tata kelola proyek besar di kementerian yang dipimpinnya.
Berdasarkan penelusuran investigatif yang mengutip pelitanusantara.com, terdapat pertanyaan terkait proses evaluasi dan penentuan pemenang pada dua proyek konstruksi di dua wilayah berbeda, yakni Jakarta dan Jawa Timur. Besarnya nilai proyek dan dekatnya waktu penugasan menjadi perhatian.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, ada dugaan adanya peran pihak tertentu dalam proses teknis pengadaan. Nama Wildan disebut-sebut merupakan sosok yang dekat dengan Kepala Departemen Barang dan Jasa (Barjas), Rida Cameli.
“Yang bergerak di lapangan Wildan disebut-sebut sebagai kaki tangan Kepala Divisi Barjas Rida Cameli,” kata sumber tersebut.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang membenarkan atau membantah informasi tersebut. Identitas sumbernya juga belum diungkapkan demi alasan keamanan.
Dalam praktik pengadaan pemerintah, proyek dengan nilai lebih dari Rp50 miliar umumnya melalui tahapan evaluasi yang ketat. Mulai dari verifikasi dokumen kualifikasi, rekam jejak pekerjaan serupa, ketersediaan tenaga ahli inti, dukungan peralatan utama, hingga analisis kesehatan keuangan perusahaan peserta tender.
Sumber lain berinisial AW yang paham mekanisme pengadaan menjelaskan, sesuai aturan, satu perusahaan memenangkan dua proyek sekaligus bukan merupakan pelanggaran.
“Secara regulasi, boleh saja. Yang penting pembuktian kapasitasnya. Apakah personel dan peralatan memang cukup jika proyek berjalan bersamaan?” katanya.
Menurut dia, yang krusial bukan sekedar legalitas formal, tapi kesiapan operasional nyata ketika proyek lintas provinsi dilaksanakan hampir bersamaan. Risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan efektivitas pengawasan menjadi variabel penting dalam proyek bernilai ratusan miliar rupiah.
Pengamat kebijakan publik yang dimintai pendapat menilai kasus seperti ini sensitif karena menyentuh aspek persepsi independensi.
Legalitas administratif bisa dipenuhi. Namun masyarakat juga melihat aspek etika dan independensi proses. Keterbukaan dokumen evaluasi, berita acara verifikasi kualifikasi, serta mekanisme mitigasi konflik kepentingan sangat penting untuk menjaga kepercayaan, ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kementerian Agama maupun perusahaan pelaksana terkait detail mekanisme evaluasi, uji kapasitas teknis, dan proses penetapan pemenang kedua proyek tersebut, termasuk konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan singkat.
Dalam sistem pengawasan APBN, klarifikasi dan audit terbuka bukan merupakan bentuk tuduhan, namun merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas publik. Transparansi diperlukan untuk memastikan setiap rupiah APBN dikelola dalam koridor persaingan yang sehat dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Sebab pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya angka Rp 121 miliar saja, namun kredibilitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan pemerintah.
Tidak ada komentar