rencana pertemuan Presiden Prabu Subianto bersama para mantan presiden dan wakil presiden di Istana Negara, mendapat beragam tanggapan masyarakat. Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menilai pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Terkait rencana ini merupakan sinyal politik penting dalam menyikapi dinamika global sekaligus memperkuat soliditas nasional.
Menurut Anto, di tengah ketidakpastian geopolitik internasional, langkah mengumpulkan tokoh-tokoh nasional lintas periode kepemimpinan bukan sekadar simbolis, melainkan strategi membangun konsensus nasional.
Pernyataan Pak Dasco harus dibaca dalam konteks global yang tidak stabil. Dunia sedang menghadapi eskalasi konflik, persaingan kekuatan besar, dan ancaman krisis energi dan pangan. Dalam situasi seperti ini, Presiden perlu merangkul seluruh elemen strategis bangsa, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden, kata Anto dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Anto menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan posisi geopolitik strategis di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa eksis tanpa konsolidasi elite nasional. Ketika dinamika global memanas—mulai dari konflik di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, hingga dampaknya terhadap stabilitas energi—maka stabilitas dalam negeri menjadi prioritas utama.
Ia menilai pernyataan Dasco mencerminkan pendekatan politik rekonsiliasi yang menjadi ciri khas Prabowo pasca Pilpres. Mengumpulkan para mantan kepala negara dan wakil kepala negara, lanjutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap pengalaman dan kearifan para pendahulu.
“Ini bukan soal politik praktis. Ini soal tata negara, soal bagaimana kepala negara memantapkan ingatan dan pengalaman kolektif bangsa untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegas Anto.
Dalam sejarah Indonesia, komunikasi lintas presiden bukanlah hal baru. Namun momentum dan konteks selalu menentukan makna politiknya. Jika terwujud, pertemuan ini diyakini akan menjadi forum strategis untuk membahas isu-isu besar: ketahanan energi, stabilitas pangan, geopolitik kawasan, dan ketahanan perekonomian nasional.
PPJNA 98 menilai pernyataan Dasco tidak lepas dari dinamika global yang semakin kompleks. Ketegangan di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak dunia, dan potensi gangguan rantai pasok global berdampak langsung pada negara berkembang seperti Indonesia.
Anto menegaskan, dalam situasi seperti ini, kepemimpinan nasional harus inklusif. Mengundang mantan presiden dan wakil presiden berdiskusi bukan berarti melemahkan kewenangan, namun justru memperkaya cara pandang dalam pengambilan kebijakan.
“Bangsa ini sudah melalui krisis tahun 1998, krisis global tahun 2008, pandemi dan berbagai ujian lainnya. Mantan presiden punya pengalaman dalam menghadapi krisis-krisis tersebut. Itu adalah aset bangsa,” ujarnya.
Ia pun meyakini langkah tersebut dapat memberikan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia kokoh dan stabil di tengah gejolak global.
Lebih lanjut Anto mengatakan, rencana pertemuan tersebut mempunyai dimensi persatuan bangsa yang sangat penting. Polarisasi politik pasca pemilu, menurutnya, harus segera diakhiri dengan simbol-simbol rekonsiliasi yang konkrit.
“Ketika Presiden duduk bersama para mantan presiden dan wakil presiden, masyarakat akan melihat bahwa elite bangsa bersatu. Ini penting untuk mengurangi spekulasi dan kegaduhan yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam konteks demokrasi Indonesia yang semakin matang, komunikasi antar generasi kepemimpinan justru memperkuat legitimasi pemerintah.
“Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi kita tidak berhenti pada kontestasi, namun terus berlanjut pada kolaborasi,” tambah Anto.
Anto melihat langkah tersebut berpotensi memberikan efek psikologis positif bagi pasar dan pelaku usaha. Ketika stabilitas politik tetap terjaga, maka kepercayaan investor akan semakin kuat, terutama di tengah ancaman perlambatan ekonomi global.
Anto menyatakan PPJNA 98 mendukung penuh setiap langkah yang bertujuan mempererat persatuan dan menjaga stabilitas nasional.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, persatuan adalah kuncinya. Jika Presiden berinisiatif mengumpulkan para mantan pemimpin nasional, itu adalah langkah kenegaraan yang patut diapresiasi,” tegasnya.
Pertemuan ini dinilai menjadi momentum konsolidasi nasional terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya sebagai wadah diskusi, namun juga sebagai simbol bahwa Indonesia menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan politik.
Anto berharap masyarakat tidak memandang persoalan ini secara sempit atau memihak. “Ini harus kita lihat sebagai sebuah panggilan sejarah. Dunia berubah dengan cepat. Indonesia harus berdiri tegak dengan persatuan yang kuat,” tutupnya.
Di tengah arus geopolitik yang tidak menentu, wacana pertemuan Presiden dengan para mantan presiden dan wakil presiden bisa menjadi babak baru dalam tradisi politik Indonesia – tradisi dialog, musyawarah dan mufakat untuk menjaga keutuhan dan masa depan bangsa.
Tidak ada komentar