Kerjasama PAM Jaya dengan Bin Zayed International dari Uni Emirat Arab kembali menyita perhatian terhadap proyek SPAM Jakarta yang sebelumnya dikerjakan bersama PT Moya Indonesia. Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menilai masuknya investor baru berpotensi menjadi sinyal tekanan pembiayaan pada proyek infrastruktur air.
Direktur Eksekutif Kajian Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan masyarakat perlu mempertanyakan alasan PAM Jaya menjajaki kerja sama baru di tengah proyek eksisting dengan Moya yang masih berjalan.
“Masyarakat berhak mengetahui apakah masuknya Bin Zayed hanya sekadar diversifikasi investasi atau ada kendala pembiayaan di proyek PAM Jaya-Moya,” kata Hari, Selasa (5/5).
Menurutnya, hingga saat ini PAM Jaya belum mengungkapkan secara transparan struktur pembiayaan proyek senilai sekitar Rp 26 triliun tersebut, termasuk skema kredit, penjaminan, pembagian risiko, dan potensi klausul take-or-pay dalam pembelian air.
Hari menilai model pembiayaan berbasis project finance yang digunakan dalam proyek SPAM berpotensi menimbulkan contingent liability atau utang tersembunyi bagi PAM Jaya jika target bisnis tidak tercapai.
“Meski utangnya mengatasnamakan swasta, arus kas proyek tetap bergantung pada pembayaran PAM Jaya. Risikonya pada akhirnya bisa dialihkan ke masyarakat melalui tarif air,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, keterlibatan investor asing di bidang perairan menyangkut penguasaan cabang-cabang produksi strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Sebelumnya, PAM Jaya menandatangani NDA dengan Bin Zayed Internasional untuk pengembangan SPAM Jakarta. PAM Jaya mengatakan kerja sama tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air guna mencapai target 100 persen layanan perpipaan pada tahun 2030.
Tidak ada komentar