FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi) baru saja selesai menyelenggarakan Mubes VI (Musyawarah Besar) di Padepokan MADAS Nusantara di Depok pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2026 yang baru saja berlalu.
Namun MUBES menuai protes dan menimbulkan polemik bahkan menimbulkan peristiwa yang tidak seharusnya terjadi.
“Saya dicalonkan, bukan dicalonkan,” kata Azran, Rabu (27/05/2026).
“Saya bukan tipikal orang yang butuh kekuasaan,” tegas Azran diawali awak media di kediamannya.
Sebagai anggota DPD RI yang mewakili masyarakat Jakarta, ia mengaku sangat mendukung seluruh organisasi Betawi demi kemajuan masyarakat Betawi.
“Saya sangat mendukung semua organisasi Betawi,” imbuhnya.
“Apakah itu FORKABI atau Rempug Betawi, pada dasarnya saya dukung semuanya. Pun dengan keuangan saya sendiri,” tegasnya.
Diketahui, Achmad Azran merupakan anggota DPD RI yang sangat peduli terhadap masyarakat Jakarta.
Baik yang sudah memilihnya maupun yang belum memilihnya.
Selain itu, ia juga sangat memperhatikan para pelaku seni dan budaya Betawi. Sehingga ia kerap terlihat langsung di tengah masyarakat untuk melayani dan menyerap aspirasi warga Jakarta.
Sementara itu menurut Tahyudin Aditya Wakil Ketua Umum FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi) yang menyelenggarakan MUBES FORKABI pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2026 yang baru saja berakhir menyampaikan beberapa alasan antara lain;
1. Masa jabatan kepemimpinan Haji Abdul Ghoni secara de facto berakhir pada tanggal 1 Februari 2026 dan secara de jure berakhir pada tanggal 6 Mei 2026.
2. MPOP (Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat) Menindaklanjuti BPH (Badan Pengurus Harian) Haji Abdul Ghoni, agar segera melaksanakan VI Mubes dan mengembalikan status dan kedudukan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) FORKABI yang sempat dibekukan karena surat pembekuan/pangkat tersebut dikeluarkan setelah status jabatan Haji Abdul Goni pensiun namun surat MPOP tidak digubris.
3. MPOP mengundang pengurus BPH dan DPD yang akan keluar untuk membahas teguran yang diabaikan MPOP dan menghasilkan Karateker yang diketuai oleh Saudara Tahyudin Aditya.
4. Karateker menyelenggarakan MUBES VI pada tanggal 23 Mei 2026 yang salah satunya mengangkat Haji Achmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI masa jabatan 2026 – 2031.
Terkait polemik yang muncul terkait terpilihnya Achmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI, Jalih Pitoeng selaku Ketua Umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut.
“Apapun keputusan yang diambil FORKABI Mubes dalam musyawarah, saya sangat menghormati dan mendukungnya,” kata Jalih Pitoeng, Rabu (27/05/2026).
Bahkan, menurut pendiri Jalih Pitoeng Center, Achmad Azran yang menjadi Ketua Umum FORKABI justru turun pangkat.
Sebenarnya menurut saya kedudukan Bang Azran sebagai Ketua FORKABI justru menurunkan statusnya, kata Jalih Pitoeng sambil bercanda.
“Beliau adalah teman baik saya di Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Mas Tommy Soeharto. Artinya, beliau pernah terlibat dalam kepengurusan partai tersebut secara nasional,” sambung Jalih Pitoeng mengingatkan.
Masih menurut Jalih Pitoeng, Achmad Azran yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI asal DKI Jakarta, hanya ingin membangun desanya sendiri.
“Saya sangat yakin kesediaannya menjadi ketua umum FORKABI hanya untuk mempertemukan tokoh-tokoh Betawi dan masyarakat yang selama ini terkesan terpecah belah,” kata Jalih Pitoeng.
Terkait kuatnya dukungan beberapa DPD FORKABI terhadap Achmad Azran, Ketua Umum FORMASI yang berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di dinas kebudayaan menjelaskan, hal tersebut merupakan mekanisme yang benar, ideal, dan konstitusional.
“Ini contoh mekanisme pemilihan pemimpin yang ideal, bukan yang transaksional,” sindirnya.
“Karena kami mohon maaf, selama ini kami sering melihat, mendengar dan menyaksikan orang-orang berteriak saat kampanye ‘Pilih Saya!’ “Tetapi ketika Anda terpilih, Anda lupa siapa yang telah memilih Anda,” tegas Jalih Pitoeng.
“Bahkan melupakan visi dan misi penting yang diusungnya,” lanjutnya ketus.
Apalagi dengan cara-cara yang memalukan dan menjijikkan bahkan menyesatkan, ujarnya.
Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kesadaran para tokoh Betawi, khususnya pimpinan FORKABI DPD, dan juga membuktikan bahwa masyarakat Betawi ingin bangkit dan maju, lanjutnya.
Disinggung pendapatnya mengenai keberadaan organisasi Betawi yang mempunyai nama organisasi yang sama, sosok anak Betawi yang terus mengamati perkembangan sosial, budaya, dan politik melalui Jalih Pitoeng Center, ia tidak menyalahkan masyarakat yang membangun dan membentuk organisasi.
“Jujur saya sangat prihatin dan malu dengan teman-teman dari daerah lain ketika menanyakan keberadaan organisasi sejenis di tanah Betawi,” kata Jalih Pitoeng menyayangkan.
“Kami sangat menyadari dan memahami bahwa membangun organisasi merupakan hak konstitusional warga negara bahkan dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Tapi bagaimana organisasi itu bisa bermanfaat secara fungsional. Bukan sekedar dibentuk dan siapa yang harus menjadi ketua umum untuk memimpinnya, ujarnya.
“Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena saya sebut ‘Adu Tanduk’ sementara masyarakat makan rumput hijau dimana-mana,” imbau Jalih Pitoeng.
“Karena pada prinsipnya yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan masyarakat adalah organisasi yang membawahinya benar-benar bermanfaat dan efektif secara fungsional bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Betawi,” pungkas Jalih Pitoeng.
Tidak ada komentar