Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Menurut dia, langkah tersebut merupakan kebijakan yang rasional dan diperlukan untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan itu disampaikan Nasarudin menanggapi gelombang demonstrasi yang muncul di sejumlah daerah terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax. Ia menilai kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok aktivis merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
“Keterlibatan generasi muda dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Mereka menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat,” kata Nasarudin kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Namun, dia mengingatkan, penilaian terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi perlu dilakukan secara obyektif dan komprehensif. Menurutnya, masyarakat harus memahami perbedaan mendasar antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi.
Nasarudin menjelaskan Pertamax merupakan bahan bakar non-subsidi yang umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Oleh karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak bisa disamakan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang merupakan kebutuhan utama masyarakat berpenghasilan rendah.
Prinsip keadilan sosial mengharuskan anggaran negara digunakan tepat sasaran. Subsidi harus difokuskan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan yang sangat membutuhkan bantuan negara, tegasnya.
Menurut Nasarudin, langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara. Dengan mengurangi tekanan anggaran pada sektor energi non-subsidi, pemerintah mempunyai ruang lebih besar untuk memperkuat berbagai program perlindungan sosial.
Ia meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen kuat dalam melindungi kepentingan rakyat melalui berbagai program bansos yang lebih tepat sasaran.
“Efisiensi anggaran di bidang energi dapat dialihkan untuk penguatan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasarudin menilai kondisi perekonomian global saat ini juga mempengaruhi kebijakan energi nasional. Ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia memberikan tekanan kepada banyak negara, termasuk Indonesia.
Menurut dia, pemerintah melalui kementerian terkait harus mengambil langkah realistis untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Apabila harga BBM non-subsidi terus tertahan di tengah kenaikan harga minyak dunia, maka beban fiskal negara berpotensi meningkat dan pada akhirnya dapat berdampak pada program-program yang menyentuh masyarakat luas.
“Langkah penyesuaian harga ini merupakan upaya preventif agar ketahanan perekonomian nasional tetap terjaga dan negara mampu terus melindungi masyarakat miskin,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Nasarudin mengajak seluruh elemen bangsa baik mahasiswa, akademisi, hingga pengamat untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif. Ia berharap masyarakat tidak hanya fokus pada kenaikan harga, tapi juga memahami tujuan jangka panjang yang ingin dicapai pemerintah.
Menurut dia, keseimbangan antara anggaran negara yang sehat dan perlindungan sosial yang kuat menjadi kunci menghadapi tantangan perekonomian global. Dengan sinergi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, Indonesia diyakini mampu menjaga ketahanan perekonomian nasional dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat miskin tetap menjadi prioritas utama. (Iwan Setiawan)
Tidak ada komentar