Dinilai Tak Kompeten dalam Bekerja, CBA Minta Komisaris Independen PT Pelni Diberhentikan

Sorotan terhadap tata kelola internal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni kembali muncul. Kali ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi secara terang-terangan meminta agar Komisaris Independen PT Pelni, Sosialisme Hidayat Hasibuan diberhentikan dari jabatannya.

Menurut Uchok, posisi komisaris independen harusnya menjadi yang terdepan dalam menjalankan fungsi pemantauan kinerja direksi dan memastikan perusahaan negara tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Namun, ia menilai peran tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh Sosialisme Hidayat.

Baca Juga

6 bulan  lalu

BPPMT Pekanbaru Kirim 30 Transmigran ke Enam Daerah Transmigrasi

52 Catra

“Tugas utama komisaris independen adalah melakukan pengawasan, bukan membuat kekacauan di dalam perusahaan. Jika pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka patut dipertanyakan mengapa jabatan tersebut dipertahankan,” kata Uchok dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Bahkan ia menyebut kinerja Sosialisme selama ini belum menunjukkan fungsi kontrol yang efektif atas berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan PT Pelni. Menurutnya, komisaris independen harus bekerja berdasarkan profesionalisme, bukan kepentingan tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas perusahaan.

Lebih lanjut, Uchok mengaku mendengar tudingan bahwa Sosialisme Hidayat memang terlibat dalam upaya menggalang demonstrasi yang bertujuan mengganggu kinerja PT Pelni. Jika dugaan tersebut benar, menurutnya hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan fungsi komisaris independen.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Minta Dirut KAI Mundur, Muslim Arbi: Firnando Ganinduto Diduga dan Diduga Minta Proyek di KAI

92 Catra

“Kalau benar ada dugaan melakukan demonstrasi untuk mengganggu keadaan internal PT Pelni, itu serius sekali. Komisaris bukan oposisi terhadap perusahaan. Komisaris adalah pengawas, bukan provokator,” tegas Uchok.

Dia menilai tindakan tersebut dapat menimbulkan instabilitas di lingkungan perusahaan-perusahaan strategis milik negara seperti PT Pelni yang memiliki peran penting dalam konektivitas transportasi laut nasional, terutama di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.

PT Pelni sendiri sudah lama menjadi salah satu BUMN transportasi yang mempunyai tanggung jawab besar dalam pelayanan publik. Sebagai operator transportasi laut nasional, perusahaan ini melayani jutaan penumpang setiap tahunnya dan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Oleh karena itu, menurut Uchok, seluruh unsur pengawasan di perusahaan harus bekerja serius dan profesional, jangan sampai menambah permasalahan baru.

Tak hanya meminta pemberhentian dari jabatan komisaris independen, Uchok juga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pengusutan terhadap harta kekayaan Sosialisme Hidayat Hasibuan.

Dia menilai langkah ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pejabat di lingkungan perusahaan pelat merah itu.

“PPATK perlu menelusuri aset-asetnya. Ini penting agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak ada spekulasi liar. Jabatan publik khususnya di BUMN harus bersih dan terbuka. Saya lihat di KPK tidak ada laporan LHKPN,” ujarnya.

Menurut Uchok, pemeriksaan terhadap aset pejabat publik bukan sekadar bentuk tudingan, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas lembaga negara dan perusahaan pelat merah agar tetap dipercaya masyarakat.

Ia menambahkan, BUMN harus steril dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan jabatan.

Kasus ini, kata Uchok, menjadi momentum penting bagi pemerintah dan Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan komisaris di perusahaan negara.

Ia menilai masih banyak jabatan komisaris yang diisi bukan karena kapasitas pengawasan yang kuat, melainkan karena pertimbangan non-profesional.

“BUMN tidak boleh dijadikan tempat parkir politik. Komisaris harus benar-benar orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan berani melakukan pengawasan secara objektif,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan komisaris independen sangat strategis karena menjadi penyeimbang kepentingan direksi dan masyarakat. Jika fungsi tersebut tidak terlaksana, maka risiko kerugian negara dan penurunan kualitas pelayanan publik akan semakin besar.

Ia juga menegaskan, reformasi pengawasan di lingkungan BUMN harus menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan profesionalisme perusahaan negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sosialisme Hidayat Hasibuan terkait tudingan Direktur Eksekutif CBA tersebut.

PT Pelni juga belum memberikan keterangan resmi terkait seruan pemberhentian Komisaris Independen maupun tudingan terkait dugaan keterlibatan aksi demonstrasi yang disebut-sebut mengganggu kinerja perusahaan.

Publik kini menunggu langkah nyata Kementerian BUMN dan pemegang saham PT Pelni menyikapi polemik tersebut.

Apakah akan dilakukan evaluasi terhadap posisi komisaris independen, atau tudingan tersebut akan berujung pada proses klarifikasi lebih mendalam, menjadi perhatian banyak pihak di tengah pentingnya menjaga profesionalisme dan kepercayaan terhadap BUMN strategis nasional.