Penghargaan Sebagai Pelipur Lara: Saat Pujian Diberikan, Anggaran Dipangkas — Pembangunan Papua Terhenti, Janji Rakyat Terabaikan

Pemberian penghargaan daerah berprestasi yang diselenggarakan kementerian dan lembaga kepada Pemerintah Daerah di seluruh Tanah Papua, pada permukaan tampak sebagai bentuk apresiasi kinerja. Namun bila ditelaah secara jujur, langkah ini sesungguhnya merupakan strategi pengalihan perhatian terhadap kondisi efisiensi fiskal yang memburuk di daerah-daerah Papua. Pujian yang disematkan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat: pembangunan di Tanah Papua tidak melaju, melainkan berjalan di tempat.

Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), pengurangan alokasi Dana Otonomi Khusus, serta kebijakan efisiensi anggaran yang menekan seluruh jajaran pemerintahan daerah. Para  Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipaksa berada dalam posisi mustahil: di satu sisi mereka diarahkan untuk menyukseskan visi dan misi Pemerintah Pusat, sementara di sisi lain janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat saat pemilihan, visi dan misi kepala daerah yang sah, hampir pasti tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang tersedia telah dipangkas secara nyata.

Kebijakan ini menciptakan ketimpangan yang tidak sehat dan tidak adil. Daerah dipaksa melayani prioritas dari atas, sementara kebutuhan mendesak warga di lapangan tertunda. Rakyat tidak membutuhkan piala atau piagam penghargaan yang tidak bisa dimakan, tidak bisa membangun jalan, tidak bisa menyekolahkan anak, dan tidak bisa merawat yang sakit. Rakyat membutuhkan anggaran yang utuh, kewenangan yang nyata, dan kesempatan bagi pemimpin yang mereka pilih untuk menepati janji.

Kami menegaskan: efisiensi fiskal tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak pembangunan masyarakat Papua. Penghargaan tidak boleh dijadikan kedok untuk menutupi ketidakmampuan memenuhi kewajiban anggaran kepada daerah. Keadilan fiskal, pemulihan besaran TKD, dan pemenuhan hak Otonomi Khusus sesuai undang-undang adalah yang utama, bukan pujian yang kosong.

*YI Ketua Umum Fopera*