“Media Gelandangan” dan Ketidakpekaan Bakom RI

Oleh: Sayed Junaidi Rizaldi

Geger puluhan “media tunawisma” yang bermitra dengan Bakom RI pimpinan Muhammad Qodari, jangan dianggap sekadar polemik biasa. Hal ini menyangkut arah demokrasi informasi di Indonesia, apakah Bakom RI berupaya “memaksa” pemerintahan Prabowo Gibran agar tidak percaya pada pers yang independen, agar Bakom semakin nyaman membangun ekosistem komunikasi yang ramah dan mudah dikendalikan.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Keributan hebat! Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Sungai Bedog, Bantul

78 Catra

Publik kaget bukan tanpa alasan. Banyak dari nama-nama dalam daftar tersebut bahkan nyaris tidak diketahui masyarakat luas. Beberapa di antaranya lebih mirip akun konten, agregator viral, atau mesin keterlibatan media sosial dibandingkan lembaga pers dengan tradisi jurnalistik yang kuat.

Masalahnya bukan pada platform digital. Permasalahannya adalah standar atau tolok ukur yang dilakukan Bakom RI.
Saat ini, Bakom RI nampaknya mulai mengaburkan batasan antara media, influencer, buzzer, dan propaganda digital. Semua tercampur dalam satu keranjang yang disebut “media baru”. Alhasil, kerja jurnalistik yang seharusnya berlandaskan verifikasi, independensi, dan kontrol kekuasaan perlahan-lahan direduksi menjadi sekadar persoalan trafik, viralitas, dan kemampuan membentuk opini.

Ini sangat berbahaya. Sebab ketika negara dalam konteks ini, Bakom RI lebih tertarik untuk berkolaborasi dengan media yang tidak mempunyai posisi kritis, maka wajar saja masyarakat menduga bahwa yang dibangun bukanlah ekosistem informasi yang sehat, melainkan jaringan legitimasi agar kinerja Bakom RI bisa dinilai baik.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Peresmian KWI Bojonegoro – Suara Nasional

64 Catra

Ironisnya, di saat banyak media arus utama mati-matian menjaga kualitas jurnalistik di tengah tekanan ekonomi, Bakom RI justru terlihat sibuk merangkul ekosistem digital yang cair, abu-abu, dan kurang akuntabilitas etis. Seolah-olah yang dibutuhkan bukan lagi media yang berani mengkritik, melainkan media yang mampu mengarahkan persepsi.

Padahal alasan yang diberikan tentang “mengikuti perkembangan zaman” juga terdengar terlalu normatif. Ya, penonton berpindah ke TikTok, Instagram, dan YouTube. Namun demokrasi tidak boleh hanya sekedar kompetisi algoritma dan gambar.

Jika ukuran utama komunikasi negara hanya engagement, maka yang lahir adalah politik sensasi. Kebenaran kalah dengan viralitas. Kritik dianggap sebagai ancaman. Konten yang menjilat lebih dihargai daripada investigasi yang mengungkap masalah publik.

Yang lebih memprihatinkan, beberapa pihak seperti Narasi Najwa Shihab malah membantah terlibat. Hal ini menunjukkan betapa kacau dan tidak transparannya proses yang terjadi. Publik akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya siapa saja yang berperan dalam proyek ini? Apa tujuannya? Dan siapa yang diuntungkan?

Negara harus sadar bahwa demokrasi tidak membutuhkan “pasukan digital” yang sibuk membangun citra penguasa. Demokrasi membutuhkan pers yang berani menjaga jarak dari kekuasaan, agar masyarakat tetap jernih melihat kinerja pejabat negara.

Karena sejarah selalu menunjukkan, ketika pemerintah terlalu nyaman dengan media yang baik hati, bukan hanya kebebasan pers saja yang melemah, tapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.