DEMO 27 AGUSTUS: Apa Yg Akan Terjadi BAGI PEMERINTAHAN PRABOWO

JAKARTA —FusilatNews.– Gedung DPR/MPR RI akan menjadi titik konsentrasi aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa telah menyiapkan aksi dengan tuntutan yang berbeda, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga

1 minggu  lalu

KDM–Ahok Capres 2029? Membaca Rumor, Politik Identitas, dan Peta Pertarungan – Anies ?

10 Catra

Dua kelompok yang paling menonjol adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Sementara GERAM menyiapkan 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan demokrasi.

GERAM bahkan memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB. Salah satu tuntutannya adalah meminta pimpinan DPR menemui massa secara langsung.

Namun, aksi 27 Agustus tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kelompok mahasiswa. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), misalnya, secara terbuka menolak rencana aksi AMPB. KAMMI menilai terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan tindakan di luar koridor hukum.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Dua Jalan Melengserkan Presiden: Konstitusional dan Ekstraparlementer

10 Catra

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak akan melarang aksi selama berlangsung tertib dan tidak mengganggu keamanan ibu kota.

Bukan Sekadar Demo

Yang membuat aksi 27 Agustus menarik bukan hanya jumlah massa yang akan turun ke jalan. Yang lebih penting adalah pesan politik yang dibawanya.

Ada tuntutan yang bersifat sektoral, seperti RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. Tetapi di dalam tuntutan GERAM terdapat pula kritik langsung terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, demonstrasi ini berpotensi menjadi lebih dari sekadar aksi menyampaikan aspirasi kepada DPR.

Ia dapat berubah menjadi barometer kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah mampu menghadapi kritik tanpa melihat demonstrasi sebagai ancaman?

Di sinilah pemerintah sedang diuji.

Demonstrasi adalah bagian normal dari demokrasi. Pemerintah yang kuat seharusnya tidak takut terhadap massa yang menyampaikan kritik. Yang justru harus dihindari adalah respons berlebihan yang dapat mengubah isu kecil menjadi persoalan nasional.

Sebab sejarah politik Indonesia menunjukkan satu hal: besar-kecilnya demonstrasi sering kali tidak ditentukan oleh jumlah massa pada awal aksi, melainkan oleh bagaimana kekuasaan meresponsnya.

Tiga Kemungkinan

Ada setidaknya tiga skenario yang mungkin terjadi pada 27 Agustus.

Pertama, aksi berlangsung damai.

Massa menyampaikan tuntutan, DPR menerima perwakilan demonstran, aparat menjaga keamanan tanpa tindakan represif, dan aksi berakhir pada sore atau malam hari.

Dalam skenario ini, pemerintah relatif aman. Demonstrasi hanya menjadi bagian dari dinamika demokrasi.

Kedua, terjadi benturan terbatas.

Misalnya terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat, ada penangkapan, atau massa mencoba melewati batas pengamanan.

Situasi seperti ini dapat dengan cepat berubah menjadi isu nasional, terutama apabila muncul rekaman video yang menunjukkan tindakan aparat terhadap demonstran.

Ketiga, terjadi eskalasi serius.

Jika terdapat korban, kerusakan fasilitas publik, atau tindakan represif aparat yang kemudian viral, persoalannya tidak lagi sekadar RUU Perampasan Aset atau tuntutan mahasiswa.

Narasinya dapat berubah menjadi:

“Pemerintah melawan rakyat.”

Dan inilah skenario yang paling berbahaya bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintah Tidak Boleh Salah Membaca Situasi

Ada satu persoalan lain yang perlu diperhatikan.

Aksi 27 Agustus tidak datang dari satu kekuatan politik yang sepenuhnya homogen. Ada kelompok masyarakat, mahasiswa, dan organisasi dengan tuntutan berbeda. Bahkan sebagian organisasi mahasiswa menyatakan tidak ikut atau menolak aksi tersebut.

Artinya, belum ada bukti bahwa demonstrasi 27 Agustus merupakan sebuah gerakan nasional yang solid.

Karena itu, terlalu dini untuk menyebutnya sebagai gerakan yang akan mengguncang pemerintahan.

Tetapi justru karena itulah pemerintah harus berhati-hati.

Gerakan yang awalnya kecil dapat membesar apabila mendapat bahan bakar politik.

Bahan bakar itu bisa berupa tindakan aparat yang dianggap berlebihan, pernyataan pejabat yang meremehkan demonstran, atau ketidakmampuan DPR memberikan respons terhadap tuntutan massa.

27 Agustus Bisa Menjadi Titik Awal

Dengan demikian, pertanyaan terpenting bukan apakah 27 Agustus akan “menjatuhkan” pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kemungkinan itu terlalu jauh untuk disimpulkan sekarang.

Pertanyaan yang lebih relevan adalah:

Apakah 27 Agustus akan menjadi demonstrasi satu hari, atau menjadi awal dari gelombang ketidakpuasan yang lebih besar?

Jawabannya sangat bergantung pada apa yang terjadi di lapangan.

Jika aksi berlangsung damai, kemungkinan besar ia akan berlalu sebagai satu episode politik.

Tetapi jika terjadi benturan dan korban jatuh, ceritanya berbeda.

Satu video bisa lebih kuat daripada seribu spanduk.

Satu korban bisa mengubah isu RUU menjadi isu kekuasaan.

Dan satu kesalahan aparat bisa mengubah massa yang semula terpecah menjadi massa yang merasa memiliki musuh yang sama.

Karena itu, 27 Agustus sesungguhnya bukan hanya ujian bagi demonstran. Ia adalah ujian bagi DPR, aparat keamanan, dan terutama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran: apakah mereka mampu menunjukkan bahwa demokrasi masih cukup luas untuk menerima kritik.

Sebab dalam demokrasi, pemerintah tidak diuji ketika rakyat memuji.

Pemerintah diuji ketika rakyat marah.