Aktivis Lamongan Soroti Dugaan Kewajiban Pembelian LKS yang Membebani Orang Tua Siswa

Aktivis dan jurnalis Yunus Hanis Syam menilai, setiap keluhan yang disampaikan orang tua siswa terkait dugaan kewajiban pembelian buku pendamping dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah harus dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, bukan sesuatu yang diabaikan. Menurutnya, aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius, terbuka, dan profesional guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Yunus mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan perlu segera melakukan penelusuran fakta dan verifikasi menyeluruh terhadap informasi yang beredar. Pemeriksaan harus dilakukan secara obyektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak hingga ada hasil resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Nama Raffi Ahmad terseret dalam kasus Blueray Cargo, Pengamat: Tidak ada bukti keterlibatan

38 Catra

“Jika kemudian ditemukan adanya praktik yang mengharuskan orang tua membeli buku atau LKS tertentu melalui sekolah tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menambah beban ekonomi keluarga dan bertentangan dengan prinsip pendidikan yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Ia menegaskan, pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, SD Negeri harus menjadi ruang pembelajaran yang inklusif, bersahabat, dan tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak mempunyai dasar hukum atau manfaat yang jelas bagi siswa.

Selain itu, transparansi pengadaan bahan ajar dan LKS harus menjadi prinsip utama. Sekolah perlu memberikan informasi terbuka mengenai fungsi, manfaat, harga, sumber dan mekanisme pengadaan setiap buku pendamping yang ditawarkan kepada orang tua. Keterbukaan ini dinilai penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman dan dugaan penyimpangan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Ongen menyinggung tudingan PDIP di balik aksi mahasiswa tersebut

40 Catra

Yunus juga menegaskan, penyelesaian permasalahan ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi pelajar dan mahasiswa. Ia berharap polemik yang terjadi tidak mengganggu proses belajar mengajar atau berdampak pada kondisi psikologis anak di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, ia mengajak pemerintah daerah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat untuk terus memperkuat fungsi pengawasan agar dunia pendidikan terbebas dari praktik komersialisasi yang berpotensi merugikan siswa dan orang tua.

“Penyelesaian permasalahan hendaknya dilakukan melalui dialog konstruktif antara sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dengan komunikasi yang baik diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil, sesuai peraturan, dan tidak merugikan pihak manapun,” jelasnya.

Menurutnya, pendidikan merupakan sarana untuk mencerahkan kehidupan bangsa dan menghasilkan generasi yang tangguh, bukan membebani masyarakat. Oleh karena itu, segala dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan orang tua siswa harus ditangani secara transparan, profesional, dan adil demi tercapainya pendidikan yang bermutu dan berintegritas.

“Setiap permasalahan yang muncul harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih baik dan mendukung kepentingan peserta didik,” tutupnya. Wartawan: Hadi Hoy