Jejak Kerjasama Diungkap PT. PDAM Moya Kangkangi, Hingga Kedaulatan Air Hilang?
Di tengah janji pengembangan dan perluasan layanan air bersih, dana sebesar Rp. Kolaborasi Rp2 triliun antara Perumda Air Minum Lamongan dan PT Moya Indonesia mulai menimbulkan pertanyaan besar di ranah publik. Apakah ini solusi krisis air bersih yang sudah 13 tahun tak terselesaikan, atau justru awal dari penguasaan korporasi besar terhadap sektor vital rakyat?
Investigasi berbasis open source mengungkapkan bahwa PT Moya Indonesia bukan sekadar perusahaan penyedia air minum biasa. Perusahaan ini berada dalam jaringan bisnis raksasa yang terhubung dengan konglomerat Salim Group milik Anthoni Salim, salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari Rp 200 triliun.
Di atas PT Moya Indonesia berdiri struktur perusahaan berlapis yang berpuncak pada Tamaris Infrastructure Pte Ltd di Singapura. Setelah resmi keluar dari Bursa Efek Singapura pada tahun 2022, Moya Holdings Asia kini berada dalam kendali yang jauh lebih tertutup dari pengawasan publik.
Menariknya, ekspansi bisnis Moya tidak hanya menyentuh Lamongan saja. Perusahaan ini telah terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional mulai dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Batam, Bintan hingga Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN). Kini Lamongan menjadi titik terbaru di peta pemekaran.
Di sisi lain, Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) menilai investasi tersebut mempunyai potensi ancaman jangka panjang. Mereka khawatir PDAM Lamongan perlahan kehilangan independensinya dan hanya menjadi penyelenggara distribusi air yang dikuasai investor.
Analogi yang disampaikan para aktivis bahkan cukup keras. Mereka menyamakan skema ini dengan kondisi PLN yang harus membeli pasokan listrik dari pihak lain, sementara masyarakat pada akhirnya menanggung beban tarif yang terus meningkat.
Kekhawatiran tersebut semakin kuat karena hingga saat ini belum ada penjelasan detail yang terbuka kepada publik terkait bagaimana investor akan mengembalikan modal Rp 2 triliun tersebut. Apakah melalui skema jual beli air curah, bagi hasil, jaminan pembelian jangka panjang, atau mekanisme lain yang berpotensi mempengaruhi tarif pelanggan?
Di tengah perdebatan tersebut, muncul pula fakta menarik terkait jaringan elite bisnis dan negara. Salah satu mantan pejabat Moya Holdings Asia kini menduduki posisi strategis di Danantara, sebuah superholding investasi BUMN. Meski tidak ada bukti adanya pelanggaran, namun fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai eratnya jaringan kepentingan yang melingkupi industri air nasional.
Sementara itu, PDAM Lamongan berpendapat bahwa investasi swasta merupakan pilihan yang realistis karena keterbatasan anggaran daerah yang selama bertahun-tahun menghambat peningkatan kapasitas layanan air bersih. Perusahaan daerah juga memastikan kerja sama masih dalam koridor yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Namun bagi sebagian warga, permasalahannya bukan hanya sekedar membangun instalasi pengolahan air atau memasang pipa baru. Yang dipertaruhkan adalah siapa yang akan menguasai sumber daya air Lamongan dalam 20 hingga 30 tahun ke depan.
“Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah investasi Rp 2 triliun itu akan masuk ke Lamongan, tapi siapa yang punya kendali atas air yang mengalir ke rumah warga saat proyek itu benar-benar berjalan.” Jurnalis Hadi Hoy
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar