Ada satu hal yang sering luput ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia: 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan untuk menjadi sebuah negara.
Pada hari itu Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalimat pendek yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu mengubah sejarah. Tetapi bagi dunia internasional, sebuah proklamasi belum otomatis berarti sebuah negara baru langsung diterima dan diakui.
Indonesia merdeka secara politik, tetapi pengakuan internasional terhadap kedaulatannya masih harus diperjuangkan.
Di sinilah sejarah menjadi jauh lebih menarik.
Negara yang paling keras menolak kenyataan bahwa Indonesia telah merdeka adalah Belanda.
Bagi pemerintah Belanda, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II seharusnya membuka jalan bagi kembalinya kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dianggap sebagai kelahiran sebuah negara yang sah.
Belanda melihat Indonesia dari perspektif kolonialnya sendiri.
Republik Indonesia, sebaliknya, melihat dirinya sebagai negara yang telah lahir dari kehendak rakyat dan perjuangan panjang melawan kolonialisme.
Dua pandangan tersebut kemudian bertabrakan.
Pertentangan itu bukan sekadar pertengkaran diplomatik. Ia berkembang menjadi konflik bersenjata, perundingan, tekanan internasional, dan perang diplomasi yang panjang.
Belanda bahkan melancarkan dua agresi militer besar terhadap Republik Indonesia pada 1947 dan 1948.
Namun semakin keras Belanda berusaha mengembalikan kolonialisme, semakin kuat pula persoalan Indonesia masuk ke panggung internasional.
Indonesia kemudian menyadari sebuah kenyataan penting:
Kemerdekaan harus dipertahankan di dalam negeri, tetapi kedaulatan juga harus diperjuangkan di hadapan dunia.
Di sinilah diplomasi Indonesia memainkan peranan yang sangat penting.
Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh tentara di medan perang. Para diplomat, politisi, tokoh pergerakan, dan jaringan internasional Indonesia bekerja untuk meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia bukan sekadar pemberontakan terhadap Belanda.
Indonesia adalah sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya.
Dukungan dari negara-negara Asia dan Timur Tengah menjadi sangat penting.
Mesir termasuk negara yang memainkan peranan awal yang penting dalam memberikan dukungan kepada Republik Indonesia. Setelah itu, dukungan datang dari negara-negara seperti India, Suriah, Lebanon, Irak, Arab Saudi, Afghanistan, dan Yaman.
Dukungan tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar hubungan bilateral.
Ia menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia dipandang sebagai bagian dari arus besar dekolonisasi dunia.
Bangsa-bangsa yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial mulai melihat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari perjuangan mereka sendiri.
Tekanan internasional akhirnya membuat persoalan Indonesia tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui kekuatan militer.
Perundingan demi perundingan berlangsung.
Linggadjati, Renville, Roem-Royen, hingga akhirnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag menjadi rangkaian perjalanan panjang menuju pengakuan kedaulatan.
Namun proses tersebut juga memperlihatkan betapa rumitnya kelahiran sebuah negara.
Indonesia harus berhadapan bukan hanya dengan Belanda, tetapi juga dengan kepentingan negara-negara besar, persoalan wilayah, struktur pemerintahan, ekonomi, utang, dan bentuk negara.
Salah satu hasil paling kontroversial dari proses tersebut adalah lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
Secara historis, tanggal itu sangat penting.
Tetapi ia sekaligus menyimpan sebuah ironi.
Indonesia telah memproklamasikan dirinya sebagai negara kesatuan pada 17 Agustus 1945. Empat tahun kemudian, kedaulatan yang diperoleh melalui proses diplomasi justru diserahkan kepada sebuah negara federal.
RIS sering dipandang hanya sebagai episode singkat dalam sejarah Indonesia.
Padahal, di balik kelahirannya terdapat pergulatan politik yang sangat serius.
Belanda berusaha membangun negara-negara federal di berbagai wilayah Indonesia. Dari perspektif Republik, struktur federal tersebut sering dicurigai sebagai strategi divide et impera—memecah kekuatan Republik dengan membangun negara-negara bagian yang dapat menjadi penyeimbang terhadap pemerintah Republik Indonesia.
Karena itu, federalisme pada masa tersebut memiliki beban sejarah yang sangat berat.
RIS akhirnya hanya bertahan beberapa bulan.
Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun episode RIS tidak semestinya hanya dibaca sebagai sebuah “kesalahan sejarah”.
Ia memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara bentuk negara, kepentingan wilayah, dan proses membangun persatuan nasional.
Sejarah ini juga mengajarkan kita untuk membedakan tiga hal:
memproklamasikan kemerdekaan, menjalankan pemerintahan, dan memperoleh pengakuan internasional.
Ketiganya tidak selalu terjadi pada saat yang sama.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Republik kemudian menjalankan pemerintahan dan mempertahankan wilayahnya melalui perjuangan bersenjata sekaligus diplomasi.
Tetapi pengakuan kedaulatan secara formal dari Belanda baru terjadi pada 27 Desember 1949.
Jarak empat tahun tersebut bukanlah ruang kosong.
Di dalamnya terdapat revolusi, pengorbanan, diplomasi, perundingan, konflik internal, tekanan internasional, dan perubahan geopolitik dunia.
Ada sesuatu yang indah sekaligus ironis dalam perjalanan tersebut.
Indonesia yang hari ini sering merasa dirinya sebagai bangsa besar ternyata pada awal kemerdekaannya membutuhkan solidaritas bangsa-bangsa lain.
Mesir dan negara-negara Arab membantu membuka pintu diplomatik.
India memberikan dukungan penting.
Persoalan Indonesia kemudian dibawa ke arena internasional.
Sementara di dalam negeri, rakyat mempertahankan Republik dengan segala keterbatasannya.
Dengan kata lain, kemerdekaan Indonesia bukan hanya cerita tentang Soekarno-Hatta dan Proklamasi.
Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah bangsa mempertahankan haknya untuk menentukan nasib sendiri—di medan perang, di meja perundingan, dan di panggung internasional.
Karena itu, setiap kali kita memperingati 17 Agustus, mungkin kita perlu memperluas cara melihat kemerdekaan.
Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tanggal.
Ia adalah proses.
17 Agustus 1945 adalah deklarasi kehendak bangsa Indonesia.
Tetapi 1945–1949 adalah masa ketika kehendak tersebut diuji oleh sejarah.
Dan 27 Desember 1949 menjadi salah satu tonggak ketika kekuasaan kolonial Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia—meskipun melalui bentuk Republik Indonesia Serikat yang kemudian segera berubah kembali menjadi negara kesatuan.
Sejarah itu mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa dapat memproklamasikan dirinya merdeka dalam satu hari, tetapi membutuhkan bertahun-tahun untuk membuat dunia menerima kenyataan tersebut.
Mungkin itulah sebabnya kemerdekaan tidak pernah cukup hanya dirayakan.
Ia harus dipahami.
Sebab bangsa yang tidak memahami bagaimana kemerdekaannya diperoleh akan mudah menganggap kemerdekaan sebagai sesuatu yang otomatis, seolah-olah ia datang dengan sendirinya.
Padahal tidak.
Di belakang satu kalimat sederhana—“Indonesia Merdeka”—terdapat perjuangan panjang untuk membuat kalimat itu bukan hanya menjadi keyakinan rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi kenyataan yang diakui dunia.
Tidak ada komentar