Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin menilai berbagai langkah penataan sektor sumber daya alam dan penguatan tata kelola ekonomi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi besar membangun kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Nasarudin, fokus pemerintah saat ini tidak hanya menjaga stabilitas perekonomian di tengah tekanan global, tetapi juga memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
“Sektor sumber daya alam harus dikelola secara transparan dan adil. Negara harus hadir untuk memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak saja, namun menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Nasarudin, Rabu (10/6/2026).
Dia menyoroti langkah pemerintah yang memperketat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan mineral. Menurutnya, pengawasan terhadap praktik under invoice atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai merupakan langkah penting untuk mengamankan pendapatan negara.
Nasarudin memandang kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam penertiban perkebunan sawit yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan atau belum memenuhi kewajibannya kepada negara.
Menurutnya, penertiban ini bukan sekedar penegakan peraturan, melainkan bagian dari reformasi pengelolaan sumber daya alam yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat.
Penataan sektor kelapa sawit dan sumber daya alam harus dilakukan secara konsisten. Negara perlu memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajibannya sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Nasarudin menilai pemerintahan Prabowo berupaya memperkuat kemandirian perekonomian nasional dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri. Salah satu langkah yang menurutnya patut diapresiasi adalah upaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dan meningkatkan peran modal nasional dalam pembangunan.
Ia pun mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan yang mampu menarik dana dan aset milik WNI yang disimpan di luar negeri.
“Modal negara harus menjadi kekuatan utama dalam pembangunan. Jika dana milik anak bangsa bisa kembali dan beredar di dalam negeri, maka ketahanan perekonomian Indonesia akan semakin kuat menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Di tengah dinamika perekonomian dunia yang masih bergejolak, Nasarudin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai agenda reformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan membangun kedaulatan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.
Momentum perbaikan tata kelola ekonomi dan sumber daya alam harus dijaga bersama. Dengan persatuan dan komitmen yang kuat, Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara yang lebih mandiri, kuat, dan berdaulat secara ekonomi, tutupnya. (Iwan Setiawan)
Tidak ada komentar