Pengesahan Empat Perda Mendadak Picu Kekecewaan, JAMAL Siap Lanjutkan Perjuangan

Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) mengungkapkan kekecewaan mendalam atas pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digagas DPRD Kabupaten Lamongan. Menurutnya, penetapan tersebut dilakukan tanpa mengakomodasi sejumlah masukan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama proses pembahasan.

Hampir sebulan JAMAL aktif mengawal pembahasan keempat Raperda tersebut. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamongan Suherman dari Fraksi PKB sebelumnya menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh usulan yang masuk dari masyarakat. Ia bahkan menegaskan tak ingin mengulangi pola diskusi periode sebelumnya yang dinilai kurang memberikan ruang partisipasi masyarakat.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Ketua KY Menerima Gelar Kanjeng Pangeran Adipati dari Keraton Surakarta Hadiningrat

48 Catra

Namun harapan tersebut berubah ketika informasi pengesahan Raperda tersebut diketahui secara tak terduga. Berawal dari pertemuan santai di Kedai Yuwor, tak jauh dari kediaman Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Drs Suhartono, rombongan JAMAL dan awak media berniat bersilaturahmi dan bertukar informasi terkait perkembangan sembilan Raperda yang sedang dibahas. Suasana berubah ketika Drs Suhartono menyampaikan bahwa empat Raperda yang mendapat perhatian publik telah resmi disahkan dalam rapat paripurna.

Informasi tersebut diperkuat melalui konfirmasi anggota Fraksi NasDem, Tasirin, dan dikonfirmasi staf Sekretariat DPRD, Hasbi. Keduanya memastikan keputusan itu akan diambil dalam rapat paripurna pada Jumat, 12 Juni 2026.

Hal ini mengejutkan JAMAL, mengingat sejak rapat dengar pendapat pertama telah disepakati akan diadakan rapat lanjutan untuk menyempurnakan naskah berdasarkan masukan yang diterima.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Muhammadiyah tidak melakukan politik praktis – Suara Nasional

45 Catra

Salah satu usulan utama yang diperjuangkan berkaitan dengan tiga Raperda: Tata Niaga Tembakau, Budidaya Perikanan, dan Peternakan. JAMAL meminta agar dimasukkan ketentuan yang menempatkan koperasi sebagai pelaku utama dalam seluruh rantai kegiatan, mulai dari produksi hingga distribusi.

Tujuannya agar petani, penggarap, dan peternak mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, terlindungi dari dominasi pemilik modal besar, dan memperoleh kesejahteraan yang lebih adil. Namun setelah diteliti naskah yang disetujui, ketentuan tersebut tidak dicantumkan sama sekali.

Koordinator JAMAL Khoirul Huda menegaskan perjuangan belum usai. “Kami akan terus menuntut dan memperjuangkan hingga pasal tentang peran koperasi benar-benar masuk dalam Perda ini,” tegasnya.

Ditegaskannya, usulan tersebut bukanlah kepentingan kelompok, melainkan kebutuhan pokok masyarakat yang hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. JAMAL berharap DPRD terus membuka ruang evaluasi, agar peraturan yang dikeluarkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Wartawan: Hadi Hoy