Muhammadiyah tidak melakukan politik praktis – Suara Nasional
Oleh : Iwan Setiawan, Alumni HI UMY dan Aktivis Mapala
Di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin kompetitif, pertanyaan berulang muncul mengenai posisi Muhammadiyah dalam kehidupan politik nasional. Sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan jaringan yang tersebar di tanah air, Muhammadiyah kerap menarik perhatian berbagai kekuatan politik. Namun, sejak awal berdirinya, Muhammadiyah mempunyai garis perjuangan yang jelas: tidak terlibat dalam politik praktis yang berorientasi pada perebutan kekuasaan.
Sikap ini tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap urusan negara. Di sisi lain, Muhammadiyah mempunyai kepedulian yang besar terhadap masa depan bangsa. Namun kepedulian tersebut diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang menjadi tokoh utama organisasi ini sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912.
Muhammadiyah memahami bahwa politik tidak selalu identik dengan partai politik. Politik dalam arti luas adalah upaya mengatur kehidupan bersama untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, Muhammadiyah memilih berperan sebagai kekuatan moral, kekuatan sosial, dan kekuatan intelektual yang memberikan kontribusi bagi bangsa tanpa harus menjadi peserta kontestasi kekuasaan.
Muhammadiyah memandang politik sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, orientasi politik Muhammadiyah bukan ditujukan untuk memenangkan jabatan publik atau memenangkan kelompok tertentu, melainkan untuk memastikan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan berjalan dengan baik dalam kehidupan bernegara.
Hal inilah yang sering disebut dengan politik amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah wajib mendukung setiap kebijakan yang memihak rakyat dan mendorong kemajuan bangsa. Di sisi lain, Muhammadiyah juga mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah jika ada kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Posisi ini memastikan bahwa Muhammadiyah tetap independen. Organisasi ini bukanlah oposisi permanen atau pendukung yang tidak kritis. Muhammadiyah berdiri di atas kepentingan umat, bangsa, dan negara.
Sikap independensi ini menjadi modal penting dalam menjaga kredibilitas organisasi. Ketika Muhammadiyah menyampaikan kritik, masyarakat melihatnya sebagai kritik yang lahir dari keprihatinan, bukan kepentingan politik elektoral. Ketika Muhammadiyah memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, maka dukungan tersebut dipahami sebagai bentuk tanggung jawab nasional, bukan transaksi politik.
Sering muncul anggapan bahwa keberadaan kader-kader Muhammadiyah di berbagai partai politik menandakan bahwa Muhammadiyah mempunyai afiliasi politik tertentu. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar.
Muhammadiyah memang memiliki banyak kader yang aktif di dunia politik. Mereka tersebar di berbagai partai politik, lembaga negara, birokrasi, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berhasil mencetak sumber daya manusia yang mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan.
Namun pilihan politik kader merupakan hak masing-masing. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi tidak mengarahkan seluruh anggotanya untuk bergabung pada partai tertentu. Tidak ada partai politik yang dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi dari Muhammadiyah.
Fenomena kehadiran kader Muhammadiyah di berbagai partai sebenarnya mencerminkan kematangan organisasi. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan masing-masing, sepanjang menjunjung tinggi etika, moralitas, dan kepentingan bangsa.
Beragamnya pilihan politik ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah tidak terjebak dalam politik identitas yang sempit. Perkumpulan ini lebih mengutamakan persatuan umat dan kemajuan bangsa dibandingkan kepentingan kelompok tertentu.
Jika ditanya apa bentuk politik paling nyata yang dilakukan Muhammadiyah, jawabannya terdapat pada ribuan amal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Muhammadiyah membangun sekolah, madrasah, pesantren, universitas, rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan umat.
Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ribuan lembaga pendidikan yang dikelolanya telah melahirkan jutaan alumni yang berkontribusi pada berbagai sektor pembangunan nasional.
Di bidang kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau preferensi politik. Semangat kemanusiaan menjadi landasan utama dalam pengabdian ini.
Kini Muhammadiyah juga terus mengembangkan sektor perekonomian melalui berbagai usaha produktif antara lain perhotelan, perbankan syariah, koperasi, dan berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual saja, namun juga mencakup pengembangan kesejahteraan umat.
Kontribusi nyata seperti inilah yang menjadikan Muhammadiyah sebagai pilar penting dalam pembangunan Indonesia.
Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah selalu berada dalam kerangka kemitraan strategis. Muhammadiyah menyadari bahwa pemerintah merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kerja sama konstruktif perlu terus dibangun.
Meski demikian, kemitraan bukan berarti kehilangan kekuatan kritis. Muhammadiyah tetap mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan masukan, kritik dan koreksi apabila diperlukan.
Dalam berbagai periode pemerintahan, Muhammadiyah menunjukkan konsistensi sikap tersebut. Organisasi ini mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan, namun juga tidak segan-segan menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada rakyat.
Menariknya, kritik Muhammadiyah umumnya disampaikan secara argumentatif, berdasarkan data, dan menawarkan solusi. Kritik tidak ditujukan untuk menciptakan keresahan politik, melainkan membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Model hubungan seperti ini sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Negara memerlukan organisasi masyarakat sipil yang mampu menjadi mitra dan pengawas. Demokrasi yang sehat tidak hanya memerlukan pemerintahan yang kuat, namun juga masyarakat sipil yang aktif, mandiri dan bertanggung jawab.
Di era ketika banyak organisasi tergoda untuk terjun terlalu jauh ke pusaran politik praktis, Muhammadiyah terus berupaya mempertahankan prinsip-prinsip perjuangannya. Pilihan untuk tidak menjadi kekuatan politik elektoral bukan berarti menjauhi persoalan nasional, melainkan memastikan energi organisasi tetap terfokus pada dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kekuatan utama Muhammadiyah lahir dari kemandiriannya. Ketika organisasi mampu menjaga jarak secara proporsional dari kontestasi kekuasaan, maka kepercayaan masyarakat dapat terjaga.
Muhammadiyah hadir bukan untuk memenangkan calon tertentu, namun untuk memenangkan nilai-nilai keadilan, kemajuan, kejujuran dan kemanusiaan. Muhammadiyah didirikan bukan untuk menjadi kendaraan politik, melainkan untuk menjadi gerakan reformasi yang mendorong lahirnya masyarakat Islam yang progresif.
Di tengah berbagai tantangan bangsa, mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis moral, mutu pendidikan, hingga persoalan pemerintahan, peran Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dan sosial masih sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu, ketika Muhammadiyah menyatakan tidak terlibat dalam politik praktis, maka maknanya adalah tidak menjauhi politik. Muhammadiyah memilih menjalankan politik nasional yang lebih luas, yaitu memberikan kemaslahatan bagi umat, menjaga moralitas kehidupan bermasyarakat, dan mengawasi perjalanan bangsa agar tetap berada pada jalur keadilan dan kemajuan.
Inilah wajah politik Muhammadiyah yang sebenarnya: tidak memburu kekuasaan, namun mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyehatkan masyarakat, memberdayakan perekonomian umat, dan mengawal perjalanan Indonesia melalui dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berlandaskan nilai-nilai Islam progresif.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar