Dampingi Raperda Berbasis HAM di Lamongan, JAMAL Soroti Potensi Pelanggaran Hak Warga Negara

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Jawa Timur menggelar agenda bantuan penyiapan produk hukum daerah berbasis HAM di Kabupaten Lamongan, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Aula Samudera, Tanjung Kodok, Paciran dengan melibatkan berbagai unsur akademisi, organisasi masyarakat, dan perangkat daerah.

Acara yang diinisiasi Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi Unisda dan Unisla, serta perwakilan dari PDAM, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kesbangpol, dan organisasi kemasyarakatan Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL). Kegiatan diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Baca Juga

6 bulan  lalu

LHKPN Rp 45 Miliar Jadi Sorotan, SDR Minta Saleh Partaonan Daulay Jelaskan Sumber Kekayaannya

147 Catra

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jatim Toar Mangribi menegaskan, keterlibatan pihaknya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan langkah preventif agar peraturan yang dihasilkan tidak menimbulkan kesenjangan sosial atau pelanggaran HAM.

“Ketiga Raperda yang menjadi fokus bantuan antara lain adalah penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Selain itu juga terdapat Raperda tentang kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan prasarana penerangan jalan umum, serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Lamongan,” kata Toar.

Ia menegaskan, sektor-sektor tersebut erat kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pengaturan mengenai ketertiban umum, kata dia, harus mampu menjamin rasa aman tanpa mengabaikan hak warga negara. Sedangkan penerangan jalan berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.

Baca Juga

6 bulan  lalu

SMAN 2 Lamongan Tegaskan Komitmen Sekolah Bebas Narkoba dan Bullying

64 Catra

Penguatan regulasi air minum juga mencakup pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap akses air bersih. Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerah yang berbasis hak asasi manusia harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, ormas, akademisi, dan perangkat daerah, tambahnya.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL), Khoirul Huda, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah poin dalam rancangan peraturan daerah yang dinilai berpotensi melanggar hak warga.

Ia menyoroti usulan sanksi berupa pemotongan kartu identitas seperti KTP bagi pelanggar Perda tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mencederai hak-hak sipil masyarakat.

“KTP menjadi akses utama warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari layanan kesehatan seperti KIS hingga bantuan sosial. Jika ditahan jelas akan merugikan masyarakat kecil dan berpotensi menimbulkan gesekan antara Satpol PP dan warga,” kata Huda.

Selain itu, Huda juga mengkritisi usulan Direktur Utama PDAM terkait pemberian insentif dan pensiun pegawai. Ia menilai hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang masih terjadi disparitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hal-hal mendasar bagi masyarakat sebagai pelanggan justru diabaikan. Sementara insentif dan pensiun pegawai terus diusulkan, padahal data yang ada menunjukkan PDAM masih merugi. Ini ironis dan berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dengan suara tinggi.

Huda juga menyinggung dugaan bernuansa politik dalam jabatan tersebut dan mengingatkan pihak terkait untuk mengutamakan kewajiban pelayanan publik.

“Laksanakan dulu kewajibannya dengan baik, baru hak-haknya menyusul. Jangan sampai masyarakat kecil terus yang dirugikan,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang lebih adil, inklusif dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, serta meminimalkan potensi konflik sosial di masyarakat. Wartawan: Hadi Hoy