Di Antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran : Membaca Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan

Di Antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran : Membaca Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan

Oleh : Slamet Sugianto

Politik Indonesia pasca-Pilpres 2024 memasuki fase yang unik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah reformasi, seorang presiden yang baru menjabat justru harus berbagi panggung politik dengan bayang-bayang pengaruh presiden sebelumnya yang masih sangat kuat.

Di atas kertas, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan satu paket kepemimpinan hasil Pemilu 2024. Namun dalam praktik politik sehari-hari, berbagai peristiwa selama 2025–2026 memunculkan pertanyaan yang semakin sering diajukan publik: apakah pusat gravitasi kekuasaan nasional masih berada pada poros Jokowi, atau perlahan bergeser ke tangan Prabowo?

Pertanyaan itu mengemuka kembali setelah serangkaian peristiwa yang terjadi hampir bersamaan.

Mulai dari polemik dugaan penerimaan dana oleh pengurus BEM Universitas Bung Karno (UBK) pasca pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penangkapan dan kemudian tidak ditahannya Roy Suryo serta dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa), hingga keputusan Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Jika dilihat secara terpisah, seluruh peristiwa tersebut tampak tidak saling berkaitan. Namun jika dirangkai dalam satu perspektif politik yang lebih luas, semuanya mengarah pada pertanyaan yang sama: siapakah sesungguhnya pemegang kendali politik nasional hari ini?

Secara empiris, pengaruh politik Joko Widodo masih sangat besar. Selama sepuluh tahun menjabat Presiden Republik Indonesia (2014–2024), Jokowi membangun jaringan politik yang luas, mulai dari birokrasi, partai politik, kepala daerah, relawan, hingga kelompok masyarakat sipil. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, setiap pernyataannya masih menjadi headline nasional.

Hal ini terlihat ketika Jokowi meminta publik mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode. Pernyataan tersebut segera memicu respons dari berbagai partai politik dan pengamat, seolah-olah Jokowi masih memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kontestasi 2029.

Namun di saat yang sama muncul sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sedang membangun kemandirian politiknya sendiri.

Kasus Tom Lembong menjadi salah satu indikator yang paling sering dikutip. Tom bukan sekadar mantan Menteri Perdagangan. Ia merupakan Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 dan salah satu tokoh yang secara terbuka berada di luar orbit politik Jokowi setelah kontestasi berlangsung. Ketika Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom setelah vonis pengadilan, banyak pengamat melihatnya sebagai langkah rekonsiliasi nasional yang melampaui garis koalisi pemerintahan. Reuters mencatat bahwa abolisi tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun persatuan nasional dan memperluas basis dukungan politik pemerintahan baru.

Hal serupa terjadi pada Hasto Kristiyanto. Sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto berada di jantung konflik politik antara PDIP dan Jokowi pasca Pilpres 2024. Ketika Presiden Prabowo memberikan amnesti terhadap Hasto, keputusan itu dibaca banyak kalangan sebagai sinyal pembukaan jalur komunikasi langsung antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.

Secara historis, penggunaan hak amnesti dan abolisi oleh Presiden bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan terhadap figur politik dengan profil setinggi Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Bahkan data pemerintah menunjukkan bahwa pada tahap awal program grasi dan amnesti nasional, terdapat sekitar 1.178 narapidana yang memperoleh manfaat kebijakan tersebut, sementara pemerintah menargetkan hingga sekitar 44.000 narapidana dalam program yang lebih luas.

Dari sudut pandang yuridis, langkah tersebut sepenuhnya konstitusional. Pasal 14 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Namun dari sudut pandang politik, keputusan itu menciptakan pesan yang jauh lebih besar: Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ia memiliki ruang manuver politik yang independen.

Dalam konteks itu, kasus Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi menarik.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan sempat ditahan penyidik sebelum kemudian memperoleh penangguhan atau tidak dilanjutkan dengan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Secara hukum, penangguhan penahanan adalah mekanisme yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak ada keharusan bahwa setiap tersangka harus ditahan hingga persidangan selesai.

Namun secara politik, keputusan tersebut memunculkan persepsi yang berbeda.

Bagi sebagian pendukung Jokowi, tidak berlanjutnya penahanan dipandang sebagai belum tuntasnya proses penegakan hukum. Reaksi sejumlah relawan yang menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut menunjukkan bahwa kasus ini telah melampaui aspek hukum dan berubah menjadi pertarungan simbolik mengenai reputasi Jokowi.

Sebaliknya, bagi kelompok yang selama ini kritis terhadap Jokowi, keputusan tersebut dipersepsikan sebagai bukti bahwa pengaruh politik Jokowi tidak lagi absolut. Meski persepsi tersebut belum tentu benar secara faktual, ia berkembang luas di ruang publik.

Menariknya, semua dinamika ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya sorotan terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Kontroversi mengenai pertemuan sejumlah mahasiswa UBK dengan Wakil Presiden dan dugaan penerimaan dana pasca-pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan independensi gerakan mahasiswa. Walaupun hingga kini belum terdapat putusan hukum yang membuktikan keterlibatan langsung Gibran dalam dugaan pemberian dana tersebut, polemik itu tetap menimbulkan tekanan politik yang signifikan. Dalam situasi tersebut, Fraksi Gerindra merasa perlu berulang kali menegaskan bahwa hubungan Prabowo dan Gibran baik-baik saja serta tidak ada konflik internal di antara keduanya.

Di sinilah letak paradoks politik Indonesia hari ini.

Semakin sering hubungan Prabowo dan Gibran ditegaskan baik-baik saja, semakin kuat pula spekulasi yang berkembang bahwa terdapat proses reposisi kekuasaan yang sedang berlangsung di belakang layar.

Tentu saja, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konflik terbuka antara Prabowo dan Jokowi. Tidak ada pula fakta yang menunjukkan bahwa Prabowo sedang melakukan perlawanan terhadap Jokowi.

Namun politik tidak hanya dibangun oleh fakta, melainkan juga oleh persepsi.

Dan persepsi yang berkembang saat ini menunjukkan adanya keyakinan sebagian publik bahwa Presiden Prabowo sedang membangun pusat kekuasaan yang semakin mandiri.

Abolisi terhadap Tom Lembong, amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, tidak berlanjutnya penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa, serta upaya merangkul berbagai kekuatan politik di luar koalisi pemerintahan telah membentuk satu narasi besar: Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden Prabowo, bukan sebagai kelanjutan dari Presiden Jokowi.

Apakah narasi tersebut benar?

Waktu yang akan menjawab.

Namun satu hal tampak semakin jelas. Jika periode 2024 adalah masa transisi kekuasaan, maka tahun 2026 tampaknya menjadi fase konsolidasi kekuasaan. Dan dalam fase itulah Indonesia sedang menyaksikan pergeseran yang mungkin akan menentukan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.[]