Oleh: Ahmad Basri, Sarjana Hubungan Internasional
Siapa yang tak kenal Dino Patti Djalal? Dino, sapaan akrabnya, merupakan salah satu diplomat senior Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi.
Berbagai penugasan strategis di luar negeri telah ia jalani selama berkarir di Kementerian Luar Negeri.
Karir diplomasinya mencapai puncaknya ketika ia diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada era Presiden SBY.
Sebagai lulusan Ilmu Hubungan Internasional, penulis sudah lama mengenal Dino sebagai diplomat yang brilian dan cerdas.
Bagi banyak mahasiswa Hubungan Internasional, Dino merupakan sosok yang sering dijadikan inspirasi untuk berkarir di dunia diplomasi.
Menjadi seorang diplomat bukanlah perkara mudah. Proses seleksinya sangat ketat dan membutuhkan berbagai kompetensi yang tidak sederhana.
Penguasaan bahasa asing menjadi syarat utama. Selain itu, kemampuan memahami dinamika politik internasional, membaca perkembangan geopolitik, dan kemampuan analisis yang kuat menjadi bekal yang harus dimiliki seorang diplomat.
Kemampuan tersebut tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui pendidikan, pengalaman dan penugasan yang panjang.
Oleh karena itu, ketika diplomat senior seperti Dino menyampaikan pandangan atau kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, wajar jika masyarakat akan memperhatikan apa yang disampaikannya.
Belakangan beredar luas video yang memperlihatkan Dino mengkritik intensitas kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri.
Menurut Dino, seringnya kunjungan berpotensi memberikan kesan kurang produktif dan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan APBN.
Terlepas setuju atau tidak dengan pandangan tersebut, kritik yang disampaikan Dino sebenarnya merupakan bagian dari wacana yang lumrah di negara demokrasi.
Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, namun bisa menjadi masukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan.
Sayangnya respon yang muncul dari pihak istana terkesan defensif – emosional dan cenderung melanggar privasi Dino.
Melalui Sekretaris Kabinet Teddy, pemerintah menegaskan kunjungan Presiden ke luar negeri bukan merupakan bentuk pemborosan anggaran.
Bahkan dijelaskan, jika ada kekurangan biaya perjalanan, Presiden Prabowo disebut-sebut akan menanggungnya sendiri. Argumentasi yang cenderung konyol dan ngawur.
Substansi kritik Dino bukan hanya soal siapa yang membiayai perjalanannya. Bukan itu yang ingin dia sampaikan.
Persoalan utama yang diangkat adalah efektivitas diplomasi dan sejauh mana frekuensi kunjungan asing memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Dalam konteks ini, masyarakat tentu berhak mengetahui hasil konkrit dari setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden.
Pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan bukanlah suatu bentuk kebencian terhadap pemerintah, namun merupakan bagian dari fungsi kontrol dalam sistem demokrasi.
Saran atau kritik yang datang dari mantan diplomat senior hendaknya diperlakukan sebagai pandangan profesional yang lahir dari pengalaman panjang di bidang yang dikuasainya.
Perbedaan pendapat bisa dibantah dengan data dan argumentasi yang kuat, bukan dengan tanggapan yang terkesan emosional.
Pada akhirnya, perdebatan antara Dino dan pihak Istana tidak boleh dianggap sebagai pertarungan politik.
Yang lebih penting adalah bagaimana ruang demokrasi tetap terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan kritik dan masukan, terutama dari mereka yang memiliki kompetensi dan pengalaman relevan.
Kritik sebenarnya merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan publik tetap berjalan demi kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa.
Tidak ada komentar