Membubarkan MRP Merupakan Perbuatan Makar Terhadap Negara

Membubarkan MRP Merupakan Perbuatan Makar Terhadap Negara

Catranusantara.id-pejabat negara yang ingin membubarkan lembaga negara Majelis Rakyat Papua (MRP) se Tanah Papua tanpa melalui mekanisme konstitusional adalah perbuatan makar terhahadap negara

MRP dibentuk berdasarkan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua melalui landasan Utama UUD 1945 pasal 18b ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

pejabat negara yang ingin membubarkan lembaga negara tanpa melalui mekanisme konstitusional adalah perbuatan ancaman seriua makar terhadap negara karena tidak memiliki dasar hukum dan rasionalitas ketatanegaraan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Berikut adalah penjabaran terkait hal tersebut:

1. Definisi Makar dan Konstitusionalitas
   Makar (Aanslag): Secara umum, makar dalam KUHP (Pasal 104-107) diartikan sebagai niat untuk melakukan perbuatan (kejahatan) yang telah diwujudkan dengan permulaan pelaksanaan (Pasal 87 KUHP).
   Makar terhadap Pemerintahan (Pasal 107 KUHP): Tindakan melawan hukum dengan maksud merobohkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah atau menentang kebijaksanaan yang sah.
   Pembubaran Inkonstitusional: Pembubaran lembaga negara yang dilakukan tanpa dasar hukum (UUD 1945 atau Undang-Undang) dan melangkahi mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan negara. 
2. Mekanisme Konstitusional Pembubaran Lembaga
   Lembaga negara, terutama yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, tidak dapat dibubarkan oleh kehendak pribadi pejabat negara. Pembubaran atau restrukturisasi harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, seperti amandemen UUD, pembuatan undang-undang baru, atau melalui putusan MK.
   Perintah Presiden (Perpres) atau tindakan administratif yang membubarkan lembaga negara non-struktural atau lembaga negara lainnya harus tetap dalam koridor hukum.
3. Konteks “Makar” dalam Tindakan Pejabat
   Jika pejabat negara menggunakan kekuasaannya untuk melangkahi konstitusi demi membubarkan lembaga negara lain, tindakan ini dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap supremasi hukum dan stabilitas pemerintahan yang sah.
   Makar tidak selalu berarti mengangkat senjata. Tindakan “makar” dalam konteks tata negara bisa berupa pelemahan lembaga negara secara sistematis dan melanggar hukum untuk merobohkan struktur pemerintahan yang sah.
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
   Mahkamah Konstitusi (MK) adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan menguji undang-undang (termasuk UU pembubaran lembaga) terhadap UUD 1945. 

Kesimpulan Upaya membubarkan lembaga negara Majelis Rakyat Papua (MRP) se tanah Papua secara inkonstitusional oleh pejabat negara adalah pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan dan dasar negara, yang memenuhi unsur tindak pidana makar (perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dan struktur ketatanegaraan) dan berdampak serius pada kedaualatan Negara kesatuan Republik Indonesia berpotensi terjadi disintegrasi Bangsa.