Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sekaligus memperkuat arah pemerintahannya sendiri.
Menurut Amir, sejak awal pembentukan kabinet, terdapat sejumlah dinamika politik yang tidak lepas dari peralihan kekuasaan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini.
Ia menilai sistem politik pasca reformasi berbeda dengan masa Orde Baru karena kekuasaan pemerintahan saat ini lahir dari amanat pemilu rakyat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pola-pola lama yang mempengaruhi proses pembentukan pemerintahan.
Kita harus memahami bahwa sistem pemerintahan era reformasi berbeda dengan Orde Baru. Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui proses pemilu. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mencerminkan amanah rakyat, kata Amir kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, sejumlah program strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah seperti BGN, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Namun, dia melihat ada dinamika politik yang membuat Presiden Prabowo perlu menata kembali struktur kelembagaan dan personel yang menjalankan program tersebut.
Amir menilai BGN mempunyai posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen utama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, lembaga ini tidak hanya bisa dilihat sebagai lembaga teknokratis saja, namun juga sebagai instrumen strategis negara dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“BGN pada hakikatnya merupakan bagian dari amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan BGN harus dikaitkan dengan pengembangan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menilai pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S. Deyang merupakan langkah politik dan administratif yang penting untuk menjamin keberlanjutan program MBG.
Menurut Amir, perubahan ini menunjukkan Presiden ingin memastikan program tersebut berjalan tanpa diganggu permasalahan hukum yang berkembang.
“Program harus tetap berjalan. Masalahnya adalah individu yang diduga terlibat masalah hukum, bukan institusi. Makanya Presiden mengambil langkah untuk mengganti pimpinan dan menempatkan sosok yang dipercaya untuk memastikan program tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amir juga menyoroti proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan di lingkungan BGN.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh selektif.
Menurut dia, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.
“Proses hukumnya harus menjangkau semua pihak yang terlibat. Jangan berhenti pada satu orang saja. Kalau ada pihak lain yang terkait berdasarkan fakta hukum, maka harus diperiksa juga,” ujarnya.
Amir menilai langkah Presiden yang mengganti terlebih dahulu pimpinan BGN sebelum proses hukum berlangsung merupakan langkah lumrah dalam tata kelola pemerintahan modern.
Dengan demikian, menurutnya, tidak ada gangguan terhadap kemajuan program strategis nasional yang sedang dilaksanakan.
Ia juga menyoroti dukungan lembaga negara terhadap proses penegakan hukum, termasuk keterlibatan TNI dalam pengamanan aset negara yang disita Kejaksaan.
Menurutnya, sinergi antar lembaga diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Amir menegaskan, fungsi pengawasan DPR harus berjalan maksimal.
Menurut dia, DPR berwenang meminta penjelasan aparat penegak hukum terkait perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik.
DPR berhak melakukan pengawasan. Oleh karena itu pemanggilan lembaga penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi, ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang kuat akan membantu memastikan proses hukum transparan dan akuntabel.
Selain persoalan hukum, Amir menilai tantangan besar berikutnya adalah menata organisasi BGN secara menyeluruh.
Menurut dia, pemerintah perlu memperjelas pola hubungan antara struktur terpusat dengan pelaksanaan program di daerah.
“Harus jelas mana kewenangan pusat dan mana kewenangan daerah. Struktur organisasi harus terstruktur dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan administratif atau hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menilai BGN perlu memiliki rencana strategis (renstra) yang kuat, pengelolaan anggaran yang transparan, dan sistem pengawasan yang ketat.
Menurutnya, program MBG juga harus diintegrasikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang saling mendukung.
Amir menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi pangan bergizi, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun rantai pasok yang sehat.
Karena itu, ia melihat Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi instrumen penting dalam penyediaan pangan program MBG.
“Penyediaan kebutuhan MBG harus banyak melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu manfaat ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan petani,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa regulasi yang jelas, berbagai pihak berpotensi memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan ekonomi tertentu.
Menurut dia, negara harus memastikan tidak muncul praktik rent-seeking yang merugikan masyarakat.
“Koperasi Desa Merah Putih harus memiliki aturan yang jelas. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda sehingga pendekatan pelaksanaannya juga harus menyesuaikan dengan kondisi setempat,” ujarnya.
Amir juga menyinggung pentingnya membangun struktur organisasi yang kuat dalam berbagai program strategis pemerintah.
Ia mengibaratkan pembangunan lembaga negara seperti membangun satuan tempur yang memerlukan struktur komando yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, dan sumber daya manusia yang profesional.
Menurutnya, setelah proses hukum selesai, pemerintah perlu fokus membangun organisasi BGN yang lebih kuat agar mampu menjalankan program jangka panjang secara berkelanjutan.
“Jangan hanya fokus pada permasalahan individu. Setelah permasalahan hukum terselesaikan, yang lebih penting adalah membangun kelembagaan yang kuat dan profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut Amir menilai, reshuffle kabinet memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pergantian pejabat.
Menurutnya, reshuffle tersebut merupakan pesan politik yang menunjukkan arah masa depan pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia percaya bahwa Presiden perlu memastikan bahwa seluruh tingkatan kabinet memiliki loyalitas terhadap agenda pemerintahannya sendiri.
“Reshuffle harus memberikan jawaban bahwa pemerintahan berjalan sesuai visi Presiden. Masyarakat ingin melihat konsolidasi yang kuat dan arah pemerintahan yang jelas,” ujarnya.
Amir meyakini pergantian pimpinan BGN dan pengangkatan Nanik S. Deyang merupakan bagian dari proses tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program strategis sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan.
Di tengah berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia, Amir menegaskan fokus utama pemerintah harus tetap pada pelaksanaan amanat konstitusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian kerakyatan, serta pengembangan lembaga negara yang profesional dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar