Dari Taman Kota ke Kopdes: Ada Apa dengan Taman Pati Unus?
Oleh: Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan
Sejauh yang penulis ketahui, Taman Pati Unus merupakan salah satu ruang publik di Kota Pekalongan yang pada masa kepemimpinan Walikota Dr. Basyir Ahmad (alm) sebenarnya difungsikan sebagai taman kota. Taman ini tidak hanya sekedar penghias kota, namun juga menjadi ruang interaksi masyarakat, tempat rekreasi keluarga, serta simbol komitmen pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas umum yang dapat dinikmati seluruh warga.
Dalam perjalanannya, Taman Pati Unus mengalami perubahan fungsi karena keadaan darurat. Saat terjadi kebakaran di Pasar Banjarsari, para pedagang direlokasi sementara ke kawasan Taman Pati Unus untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan. Saat itu, masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut karena bersifat sementara dan dilatarbelakangi oleh kondisi yang mendesak.
Namun, setelah pembangunan kembali Pasar Banjarsari selesai dan para pedagang kembali menempati pasar baru tersebut, harapan masyarakat sederhana saja: Taman Pati Unus kembali ke fungsi semula sebagai taman kota dan ruang publik. Sayangnya, harapan tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Kini telah muncul gedung Koperasi Merah Putih di lokasi yang dulunya merupakan fasilitas umum.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi sangat relevan. Bagaimana mungkin fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas bisa berubah fungsi menjadi gedung koperasi? Apa dasar hukumnya? Siapa yang memberi izin? Dan yang terpenting, apakah perubahan fungsi tersebut sudah melalui kajian dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Jangan abaikan prinsip tata kelola yang baik, termasuk pemanfaatan aset daerah dan fasilitas umum.
Pemerintah Kota Pekalongan perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai status terkini lahan Taman Pati Unus. Apabila tanah tersebut masih terdaftar sebagai fasilitas umum atau ruang publik, maka masyarakat berhak mengetahui dasar hukum yang digunakan untuk mengubah atau memanfaatkan tanah tersebut untuk keperluan lain. Transparansi penting agar tidak ada dugaan aset publik dapat dengan mudah diselewengkan tanpa pertimbangan yang matang.
Selain itu, masyarakat juga berhak bertanya mengapa Taman Pati Unus dipilih. Apakah pemerintah sudah melakukan inventarisasi aset daerah lain yang mungkin lebih layak digunakan? Apakah tidak ada gedung pemerintahan atau lahan tersedia yang tidak mengurangi ruang publik masyarakat?
Yang memprihatinkan adalah adanya kesan bahwa program Koperasi Merah Putih dilaksanakan secara terburu-buru untuk mengejar sasaran administratif belaka. Jika benar demikian, maka yang dikorbankan adalah hak masyarakat atas ruang publik yang seharusnya dilindungi dan dipertahankan.
Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa begitu saja membenarkan menjalankan program pusat. Segala keputusan mengenai kekayaan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat terkait proses, dasar hukum, dan pertimbangan dibalik pendirian gedung Kopdes Merah Putih di kawasan Taman Pati Unus.
Jangan sampai ruang-ruang publik yang dibangun dengan uang rakyat, digunakan sementara karena keadaan darurat, dan seharusnya dikembalikan kepada masyarakat, malah berubah fungsi secara permanen tanpa penjelasan yang memadai. Jika hal itu terjadi, maka yang menjadi pertanyaan masyarakat bukan lagi soal koperasi, melainkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset dan fasilitas umum yang menjadi hak seluruh warga Kota Pekalongan.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar