Desak Tim Independen Usut Tragedi Maybrat, FOPERA: Rakyat Sipil Bukan Tumbal Ambisi Jabatan dan Bisnis SDA

SORONG – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap fakta sesungguhnya terkait dugaan Insiden Penembakan tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat. Desakan ini disampaikan sebagai respons atas dugaan kuat bahwa tragedi tersebut merupakan bagian dari skenario politik dan ekonomi yang Mengorbankan Korban 3 Warga Sipil tak Berdosa demi kepentingan segelintir oknum.

Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie, ST., menegaskan bahwa rakyat sipil di zona konflik tidak boleh lagi dijadikan tumbal bagi ambisi kenaikan pangkat, jabatan aparat, maupun kelancaran bisnis sumber daya alam. Ia juga memperingatkan agar Maybrat tidak kembali menjadi barometer kepentingan elit yang mengorbankan stabilitas lokal demi agenda tertentu.

Yanto Ijie merinci sejumlah kemungkinan skenario pelaku yang harus diusut secara transparan oleh tim independen. Apabila kasus ini melibatkan aparat keamanan, ia menuntut agar proses hukum dilakukan melalui peradilan umum dan pasukan Satgas segera ditarik dari wilayah terdampak. Sementara itu, jika ditemukan adanya aktor pengendali atau provokator dari luar yang memanipulasi kelompok bersenjata, mereka harus diproses hukum pidana sekaligus dikenakan sanksi adat berupa denda sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Adapun apabila perbuatan ini murni dilakukan oleh kelompok kombatan berideologi lain, maka operasi penangkapan dan proses hukum harus segera dijalankan tanpa pandang bulu.

Menanggapi berbagai spekulasi di lapangan Mengenai penyebab korban terluka, Yanto Ijie meminta semua pihak, termasuk aparat keamanan, untuk menahan diri dan tidak memberikan kesimpulan prematur. Ia menekankan pentingnya menunggu hasil forensik resmi dari tim dokter atau kesehatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada profesional medis untuk menentukan Penyebab Pasti Korban Luka. Kesimpulan dini, menurutnya, hanya akan memicu keresahan dan berpotensi menutupi fakta sebenarnya.

Sebagai solusi konkret agar kasus ini tidak tenggelam dalam ketidakpastian, FOPERA menawarkan langkah strategis berupa pembentukan tim gabungan independen yang melibatkan unsur masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan perwakilan LSM HAM yang diakui kredibilitasnya untuk bekerja paralel dengan penyidik resmi. Selain itu, diperlukan audit keamanan terpisah untuk mengevaluasi strategi pengamanan di Maybrat, terutama terkait korelasi antara aktivitas militer atau polisi dengan proyek-proyek sumber daya alam di sekitarnya. Mekanisme sanksi adat juga perlu diintegrasikan sebagai bagian dari penyelesaian konflik restoratif selain proses hukum formal guna mengembalikan harmoni sosial.

“Maybrat butuh keadilan, bukan sekadar penegakan prosedur yang kering. Rakyat harus yakin bahwa nyawa mereka dihargai setara dengan ambisi siapa pun,” pungkas Yanto Ijie.

Desakan FOPERA ini menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam melindungi warga sipil di Papua Barat Daya. Publik kini menunggu apakah desakan pembentukan tim independen ini akan ditindaklanjuti atau hanya akan menjadi seruan yang hilang ditelan waktu.