Jokowi dan Gibran: Ijazah Menjadi Persoalan Moral dan Hukum

Ada sesuatu yang terasa ironis dalam demokrasi ketika dua figur yang berada di puncak kekuasaan nasional—Joko Widodo, mantan Presiden RI, dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI—sama-sama berhadapan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan.

Baca Juga

6 hari  lalu

CHINA WAY Bagaimana China Mengubah Kemiskinan Menjadi Kekuatan Ekonomi

7 Catra

Perlu ditegaskan sejak awal: gugatan bukanlah putusan pengadilan. Tuduhan mengenai keaslian atau keabsahan dokumen harus dibuktikan melalui proses hukum. Demikian pula, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena menjadi pihak yang digugat.

Namun, perkara-perkara ini tetap penting dilihat bukan hanya dari kacamata hukum, tetapi juga dari perspektif moral, etika kekuasaan, dan kepercayaan publik.

Jokowi: Menggugat pihak yang mempersoalkan ijazahnya

Polemik ijazah Jokowi telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berulang. Bahkan pada Agustus 2026, perkara pidana terkait tuduhan ijazah palsu telah memasuki persidangan di PN Jakarta Timur. Kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa Jokowi siap hadir apabila dipanggil majelis hakim dan siap memperlihatkan ijazah aslinya dalam persidangan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

JANGAN TERTIPU LAGI OLEH UCAPAN JOKOWI: “KALAU DIPILIH RAKYAT, ITU DEMOKRASI”

12 Catra

Di sisi lain, terdapat pula gugatan perdata lain mengenai persoalan ijazah tersebut. Salah satu perkara di PN Solo pada 2026 tercatat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Jokowi, dengan UGM dan Polda Metro Jaya sebagai turut tergugat.

Di sinilah muncul pertanyaan moral yang sebenarnya lebih besar daripada sekadar persoalan menang atau kalah di pengadilan:

Mengapa persoalan sebuah ijazah harus sampai menjadi pertarungan hukum berkepanjangan?

Kalau dokumen itu benar dan autentik, sesungguhnya jalan paling sederhana adalah membuka bukti secara transparan dan membiarkan institusi yang kompeten memverifikasinya. Sebaliknya, jika ada pihak yang menuduh tanpa dasar, hukum memang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap nama baik.

Tetapi bagi seorang mantan kepala negara, standar moralnya tentu berbeda dengan warga biasa.

Masyarakat berhak berharap bahwa seorang pemimpin tidak hanya mempertahankan dirinya melalui mekanisme hukum, tetapi juga mampu memberikan keteladanan dalam keterbukaan.

Gibran: persoalan bergeser menjadi sengketa administrasi negara

Persoalan Gibran mempunyai dimensi yang agak berbeda.

Yang digugat ke PTUN bukan semata-mata “ijazah Gibran” dalam pengertian pidana atau perdata, melainkan dokumen administrasi terkait penyetaraan pendidikan yang pernah diterbitkan pemerintah.

Gugatan tersebut antara lain mempertanyakan administrasi dokumen penyetaraan, termasuk persoalan pencantuman atau penyensoran nama ibu kandung.

Dalam perkembangan sebelumnya, objek gugatan juga dikaitkan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. Perkara tersebut kemudian diarahkan kepada instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan perubahan struktur kementerian.

Artinya, perkara Gibran membawa kita kepada pertanyaan yang lebih fundamental:

Apakah administrasi negara telah dilakukan dengan standar transparansi yang semestinya ketika menyangkut seseorang yang kemudian menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia?

Ini bukan persoalan kecil.

Sebab dokumen pendidikan bukan sekadar selembar kertas. Dalam konteks pencalonan pejabat publik, dokumen pendidikan dapat menjadi bagian dari syarat administratif dan legitimasi seseorang untuk menduduki jabatan negara.

Moral lebih tinggi daripada sekadar menang di pengadilan

Di sinilah saya melihat persoalannya.

Hukum bekerja berdasarkan bukti, prosedur, kewenangan dan putusan hakim. Tetapi moral bekerja berdasarkan kepatutan dan kepercayaan.

Seseorang mungkin saja menang dalam sebuah perkara karena gugatan lawannya cacat formil. Bahkan sudah ada perkara terkait polemik ijazah Jokowi yang dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun putusan semacam itu tidak otomatis berarti pengadilan telah memeriksa dan menyatakan substansi tuduhan ijazah tersebut benar atau salah.

Ini penting dipahami masyarakat.

Menang secara prosedural tidak selalu identik dengan persoalan moral selesai.

Sebaliknya, seseorang yang kalah dalam suatu gugatan juga tidak otomatis berarti tuduhan terhadap dirinya terbukti benar.

Karena itu, cara terbaik mengakhiri kontroversi bukanlah perang narasi, melainkan pembuktian yang terbuka, objektif dan dapat diverifikasi.

Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi tuntutan transparansi

Ada prinsip sederhana dalam kehidupan publik:

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan integritas yang dibebankan kepadanya.

Presiden, mantan Presiden, dan Wakil Presiden bukanlah warga negara biasa dalam perspektif kepercayaan publik.

Mereka menggunakan legitimasi yang diberikan rakyat.

Karena itu, ketika dokumen yang berkaitan dengan legitimasi tersebut dipersoalkan, respons yang paling sehat bukanlah sekadar mengatakan, “Saya sudah menang di pengadilan,” atau “Saya akan menggugat balik.”

Yang jauh lebih penting adalah:

“Mari kita buka seluruh bukti dan biarkan kebenaran berbicara.”

Itulah kepemimpinan yang berkelas.

Jangan sampai hukum menjadi alat untuk menghindari pertanyaan moral

Hukum memang harus ditegakkan. Orang yang menyebarkan fitnah harus bertanggung jawab. Tuduhan tanpa bukti tidak boleh dibiarkan.

Tetapi hukum juga jangan sampai berubah menjadi perisai untuk menghindari pertanyaan publik yang sah.

Demikian pula, kebebasan masyarakat untuk mempertanyakan dokumen pejabat publik tidak boleh berubah menjadi lisensi untuk menuduh seseorang melakukan kejahatan tanpa bukti.

Kedua ekstrem itu sama-sama berbahaya.

Fitnah merusak demokrasi. Tetapi ketertutupan juga merusak demokrasi.

Yang diperlukan adalah jalan tengah: transparansi, verifikasi, dan hukum yang objektif.

Dua generasi kekuasaan, satu persoalan kepercayaan

Ada ironi yang sulit diabaikan.

Jokowi pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Gibran kini menjadi Wakil Presiden. Keduanya berada dalam satu lingkaran keluarga dan pada saat yang sama menghadapi kontroversi publik mengenai dokumen pendidikan.

Apakah tuduhan-tuduhan tersebut benar atau tidak?

Itu harus dibuktikan, bukan disimpulkan melalui opini.

Tetapi secara moral, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana kekuasaan merespons keraguan masyarakat.

Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang sah secara hukum.

Demokrasi membutuhkan pemimpin yang dipercaya secara moral.

Dan kepercayaan tidak dapat diperintahkan. Tidak dapat digugat. Tidak dapat dipaksakan melalui kekuasaan.

Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, kejujuran dan keberanian memperlihatkan fakta.

Maka, baik dalam perkara Jokowi maupun perkara administrasi pendidikan Gibran, publik seharusnya tidak diarahkan untuk memilih kubu.

Publik cukup meminta satu hal:

Buka faktanya. Uji dokumennya. Dengarkan semua pihak. Hormati proses hukum. Dan biarkan kebenaran diputuskan berdasarkan bukti—bukan berdasarkan kekuasaan, popularitas, maupun tekanan massa.

Sebab pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya selembar ijazah.

Yang dipertaruhkan adalah sesuatu yang jauh lebih mahal:

MORALITAS KEKUASAAN DAN KEPERCAYAAN RAKYAT.