RELAWAN JOKOWI MAU AJAK MAKAR SEBELUM 2029?

waktu baca 5 menit

Rabu, 26 Agu 2026 18:20 27 Catra

Ads Catra_inline artikel.jpg

Oleh: KRMT Roy Suryo

Jangan Main Api dengan Demokrasi

Saya tidak sedang menuduh bahwa Budi Arie sedang mengajak makar. Namun, sebagai warga negara, saya berhak mempertanyakan maksud dari pernyataan tersebut.

Sebab, kata “percepatan” dalam konteks politik nasional bukanlah kata yang sederhana. Pemilu memiliki jadwal konstitusional. Pergantian kekuasaan memiliki mekanisme hukum. Karena itu, ketika seseorang mengatakan bahwa Pemilu 2029 mungkin terjadi lebih cepat, lalu bertanya kepada massa apakah mereka “siap”, wajar bila publik bertanya: siap untuk apa?

Lebih-lebih ketika pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum yang dihadiri sekitar 60 orang, pada Senin, 24 Agustus 2026, bersama sejumlah tokoh seperti Zulfan Lindan, HM Darmizal, Christoporus Suhadi, Budhius Maruf Piliang dan lainnya.

Forum tersebut, setidaknya dari potongan video yang beredar, terasa seperti sedang membicarakan kemungkinan perkembangan politik dalam waktu dekat.

Apalagi, kita mengetahui adanya rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Di sinilah persoalannya menjadi sensitif.

Apakah Demo Akan Ditunggangi?

Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, bahkan kemarahan kepada pemerintah. Tetapi demokrasi akan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya apabila kemarahan rakyat sengaja ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu.

Kita pernah mengalami 1998.

Demonstrasi mahasiswa dan gerakan rakyat pada saat itu menjadi bagian penting dari perubahan politik nasional. Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa perubahan politik yang besar selalu memiliki konsekuensi yang tidak sederhana.

Karena itu, apabila sekarang ada pihak yang berbicara tentang “percepatan” sebelum 2029, kemudian ada aksi demonstrasi besar yang sudah diagendakan, maka publik mempunyai alasan untuk meminta penjelasan.

Bukan untuk mengkriminalisasi demonstrasi.

Bukan pula untuk membungkam kritik.

Justru sebaliknya: agar demonstrasi tetap menjadi gerakan rakyat, bukan kendaraan bagi agenda politik tersembunyi.

Lalu, Mengapa Jokowi Diam?

Ada satu hal lain yang menurut saya tidak kalah penting.

Dalam video tersebut, Joko Widodo berada tepat di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan.

Namun, dari potongan video yang beredar, tidak tampak adanya keberatan atau koreksi terbuka dari Jokowi.

Tentu saja, diam tidak otomatis berarti setuju.

Tetapi dalam politik, apalagi ketika seseorang berbicara di hadapan banyak orang mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum jadwal Pemilu 2029, diamnya seorang tokoh utama dapat menimbulkan interpretasi politik.

Karena itu, saya kira publik berhak mendapatkan klarifikasi.

Apakah Budi Arie berbicara atas inisiatif pribadi?

Apakah pernyataan tersebut merupakan gagasan forum?

Apakah ada pembicaraan sebelumnya dengan Jokowi?

Dan yang paling penting: apa yang dimaksud dengan “percepatan” tersebut?

Jangan sampai karena tidak ada klarifikasi, publik kemudian membangun kesimpulan sendiri bahwa ada agenda tertentu di balik pernyataan tersebut.

Intelijen Jangan Menunggu Kerusuhan

Saya justru heran jika aparat keamanan dan intelijen seolah belum memberikan perhatian serius terhadap video yang sudah beredar luas tersebut.

Dalam negara demokrasi, tugas intelijen bukan hanya bergerak setelah terjadi kerusuhan.

Intelijen justru seharusnya bekerja sebelum sesuatu yang berpotensi mengganggu ketertiban dan stabilitas nasional berkembang menjadi persoalan.

Karena itu, menurut saya, minimal Budi Arie Setiadi perlu dimintai keterangan secara proporsional.

Bukan berarti langsung dituduh makar.

Bukan berarti langsung diproses secara hukum.

Tetapi cukup ditanya secara sederhana:

Apa maksud pernyataan “percepatan” sebelum 2029 itu?

Jika memang maksudnya adalah perubahan politik melalui mekanisme konstitusional, jelaskan mekanismenya.

Jika hanya spontanitas atau candaan, katakan dengan tegas.

Namun jika ternyata ada skenario tertentu yang hendak memanfaatkan demonstrasi rakyat untuk menciptakan perubahan kekuasaan di luar mekanisme konstitusional, maka negara wajib mengetahuinya sejak awal.

Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Alat

Demokrasi bukan sekadar kemampuan mengumpulkan massa.

Demokrasi juga bukan sekadar kemampuan meneriakkan slogan.

Dan demokrasi bukan permainan siapa yang paling mampu memanfaatkan kemarahan rakyat.

Rakyat mempunyai hak untuk berdemonstrasi, tetapi rakyat juga berhak mengetahui siapa yang berada di belakang sebuah agenda politik dan untuk tujuan apa.

Karena itu, pernyataan “kalau terjadi percepatan gimana?” tidak boleh dibiarkan menggantung.

Terlebih lagi ketika disambut serentak dengan jawaban “SIAP!”

Siap untuk apa?

Siap menghadapi Pemilu yang dipercepat secara konstitusional?

Atau siap menghadapi sebuah skenario politik yang sengaja diciptakan melalui gejolak massa?

Inilah yang harus dijelaskan.

Jangan Sampai Sejarah 1998 Diulang dengan Skenario yang Berbeda

Saya tidak ingin menuduh siapa pun sebagai penggerak makar hanya berdasarkan potongan video.

Tetapi saya juga tidak ingin negara terlambat membaca tanda-tanda.

Kalau benar tidak ada agenda apa-apa, maka klarifikasi akan menyelesaikan semuanya.

Sebaliknya, apabila memang ada agenda politik tertentu, masyarakat berhak mengetahuinya sebelum terlambat.

Jangan sampai demonstrasi rakyat yang seharusnya menjadi saluran demokrasi justru dijadikan kendaraan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dan jangan sampai kita mengulangi tragedi sejarah dengan pola yang berbeda: rakyat bergerak, sementara elite politik menungganginya.

Karena itu, pertanyaan yang sekarang muncul bukan semata-mata:

“Apakah Pemilu 2029 akan dipercepat?”

Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah:

“Siapa yang menginginkan percepatan itu, melalui mekanisme apa, dan untuk kepentingan siapa?”

Sebelum 27 Agustus 2026 menjadi momentum politik yang lebih besar, pertanyaan tersebut sebaiknya dijawab secara terbuka.

Sebab dalam demokrasi, ketidakjelasan yang dibiarkan terlalu lama dapat berubah menjadi kecurigaan. Dan kecurigaan yang dibiarkan berkembang dapat berubah menjadi kegaduhan.

Jakarta, 25 Agustus 2026

KRMT Roy Suryo

Source link