Berpotensi Kehilangan Aset dan Peran Yayasan, Yayasan Trisakti Tolak Rencana Universitas Trisakti Menjadi PTN-BH

Yayasan Trisakti menyatakan penolakannya terhadap isu rencana pemerintah mengubah status Universitas Trisakti (Usakti) dari perguruan tinggi swasta menjadi Universitas Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Yayasan menilai perubahan status ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, kelembagaan, dan pengelolaan aset.

Ketua Pengurus Yayasan Trisakti, Dr Himawan Brahmantyo mengatakan, polemik yang terjadi di Trisakti sebaiknya diselesaikan melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait dengan pemerintah sebagai mediator.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Harapan Baru Bagi Petani Lamongan, Survei Irigasi Tersier Kementerian PUPR RJTI di Desa Lopang

28 Catra

Padahal, Insya Allah kasus Trisakti bisa diselesaikan dengan baik jika pemerintah bijaksana, adil dan tidak ada konflik kepentingan. Kumpulkan saja semua pihak terkait dan biarkan mereka berdiskusi dengan pemerintah sebagai mediator, kata Himawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Namun menurut Himawan, langkah tersebut tidak dilakukan. Bahkan, ia menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya justru memperumit masalah.

Ia menyinggung terbitnya Surat Keputusan Nomor 330/P/2022 yang disebut-sebut akan mengubah susunan Pengurus, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Trisakti dengan menampung pejabat sejumlah kementerian.

Baca Juga

2 bulan  lalu

GEBYAR PKBM Se-Kota Bogor Sukses Digelar, Wakil Wali Kota Apresiasi 3.000 Mahasiswa Lulusannya

24 Catra

Menurut Himawan, kebijakan tersebut menjadi sumber perselisihan yang masih menjadi perhatian Yayasan Trisakti.

Selain itu, Himawan menjelaskan sejumlah alasan Yayasan Trisakti menolak rencana perubahan status Universitas Trisakti menjadi PTN-BH.

Menurutnya, PTN-BH merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan, namun tidak mendapat subsidi operasional penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut, kata dia, membuat perguruan tinggi harus mencari sumber pembiayaan operasional secara mandiri.

Ia juga mengatakan, perubahan status tersebut akan berdampak pada status dosen dan tenaga kependidikan yang nantinya berada di bawah pengelolaan masing-masing lembaga PTN-BH.

Alasan lain yang disampaikan Yayasan Trisakti adalah kekhawatiran terhadap status aset yang saat ini dimiliki dan dikelola yayasan.

“Tidak hanya itu, kami juga mempunyai alasan bahwa dengan status PTN-BH, maka aset yang telah diperoleh Yayasan Trisakti dan satuan pendidikannya harus diserahkan kepada negara. Oleh karena itu, kami menolak rencana pemerintah menjadikan Universitas Trisakti sebagai PTN-BH,” kata Himawan.

Yayasan juga menilai perubahan status ini dapat berdampak pada eksistensi satuan pendidikan lain yang berada di bawah naungan Yayasan Trisakti, seperti Institut Pariwisata, Institut Transportasi dan Logistik, dan STIE Trisakti.

Menurut Himawan, jika Universitas Trisakti menjadi PTN-BH, maka berbagai lembaga tersebut berpotensi melebur menjadi fakultas-fakultas di lingkungan universitas sehingga mengurangi peran Yayasan Trisakti sebagai pengelola lembaga pendidikan yang didirikannya.

Selain dari aspek kelembagaan, Himawan menegaskan, penerapan status PTN-BH dinilai berpotensi mengabaikan berbagai putusan hukum yang menurut Yayasan Trisakti dimenangkannya sejak 2011 hingga kini.

“Jika status PTN-BH dipaksakan untuk dilaksanakan, maka hal tersebut ditengarai mengabaikan secara hukum perkara hukum yang telah dimenangkan Yayasan Trisakti sejak tahun 2011 hingga saat ini,” kata Himawan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan Yayasan Trisakti terkait penolakannya terhadap rencana perubahan status Universitas Trisakti menjadi PTN-BH ataupun terkait permasalahan tersebut.