Pati membuka kunci. Bukan dengan retorika besar, melainkan dengan langkah konkret warga biasa yang menolak kebijakan yang menekan dan menuntut tanggung jawab pejabat. Kini, kunci yang sudah terbuka itu sedang diuji oleh berbagai pihak—bukan hanya di jalanan, tetapi di ruang-ruang politik yang lebih sunyi dan terukur.
Gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bermula dari penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Aksi itu kemudian berkembang menjadi tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo, menduduki kawasan DPRD, dan sempat memblokir jalur Pantura. Bothok dan Teguh menanggung risiko hukum. Sudewo belakangan tersandung KPK. Ironi ini tajam: mereka yang dianggap “menghasut” lebih dulu merasakan kerasnya aturan, sementara objek kritiknya baru kena belakangan.
Ketika aspirasi yang sama dibawa ke Jakarta dengan dua tuntutan utama—pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor—respons yang muncul justru memperlihatkan kegelisahan. Rekening berisi dana pribadi dan donasi warga; transaksinya ditunda. Imbauan “damai dan tertib” datang dari ormas serta organisasi mahasiswa yang tidak memiliki hubungan personal dengan gerakan tersebut. Sebagian video mobilisasi yang viral ternyata rekaman lama yang dinarasikan ulang. Hiperbola bekerja efektif. Ia membesarkan kesan ancaman bagi satu pihak dan membesarkan kesan dukungan bagi pihak lain. Keduanya sama-sama menikmati panggung.
Di tengah suasana itu, pernyataan Budi Arie Setiadi di hadapan Joko Widodo tentang “insting lebih cepat dari 2029” menjadi sinyal yang sulit diabaikan. Meski kemudian diklarifikasi sebagai pandangan pribadi dan disertai permintaan maaf, timing serta setting pembicaraan tersebut membuka ruang tafsir. Di politik, kalimat semacam itu jarang netral. Ia berfungsi sebagai cek ombak: mengukur seberapa jauh spekulasi perubahan dinamika kekuasaan dapat dilontarkan, seberapa kuat reaksi yang muncul, dan seberapa solid posisi masing-masing kubu.
Nama Habibur Rochman yang sempat dikaitkan dengan penundaan rekening Botok juga segera dibantah. Bantahan itu penting secara formal. Namun kemunculannya dalam pusaran isu justru memperlihatkan pola yang berulang: setiap tokoh yang terseret—disengaja atau tidak—menjadi bagian dari panggung pengujian reaksi publik. Publik diajak sibuk membedah siapa yang “terlibat”, sementara pertanyaan lebih mendasar tertinggal: mengapa isu teknis bisa dengan mudah menjadi amunisi politik?
Yang sedang berlangsung jauh melampaui aksi warga Pati. Ini menjadi laboratorium politik. Gerakan yang lahir dari rasa sakit lokal diuji untuk mengukur soliditas dukungan terhadap pemerintahan, menguji seberapa mudah isu korupsi diorkestrasi menjadi tekanan, dan menguji seberapa jauh spekulasi “percepatan” dapat diapungkan. Baik pihak yang ingin menjaga stabilitas maupun yang ingin mengoyaknya bisa memetik keuntungan. Yang satu memperoleh legitimasi “rakyat masih butuh ketertiban”. Yang lain memperoleh amunisi “rakyat sudah tidak sabar”.
Sementara itu, warga yang membawa tuntutan konkret berisiko hanya menjadi latar. Mereka yang berangkat dengan risiko intimidasi, pelemparan batu, dan rekening yang ditunda, justru bisa menjadi dekorasi bagi permainan yang lebih besar dan lebih culas.
Pati membuka kunci dengan cara yang relatif jujur. Namun kunci yang sudah terbuka selalu mengundang banyak tangan untuk memutarnya ke arah kepentingan sendiri. Test the water sedang berlangsung. Bukan hanya menguji kekuatan massa di Senayan, melainkan menguji seberapa jauh elite lama dan baru masih mampu membaca, mengarahkan, dan memanfaatkan gelombang yang muncul dari bawah.(Malika Dwi Ana)
Tidak ada komentar