Habib Umar Alhamid: Jangan bentrok TNI dan rakyat dalam urusan pemungutan pajak

Ketua Umum Generasi Cinta Negara (Gentari), Habib Umar Alhamid memberikan teguran keras terkait beredarnya wacana dan pemberitaan mengenai keterlibatan aparat TNI/Polri dalam pengawasan dan pendampingan pemungutan pajak. Menurut dia, langkah tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional yang saat ini menghadapi tantangan serius.

Habib Umar menilai pengerahan aparat keamanan dalam urusan administrasi perpajakan berpotensi disalahartikan masyarakat. Di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tertekan, kehadiran angkatan bersenjata justru bisa dirasakan sebagai bentuk intimidasi negara terhadap rakyatnya sendiri.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pengamat Menyebut Kabinet Bayangan Seperti “Badut Politik”, Tidak Memiliki Dasar Konstitusional

16 Catra

“Pemberitaan pemungutan pajak akan dikawal atau didampingi oleh TNI/Polri sangat membahayakan situasi perekonomian bangsa saat ini. Pasalnya, hal tersebut bisa dianggap sebagai upaya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh penguasa atau negara,” kata Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (26/7/2026).

Menanggapi permasalahan tersebut, Habib Umar dengan tegas meminta Presiden RI dan Panglima TNI lebih bijak dalam membagi kewenangan dan fungsi dasar militer (tupoksi). Ia mengingatkan institusi militer agar tidak diberikan beban kerja di luar batas kewajaran.

“Saya mohon kepada Presiden dan Panglima TNI untuk tidak mencoba atau memberikan pekerjaan kepada TNI yang tidak wajar. Itu sama saja dengan mencabut senjata terhadap rakyat sendiri,” tegasnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

PMKRI Jakarta Pusat Resmi Dipercaya Menjadi Tuan Rumah Kongres KKP XXXV dan XXXIV Tahun 2028

17 Catra

Ia juga mendorong berbagai lembaga dan kementerian untuk berhenti menggunakan nama dan kekuatan TNI untuk kepentingan sektoral atau operasional lembaga tertentu.

Dan saya ingatkan kepada setiap lembaga atau departemen, jangan sampai ada yang memanfaatkan TNI untuk kepentingan internalnya, jelasnya.

Tak hanya menyoroti persoalan pengendalian pajak, Gentari juga menyoroti wacana penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil. Habib Umar mengimbau pejabat negara dari unsur TNI dan Polri tidak menduduki jabatan struktural di ranah sipil selama belum memasuki masa pensiun resmi.

Dalam pandangannya, tumpang tindih peran antara militer dan sipil berisiko memicu resistensi masyarakat yang berujung pada permusuhan dan kebencian sosial.

Gentari mengimbau para pejabat negara TNI/Polri untuk tidak menduduki jabatan sipil kecuali sudah pensiun. Karena dapat menimbulkan kebencian dan keretakan hubungan antara pejabat dan masyarakat, ujarnya.

Habib Umar mengingatkan seluruh pengambil kebijakan untuk tidak mengabaikan sensitivitas masyarakat.

Ingat, masyarakat punya hati nurani dan punya emosi yang juga ada batasnya. Saya sampaikan, jangan ada lagi niat bentrok TNI dengan rakyat, ujarnya mengingatkan.

Di akhir keterangannya, Habib Umar menegaskan, ruang TNI dalam kehidupan bermasyarakat idealnya diarahkan pada kegiatan kemanusiaan non-militer dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga negara.

Penggunaan kekuatan TNI di luar fungsi pokok pertahanan hanya diperbolehkan dan tepat dalam situasi tanggap bencana dan program pengabdian kepada masyarakat, seperti penanganan bencana alam atau percepatan pembangunan infrastruktur desa.

“TNI hanya boleh digunakan dan tanggap cepat jika diperlukan dalam tanggap bencana. Misalnya membangun jalan dan jembatan di desa-desa, membantu korban bencana alam, dan aksi kemanusiaan lainnya,” jelasnya.

Pendekatan kemanusiaan inilah yang telah membentuk ikatan emosional yang kuat antara tentara dan masyarakat.

“Hal seperti itu boleh-boleh saja dan sangat baik dilakukan oleh TNI, karena selama ini TNI dikenal paling dekat dengan rakyat. Cikal bakal TNI adalah rakyat, jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu yang benar,” pungkas Habib Umar.