Karma Omon-Omon: Ketika Logika Ditinggalkan oleh Kekuasaan
Ada kalanya seorang pemimpin tidak perlu diserang oleh lawan politiknya. Ia cukup dibiarkan berbicara—dan kata-katanya sendiri yang kemudian menjadi kritik paling telanjang terhadap dirinya.
Inilah yang saya sebut sebagai karma omon-omon: ketika omongan yang dilontarkan dengan penuh keyakinan akhirnya berbalik menjadi beban bagi orang yang mengucapkannya.
Presiden Prabowo Subianto belakangan memperlihatkan gejala itu.
Atap seng diganti genting. Telur bukan lagi didadar, melainkan diceplok. Pengusaha heuleur disebut bisa beromzet hingga Rp2 triliun sebulan. Bahkan muncul angka upah mengupas bawang merah yang disebut mencapai Rp700 ribu per kilogram.
Sekilas, semua itu mungkin terdengar seperti potongan-potongan informasi biasa. Tetapi ketika angka-angka tersebut dibawa ke ruang publik oleh seorang kepala negara, persoalannya bukan lagi soal salah ucap atau salah istilah.
Persoalannya adalah logika.
Dan seorang presiden semestinya tidak boleh meminta rakyat untuk percaya kepada angka hanya karena angka itu keluar dari mulut seorang presiden.
Negara bukan panggung omon-omon
Rakyat Indonesia sudah terlalu lama hidup bersama angka.
Harga beras ada angkanya. Harga telur ada angkanya. Upah buruh ada angkanya. Pendapatan petani ada angkanya. Pajak ada angkanya. Kemiskinan ada angkanya. Pengangguran ada angkanya.
Karena itu, ketika seorang presiden menyebut angka yang luar biasa besar atau kecil, rakyat berhak bertanya:
Dari mana angka itu? Bagaimana menghitungnya? Dalam konteks apa? Siapa yang menjadi sumbernya? Dan apakah angka tersebut masuk akal jika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan?
Rp2 triliun sebulan bukan angka kecil.
Kalau benar ada pengusaha heuleur yang mampu mencapai omzet sebesar itu, maka publik layak mengetahui: berapa volume produksinya, berapa jumlah pekerjanya, berapa kapasitas pasarnya, siapa pembelinya, bagaimana distribusinya, dan berapa keuntungan bersihnya?
Sebab omzet bukan keuntungan.
Dan sebuah negara tidak boleh membangun optimisme ekonomi dengan mencampuradukkan omzet, pendapatan, laba, produksi, dan kesejahteraan seolah semuanya adalah hal yang sama.
Dari telur sampai genting
Begitu pula soal telur.
Telur didadar atau diceplok bukanlah persoalan besar dalam dirinya sendiri. Tetapi ketika perubahan cara memasak telur hendak dijadikan ilustrasi perubahan ekonomi, kita harus bertanya: apa sebenarnya indikator kemajuan yang sedang digunakan?
Apakah bangsa ini akan dianggap semakin makmur karena telur yang dahulu didadar sekarang diceplok?
Apakah rumah rakyat menjadi lebih sejahtera karena atap seng diganti dengan genting?
Tentu tidak.
Genting yang menggantikan seng bisa menjadi perbaikan kualitas rumah. Tetapi ia tidak otomatis berarti daya beli masyarakat meningkat. Telur yang diceplok bisa saja lebih enak daripada telur dadar. Tetapi ia tidak otomatis menunjukkan pertumbuhan ekonomi.
Jangan mengubah simbol menjadi statistik.
Negara membutuhkan ukuran yang lebih serius: pendapatan riil, produktivitas, upah, kesempatan kerja, kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli, ketahanan pangan, produktivitas industri, dan kemampuan masyarakat menabung serta membangun masa depan.
Kalau indikator kemajuan kita berhenti pada “seng menjadi genting” dan “dadar menjadi ceplok”, maka kita tidak sedang membangun negara maju.
Kita sedang membangun narasi kemajuan.
Rp700 ribu per kilogram?
Yang paling problematis adalah ketika angka upah mengupas bawang merah disebut mencapai Rp700 ribu per kilogram.
Jika yang dimaksud memang Rp700 ribu untuk mengupas satu kilogram bawang merah, angka itu tentu mengundang pertanyaan besar.
Sebab logika ekonomi sederhana saja sudah memaksa kita berhenti sejenak.
Berapa harga bawang merahnya?
Berapa nilai tambah setelah dikupas?
Berapa kilogram yang secara realistis dapat dikupas seorang pekerja dalam sehari?
Dan kalau biaya mengupasnya Rp700 ribu per kilogram, siapa yang secara ekonomi sanggup membayar biaya tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini justru penting.
Bukan untuk mempermalukan presiden, tetapi untuk menyelamatkan kewibawaan data.
Sebab kalau angka yang disampaikan pemimpin tidak diperiksa kembali, maka yang rusak bukan hanya sebuah pidato.
Yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap angka yang berasal dari pemerintah.
Karma omon-omon
Di sinilah konsep karma omon-omon menjadi menarik.
Omon-omon adalah ketika seseorang terlalu mudah berbicara, sementara realitas belum tentu mengikuti ucapannya.
Dan karma dari omon-omon tidak selalu datang dari lawan politik.
Kadang-kadang ia datang dari matematika.
Dari kalkulator.
Dari pasar.
Dari pedagang di pasar tradisional.
Dari buruh yang tahu persis berapa upah yang mereka terima.
Dari petani yang tahu berapa harga hasil panennya.
Dari ibu rumah tangga yang setiap pagi menghitung uang belanja.
Kenyataan adalah lawan debat yang paling kejam bagi seorang pemimpin.
Ia tidak punya partai.
Ia tidak punya buzzer.
Ia tidak punya protokol.
Ia tidak mengenal tepuk tangan.
Ia hanya menunjukkan apa yang benar-benar terjadi.
Presiden tidak perlu selalu benar
Justru karena Prabowo adalah presiden, ia tidak perlu merasa harus selalu mempunyai jawaban untuk segala sesuatu.
Seorang presiden boleh mengatakan:
“Saya belum tahu.”
Itu jauh lebih terhormat daripada memberikan angka yang kemudian harus dijelaskan berulang-ulang.
Seorang presiden boleh mengatakan:
“Data ini perlu saya periksa kembali.”
Itu jauh lebih kuat daripada mempertahankan angka yang tidak masuk akal.
Bahkan seorang presiden boleh mengoreksi dirinya sendiri.
Mengakui kesalahan bukan kelemahan seorang pemimpin.
Sebaliknya, mempertahankan sesuatu yang keliru hanya karena sudah terlanjur diucapkan adalah bentuk lain dari kelemahan.
Bangsa yang besar membutuhkan pemimpin yang mampu membedakan antara keyakinan dan fakta, retorika dan data, harapan dan kenyataan.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar cerita
Indonesia tidak sedang kekurangan cerita.
Kita kekurangan kebenaran yang bisa diukur.
Rakyat tidak membutuhkan presiden yang setiap saat harus membuat keadaan terdengar hebat.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang membuat keadaan memang menjadi lebih baik.
Tidak masalah jika atap rumah masih seng, selama rumah itu layak dihuni.
Tidak masalah telur masih didadar, selama keluarga mampu membeli telur.
Tidak masalah seorang pengusaha belum beromzet triliunan, selama usahanya tumbuh dan pekerjanya mendapatkan upah layak.
Dan tidak perlu mengatakan upah mengupas bawang mencapai angka fantastis, jika kenyataan di lapangan berbicara lain.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak makan statistik. Rakyat makan dari hasil kerja nyata.
Maka, Pak Prabowo, mungkin sudah waktunya mengurangi omon-omon dan memperbanyak data.
Kurangi cerita tentang betapa hebatnya perubahan yang sedang terjadi.
Tunjukkan saja hasilnya.
Sebab seorang presiden tidak perlu membuat rakyat kagum dengan kata-kata.
Biarkan kenyataan yang berbicara.
Dan kalau kata-kata terlalu jauh meninggalkan kenyataan, jangan heran bila suatu hari kata-kata itu sendiri pulang sebagai karma omon-omon.
Itulah hukum paling sederhana dalam kehidupan politik:
Omongan bisa dibantah oleh omongan.
Tetapi omongan yang dibantah oleh kenyataan—akan menjadi bahan tertawaan sejarah.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar