Damai Hari Lubis
Ketua AAB-KORLABI
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum & Politik)
Menjelang Pilpres 2029, dinamika politik nasional mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu rumor yang belakangan beredar adalah kemungkinan Kang Dedi Mulyadi (KDM) dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pasangan yang diusung PDI Perjuangan.
Rumor tersebut tentu belum dapat dipastikan sebagai keputusan politik resmi. Namun, dalam politik, sebuah isu yang dilempar ke ruang publik tidak selalu sekadar kabar angin. Bisa saja ia merupakan testing the waters—upaya mengukur respons publik sebelum sebuah gagasan politik benar-benar dibawa ke tahap yang lebih serius.
Dalam konteks ini, menarik pula mencermati gagasan mengenai pasangan KDM–Ahok yang disebut-sebut dikaitkan dengan pola perbandingan atau simulasi komposisi kabinet. Nama seperti Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang kini aktif sebagai figur publik dan YouTuber, juga disebut berada dalam ruang diskursus tersebut.
Pertanyaannya kemudian: apakah isu KDM–Ahok hanya sekadar testing the water, atau memang ada kelompok politik tertentu yang sedang mencoba membangun wacana tersebut?
Jika skenario KDM–Ahok benar-benar sedang dipertimbangkan secara serius oleh Megawati Soekarnoputri dan lingkaran strategis PDI Perjuangan, maka pasangan ini memiliki karakter politik yang sangat menarik.
KDM memiliki basis popularitas yang kuat di Jawa Barat dan dikenal dengan gaya politik yang dekat dengan masyarakat, pendekatan budaya lokal, serta komunikasi publik yang sangat personal. Sementara Ahok memiliki karakter politik yang berbeda: keras, terbuka, konfrontatif terhadap persoalan birokrasi, serta mempunyai rekam jejak sebagai pejabat publik yang dikenal luas secara nasional.
Secara politik, keduanya bisa dipandang sebagai kombinasi “rakyat dan birokrasi”, “budaya lokal dan politik nasional”, serta “populisme kultural dan teknokrasi pemerintahan.”
Namun justru karena kontras itulah, pasangan ini juga membawa persoalan tersendiri.
Jika benar PDIP mengunci skenario KDM–Ahok sebagai pasangan untuk Pilpres 2029, maka hampir dapat dipastikan bahwa pertarungan politik tidak hanya berlangsung dalam ruang program, ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat. Isu identitas berpotensi kembali menjadi salah satu instrumen utama pertarungan elektoral.
Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan politik identitas. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 maupun 2024 menunjukkan bahwa identitas sosial, agama, etnisitas, serta persepsi mengenai representasi kelompok dapat memainkan peranan besar dalam membentuk perilaku pemilih.
Karena itu, pasangan KDM–Ahok berpotensi menjadi sasaran mobilisasi politik berbasis identitas.
Bukan berarti masyarakat otomatis akan menolak pasangan tersebut karena identitas Ahok. Namun, dalam kontestasi politik yang sangat kompetitif, identitas dapat dengan mudah diproduksi menjadi isu politik oleh para aktor yang berkepentingan.
Di sinilah letak paradoksnya.
Pasangan yang secara konseptual mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan keberagaman Indonesia justru dapat ditafsirkan secara berbeda oleh kelompok politik tertentu dan digunakan sebagai bahan bakar konsolidasi politik identitas.
Dengan kata lain, semakin kuat pasangan KDM–Ahok dipromosikan, semakin besar pula kemungkinan munculnya counter-narrative yang menjadikan identitas sebagai alat mobilisasi elektoral.
Dalam skenario tersebut, posisi Anies Baswedan juga menarik untuk diperhatikan.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai tingkat elektabilitas Anies. Persoalan yang lebih fundamental adalah kendaraan politik.
Untuk maju sebagai calon presiden, seorang kandidat membutuhkan dukungan partai politik yang memenuhi persyaratan pencalonan. Apabila partai-partai besar telah terkonsolidasi ke dalam koalisi kekuasaan atau memiliki kepentingan politik masing-masing, ruang bagi Anies untuk memperoleh kendaraan politik dapat semakin sempit.
Bahkan partai-partai yang sebelumnya berada di luar lingkaran kekuasaan—termasuk partai seperti PPP dan PBB—secara politik belum tentu berada dalam posisi yang sama pada 2029. Konstelasi dapat berubah mengikuti konfigurasi kekuasaan setelah Pemilu 2024 dan perkembangan politik menjelang 2029.
Jika pada akhirnya Anies hanya memperoleh dukungan dari partai-partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi signifikan di DPR, maka persoalannya bukan lagi sekadar “apakah Anies populer?”, tetapi “apakah Anies memiliki tiket untuk bertarung?”
Dari perspektif lain, apabila pemerintahan Prabowo–Gibran mampu mempertahankan stabilitas politik dan menghasilkan kinerja yang dinilai positif oleh masyarakat, maka pasangan atau konfigurasi politik yang terkait dengan pemerintahan tersebut akan memiliki keuntungan sebagai incumbent political establishment menjelang 2029.
Dalam skenario ekstrem—misalnya hanya terdapat dua kekuatan utama, yakni KDM–Ahok sebagai penantang dan kubu pemerintahan sebagai kekuatan utama—maka pertarungan akan menjadi sangat menarik.
Namun, perlu dicatat, politik Indonesia hampir selalu lebih kompleks daripada sekadar dua pasangan yang diprediksikan sejak jauh hari. Lima tahun adalah waktu yang sangat panjang dalam politik. Aliansi dapat berubah, partai dapat berganti posisi, figur baru dapat muncul, dan isu yang hari ini dianggap penting dapat kehilangan relevansinya menjelang pemilu.
Karena itu, prediksi bahwa Prabowo–Gibran atau konfigurasi yang mereka wakili akan menang telak pada 2029 masih harus ditempatkan sebagai sebuah hipotesis politik, bukan kepastian.
Justru skenario yang lebih menarik adalah apabila terjadi rekonsiliasi politik antara dua kutub yang selama ini diasosiasikan berbeda: Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan.
Jika konfigurasi politik tersebut benar-benar terbentuk, sementara rival utama yang dihadapi adalah KDM–Ahok, maka pertarungan 2029 akan memiliki karakter yang berbeda sama sekali.
Gibran dapat merepresentasikan kesinambungan kekuasaan dan generasi politik baru, sementara Anies membawa pengalaman elektoral, basis pemilih perkotaan, serta kemampuan komunikasi politik yang telah teruji dalam beberapa kontestasi.
Dalam perspektif strategi elektoral, kombinasi tersebut berpotensi menciptakan spektrum pemilih yang lebih luas.
Namun sekali lagi, politik bukan matematika. Tidak ada pasangan yang otomatis menang hanya karena di atas kertas terlihat kuat.
Pada akhirnya, isu KDM–Ahok Capres 2029 sebaiknya tidak buru-buru dianggap sebagai keputusan final. Bisa jadi ia hanya sebuah eksperimen komunikasi politik. Bisa pula merupakan upaya mengukur respons publik. Atau mungkin memang ada kelompok politik yang sedang menguji sebuah konfigurasi baru.
Yang jelas, apabila pasangan tersebut benar-benar dipersiapkan, maka dampaknya tidak kecil.
Ia dapat mengubah konfigurasi partai, memengaruhi peluang figur seperti Anies Baswedan, memicu konsolidasi kekuatan politik identitas, sekaligus memberikan keuntungan strategis kepada kubu yang mampu membangun narasi tandingan.
Dengan demikian, pertanyaan terbesar bukan hanya “Siapa pasangan capres 2029?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Siapa yang mampu menguasai narasi politik Indonesia ketika pertarungan 2029 benar-benar dimulai?
Sebab dalam politik modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki elektabilitas tertinggi. Kemenangan juga ditentukan oleh siapa yang mampu membangun koalisi, menguasai narasi, mengendalikan persepsi publik, dan menawarkan masa depan yang dianggap paling meyakinkan oleh pemilih.
Dan untuk itu, 2029 masih terlalu jauh untuk disebut sebagai sebuah kepastian—tetapi tidak terlalu jauh untuk mulai membaca tanda-tandanya.
Tidak ada komentar