Kekuasaan: Mengabdi kepada Rakyat atau Mengembalikan Modal?

Ketika Kekuasaan Menjadi Dagangan: Rakyat Belakangan, Jabatan Duluan

Ada satu kenyataan politik yang sebenarnya tidak terlalu sulit dibaca: bensin utama kekuasaan adalah kepentingan.

Jabatan, proyek, posisi, pengaruh, akses, konsesi, dan kekuasaan—semuanya menjadi mata uang politik. Karena itu, jangan terlalu naif berharap bahwa setiap orang yang masuk gelanggang politik datang semata-mata untuk mengabdi kepada rakyat.

Terlebih ketika seseorang lahir dari mesin partai politik.

Sebelum rakyat diperhitungkan, ada utang politik yang harus dibayar. Ada orang-orang yang membantu memenangkan pertarungan. Ada partai yang harus diberi posisi. Ada kelompok yang menunggu proyek. Ada keluarga, teman, relasi bisnis, dan para pendukung yang merasa memiliki saham atas kemenangan.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Kabinet Merah Putih: Ketika Kursi Wakil Menteri Bertambah Empuk dengan Kursi Komisaris

15 Catra

Maka jangan pura-pura kaget ketika seseorang duduk di kursi kekuasaan, kebijakan yang lahir tidak selalu berbunyi, “Apa yang terbaik bagi rakyat?”

Sering kali pertanyaan yang lebih realistis adalah:

“Siapa yang mendapatkan apa?”

Ini bukan penyakit khas Indonesia. Hampir di semua tempat, politik manusia berhadapan dengan persoalan yang sama. Kekuasaan menciptakan peluang untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, dalam sejarah manusia, pemimpin yang benar-benar mampu menempatkan kepentingan dirinya di belakang kepentingan yang diyakininya sebagai kebenaran memang bukan sesuatu yang mudah ditemukan.

Ia langka.

Bahkan mungkin lebih langka daripada emas—atau seperti air di gurun.

Di sinilah sosok Muhammad menjadi menarik, bukan semata-mata bagi umat Islam, tetapi juga sebagai fenomena sejarah yang layak dibaca secara politik.

Bukan karena seorang ustaz mengatakannya. Bukan karena khotbah di masjid. Melainkan karena sejumlah sejarawan dan penulis Barat, yang tidak mempunyai kewajiban teologis untuk membela Islam, juga melihat ada sesuatu yang sulit dijelaskan jika Muhammad hanya dianggap sebagai seorang pencari kekuasaan.

Mari gunakan logika politik yang sederhana.

Jika seseorang mengaku membawa agama hanya untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, atau popularitas, maka secara rasional ia akan mencari jalan yang paling menguntungkan dirinya.

Tetapi kisah Muhammad pada fase awal justru memperlihatkan arah yang berlawanan.

Di Makkah, sebelum memiliki negara, pasukan, dan kekuasaan politik, ia menghadapi tekanan yang berat. Tradisi sejarah Islam mencatat bahwa elite Quraisy pernah menawarkan kompromi: penghentian pertentangan dengan imbalan kedudukan, kekayaan, dan berbagai bentuk kemudahan.

Jika motifnya adalah kekuasaan semata, sebenarnya ada jalan yang jauh lebih murah.

Terima kompromi.

Dapatkan posisi.

Hidup aman.

Tetapi jalan itu tidak dipilih.

Yang datang justru boikot, penghinaan, ancaman, tekanan, pengusiran, bahkan ancaman pembunuhan.

Di sinilah pertanyaan sejarah menjadi menarik.

Kalau tujuan akhirnya hanya keuntungan pribadi, mengapa memilih jalan yang begitu mahal?

Seorang penipu biasanya mengharapkan keuntungan dari tipuannya. Seorang oportunis biasanya mencari kompromi yang paling menguntungkan. Seorang politisi yang semata-mata mengejar kursi biasanya menghitung biaya dan manfaat dari setiap langkah.

Namun pola kehidupan Muhammad pada fase awal tidak mudah dimasukkan ke dalam pola tersebut.

Bahkan Michael H. Hart, dalam The 100, menempatkan Muhammad di urutan pertama tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Yang menarik bukan hanya urutannya, melainkan alasan yang digunakannya: Muhammad dinilai berhasil dalam dua ranah sekaligus—agama dan politik.

Itu sebuah kombinasi yang sangat jarang dalam sejarah.

Tetapi setelah kekuasaan berada di tangannya, pertanyaan berikutnya justru semakin menarik:

Apa yang ia lakukan dengan kekuasaan itu?

Ia menjadi pemimpin masyarakat Madinah. Ia menjadi pemimpin politik sekaligus panglima. Pengaruhnya semakin luas.

Namun gambaran yang muncul dalam berbagai riwayat bukanlah seorang penguasa yang hidup bermewah-mewahan.

Justru sebaliknya.

Kesederhanaan hidupnya sering menjadi bagian penting dari riwayat tentang dirinya. Kekuasaan tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemewahan pribadi.

Dan di sinilah perbandingan dengan politik modern menjadi terasa menusuk.

Hari ini, bahkan sebelum seseorang memperoleh kekuasaan, kalkulasi politik sudah berjalan.

Siapa yang membiayai?

Siapa yang mendapat posisi?

Siapa yang mendapat proyek?

Siapa yang masuk lingkaran kekuasaan?

Siapa yang harus dibalas jasanya?

Siapa yang harus diakomodasi?

Dan setelah menang, siapa yang harus dipertahankan agar kekuasaan berikutnya tetap aman?

Rakyat sering masuk belakangan dalam daftar perhitungan.

Padahal slogan politik selalu dimulai dengan rakyat.

Demi rakyat.

Untuk rakyat.

Dari rakyat.

Tetapi dalam praktik, rakyat kadang hanya menjadi kendaraan menuju kursi kekuasaan.

Setelah kursi diperoleh, kendaraan itu ditinggalkan di belakang.

Tentu saja, membandingkan pemimpin abad ke-7 dengan pemimpin demokrasi modern tidak boleh dilakukan secara serampangan. Sistem politiknya berbeda. Struktur negara berbeda. Tantangan zamannya berbeda.

Tetapi ada satu hal yang tetap relevan lintas zaman:

Motif manusia ketika memperoleh kekuasaan.

Apakah kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri?

Untuk membangun dinasti?

Untuk membayar utang politik?

Untuk mempertahankan kelompok?

Atau untuk sesuatu yang diyakini lebih besar daripada dirinya sendiri?

Di sinilah figur Muhammad menghadirkan sebuah pertanyaan yang tidak nyaman bagi politik modern.

Bisakah kekuasaan dimiliki tanpa menjadikan kekuasaan itu sebagai milik pribadi?

Banyak orang mungkin berbeda dalam soal keimanan terhadap kenabian Muhammad. Itu wilayah teologis dan tidak harus dipaksakan kepada semua orang.

Tetapi bahkan seorang pembaca sejarah yang tidak menerima klaim kerasulan sekalipun masih dapat mengajukan pertanyaan lain:

Apakah mudah menjelaskan konsistensi hidup Muhammad hanya sebagai proyek mencari keuntungan pribadi?

Pertanyaan itu jauh lebih sulit.

Jika seseorang hanya mengejar kekayaan, mengapa harus melewati penderitaan?

Jika hanya mengejar jabatan, mengapa menolak kompromi yang dapat mempercepat kekuasaan?

Jika hanya mengejar popularitas, mengapa bertahan ketika justru dihina?

Dan jika kekuasaan adalah tujuan akhirnya, mengapa setelah memperoleh kekuasaan tidak menjadikannya mesin untuk menumpuk kekayaan pribadi?

Di sinilah sejarah menjadi cermin bagi politik kita hari ini.

Kita tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pemimpin.

Yang langka adalah orang yang tidak menjadikan kepemimpinan sebagai investasi pribadi.

Kita tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang rakyat.

Yang langka adalah orang yang ketika memperoleh kekuasaan masih mampu bertanya:

“Apa yang harus saya korbankan untuk rakyat?”

bukan:

“Apa yang bisa saya dapatkan dari rakyat?”

Mungkin inilah problem terbesar politik modern.

Kita terlalu sering mencari pemimpin yang hebat dalam memenangkan pemilu, tetapi lupa mencari pemimpin yang mampu mengalahkan dirinya sendiri setelah menang.

Sebab memenangkan pertarungan politik mungkin membutuhkan strategi.

Tetapi menolak menggunakan kemenangan untuk kepentingan diri sendiri membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit:

integritas.

Dan barangkali karena itulah figur seperti Muhammad tetap menjadi objek kajian sejarah lintas agama dan lintas peradaban.

Bukan hanya karena apa yang ia katakan.

Tetapi juga karena pertanyaan yang ditinggalkan oleh cara ia menggunakan kekuasaan:

Ketika seseorang akhirnya memperoleh seluruh kekuasaan yang ia perjuangkan, apakah ia akan menggunakan kekuasaan itu untuk dirinya sendiri—atau justru menyerahkan dirinya kepada tujuan yang lebih besar daripada dirinya?

Pertanyaan itu tidak hanya relevan untuk membaca sejarah Muhammad.

Pertanyaan itu adalah tamparan untuk politik kita hari ini.

Sebab masalah terbesar kita mungkin bukan kekurangan pemimpin.

Kita terlalu banyak memiliki orang yang ingin menjadi pemimpin.

Yang semakin langka adalah orang yang bersedia benar-benar memimpin tanpa menjadikan negara sebagai ladang pengembalian modal politik.

Dan selama jabatan masih diperlakukan sebagai investasi, proyek sebagai dividen, posisi sebagai kompensasi, dan rakyat sebagai pemilih yang hanya dibutuhkan lima tahun sekali, jangan heran jika slogan “demi rakyat” akhirnya terdengar seperti iklan.

Sebab di balik panggung kekuasaan, pertanyaan yang sesungguhnya selalu sama:

Siapa yang dilayani—rakyat, atau kepentingan?